Politik dan Anomali


index

Oleh: Bung Rulan

Berbicara tentang politik, sudah menjadi makanan keseharian masyarakat kita pada umumnya. Sebab tak ada satu pun bahasan yang keluar dari lingkungan politik, mulai dari sektor hukum, sosial politik, ekonomi, budaya, teknologi dll. Memang politik cukup menarik banyak orang untuk mendalami, meresapi dan melakukannya. Betapa tidak, kekuasaan yang ditawarkan dalam kehidupan untuk meraih hasrat sangat menggiurkan sehingga tak jarang kita menjumpai oknum memanfaatkan anggaran fantastik hanya untuk memenangkan kursi kekuasaan. Inilah yang membuat image politik di tengah masyarakat menjadi buruk dan berprasangkat menjadi-jadi

Jika kita perhatikan masyarakat pada umumnya membericarakan tentang politik di warung-warung kopi, gazebo, tampat berkumpul (nongkrong) posko dll. Pernah suatu ketika seorang dosen memberitahukan kepada penulis tentang politik di sela-sela perkuliahan, dia menyatakan, jika ingin belajar politik datangilah warkop-warkop yang ada di sekitar-kita. Karna disitulah berkumpul para pejabat, pengusaha, aktivis, lsm, akademisi dll. Mereka terkadang mengupas perpolitika yang sedang berkembang, mulai dari politik lokal (caleg, cawakot, cagub) sampai politik nasional (pilpres). Beragam tema-tema umum yang dikupas sehingga kita mendapatkan pendidikan politik secara langsung dari para praktisi maupun akademisi yang menggeluti bidang tersebut. Pendidikan politik (education of politik) tidak hanya di dapat melalui proses perkuliahan secara formal, melainkan di warung kopipun kita bisa mendapatkannya.

Masyarakat kita pada umumnya melek terhadap politik, sehingga tak jarang mereka mengetahui permasalahan kebangsaan yang menggurita bak jamur di musim hujan. Kasus-kasus korupsi (Blbi, Centuri, Wisma atlet, impor daging sapi, mafia pajak, simultor sim dll) yang menghabiskan uang negara melalui proyek-proyek yang di sah kan oleh anggota DPR hanya di makan secara rame-rame (berjama’ah) oleh mereka sendiri dengan berbagai modus untuk menipu masyarakat. terkadang pemenang tender adalah perusahan milik mereka pribadi dan perusahaan yang bisa di ajak kooperatif (suap menyuap).

Fenomena seperti ini sering kita saksikan di indonesia tercinta, seolah sudah menjadi suatu hal yang wajar-wajar saja kita saksikan. Bahkan mereka tak memiliki rasa malu di tonton dan di tampilkan di media massa, layaknya flem layar lebar di saksikan secara bersama-sama di bioskop. Lain halnya dengan sebagian dari masyarakat kita, yang menganggap politik adalah barang kotor yang di gunakan penguasa untuk mendapatkan sahwat kekuasaan, kemudian mengumpulkan pundi-pundi uang untuk memperkaya diri sendiri. Ada benarnya juga sebagian besar masyarakat menganggap bahwa politik adalah kotor, itu di karenakan pengalaman yang mereka dapatkan pada saat pemilihan umun oleh komisi pemilihan umm (KPU) sedang di gelar di berbagai wilayah.

Masyarakat di iming-imingkan oleh janji politik oleh para elit, misalnya saja elit berjanji ketika ia naik menjadi anggota DPR, Bupati, walikota dan gubernur. Akan dibangun sarana infrastruktur dan suprastruktur di wilayah tersebut, asalkan kandidat tersebut dipilih apalagi jika seluruh masyarakat memilih dia, maka tak heran kita menyaksikan bahan-bahan material sudah ada di tempat di pajang untuk di saksikan supaya masyarakat yakin bahwa dia benar-benar datang sebagai dewa penyelamat.

Walhasil ketika dia tidak mendapatkan kursi kekuasaan, maka dia mengambil kembali semua barang-barang yang dia sumbangkan kepada masyarakat. Dan yang memenangkan kursi kekuasaan melupakan begitu saja orang-orang yang mendukungnya, setelah itu ia sibuk mengurus proyek untuk mengembalikan ongkos politik (cost polical) yang telah di hamburkan pada saat kampaye. Untuk mencalonkan diri sebagai kandidat bupati saja, sang kandidat harus menyiapkan modal pribadi kira-kira 25 miliar untuk kampaye dan biaya politik, belum lagi di tambah dengan dana partai politik dan sumbangan dari berbagai piha, baik yang mewakili individu, pengusaha, perusahaan, asing dll.

Maka jangan heran para penguasa kita hari ini asyik menyibukan diri dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan membiarkan begitu saja masyarakat miskin dibawah, tanpa di carikan solusi cerdas untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang melilitnya. Tak bisa juga kita menyalahkan masyarakat yang memiliki pandangan politik demikian, karna setiap hari mereka menyaksikan gonjang-ganjing para elit politik. Model politik kita di negeri ini yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin miskin. Meminjam syair lagu raja dangdung rhoma irama  orang miskin (papa)  hanya bisa “gali lubang tutup lubang”. Seperti itulah realitas masyarakat indonesia sekarang.

Anomali partai politik Partai politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk menjembatani dengan pemerintahan yang berkuasa, sehingga penguasa  tidak merasa kekuasaan tersebut menjadi milik pribadinya. Dengan adanya partai politik lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) bisa di kontrol dan di awasi melalui peran partai politik, sehingga melahirkan sistem chek and balance. Peran partai politik dalam mengawal proses pemerintahan indonesia mendapatkan ruang yang cukup besar di di masyarakat, karna dengan adanya partai maka kita merasakan pemilihan umum secara langsung guna untuk mengganti sirkulasi kekuasaan presiden.

Pada awalnya sebelum negara indonesia merdeka, beberapa daerah memiliki kerajaan yang  menguasai teritorial masing-masing sesuai dengan kemampuan penaklukan atas kerajaan lain. pada masa ini kita mengenal raja sebagai pengusa tunggal dan titahnya merupakan aturan yang harus di jalankan. Jika  tidak maka murkalah yang didapatkan oleh rakyat jelata. Kekuasaan pada sistem kerajaan (monarki) cenderung absolut dan orang yang akan menggantikannya nanti adalah anak keturunannya saja. Jika saja seandainya sekarang kita masih menggunakan sistem kerajaan maka tak ada lagi partai politik sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan. Bahkan orang-orang di luar dari keluarga kerajaanpun bisa mencalonkan diri menjadi presiden asalkan ia memenuhi persyaratan sehat fisik maupun jasmani. Partai politik merupakan salah satu tonggak dari demokrasi, maka negara yang menggunakan sistem demokrasi harus memiliki partai. Setidaknya kita menggunakan sistem multipartai (banyak partai).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s