ISIS


bung rulan

Negara Islam Irak dan Suryah (ISIS) menjadi familiar ditengah Masyarakat kita, gerakan sempalan islam yang didirikan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi dan dibaiat sebagai khalifah dunia. Khalifah merupakan sebutan sebagai pemimpin umat Islam yang menaungi kekuasaan bumi. Seperti disebutkan dalam kitab suci bahwa manusia diturunkan dibumi sebagai khalifah bagi alam semesta, menciptakan kedamaian dan ketentraman di kerajaan bumi. Akan tetapi proses penunjukan Khalifah cukup beragam pendapat yang muncul, sehingga melahirkan perdebatan yang amat alot mulai dari pasca meninggal Rasulullah SAW hingga sekarang. Ditengah kontroversi tersebut beberapa organisasi yang mengatas namakan Islam justru bergerak lebih cepat, selangkah lebih cepat dari yang lain. dengan menunjuk sendiri khalifah dibawah naungan daulah khilafah, namun dilain sisi banyak penolakan yang justru datang dari Umat Islam itu sendiri karna mereka menganggap terlalu menggampangkan pengangkatan Khalifah. Perbedaan pandangan ini bukan hal baru dan trendy, namun sudah terjadi sejak awal.

Bagaimana masyarakat kita menanggapi dan menyikapi kehadiran ISIS, yang sudah tersebar di indonesia. bahkan dibeberapa kota besar sudah dilakukan pendeklarasian secara resmi seperti di bundaran HI, diaula Kampus Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Beragam respon masyarakt terhadap isu ISIS yang terakhir ini menjadi trend topik, bersamaan dengan kasus gugatan pilpres di Mahkama Konstitusi (MK) oleh kubuh yang kalah dalam pemilu. Ada yang menganggap bahwa ISIS merupakan salah satu organisasi teroris yang harus segera diambil tindakan tegas dari pihak terkait, untuk menutup akses pergerakannya. Sebab pada akhirnya nanti akan mengancam eksistensi Kebhineka Tunggal Ika-an kita dan kedaulatan bangsa Indonesia. ada juga yang beraggapan bahwa ini adalah kebangkitan Islam diseluruh dunia. Negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi Uni Emirat Arab tidak mampu saling bahu menbahu melawan musuh bersama (Common Sense), dimana pihak Israil telah melakukan genosida kemanusiaan terhadap palestina. Dunia islam hanya bisa terdiam seribu bahasa ketika menyaksikan kebrutalan israil, membombardil ditempat tinggal warga sipil yang tak bersalah. Sehingga dukungan terhadap pembentukan Negara Islam Irak dan Suryah cukup banyak dikalangan islam yang merasa bahwa Negara islam tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan yang paling menyakitkan hati sesama Muslim ketika Mesir menutup perbatasan dan tidak mengijinkan warga Palestina berobat dirumah Sakit dan berlindung dari rudal Israil.

Konsolidasi

Sejumlah ulama, kiyai, organisasi islam, tokoh masyarakat dll, sudah mulai menyerukan bahaya organisasi ISIS yang berkedudukan di irak dan surya terhadap ancaman bangsa indonesia. bahkan majelis ulama indonesia (MUI) dan badan nasional penanggulangan teroris (BNPT) sudah mengeluarkan fatwa “Teroris” dan organisasi berbahaya. Ancaman disentegrasi yang muncul ditengah masyarakat oleh karena perbedaan pandangan, sangat krusial mengingat organisasi tersebut menggunakan jalur-jalur kekerasan untuk mencapai tujuan politik. Kita dapat dengan mudah melihat dan menyaksikan sendiri kebrutalan ISIS melalui media sosial, yang sejak awal gencar melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting, ladang minyak, warga sipil (muslim dan non-muslim), pertahanan militer pemerintahan distrik dll.

Kekerasan dengan menggunakan nama Islam tak dapat dibenarkan jika dilakukan secara sporadis tanpa menggunakan ushul fikhi perang islam. Sebab islam sendiri pada masa-masa kenabian memiliki syarat-syarat tertentu ketika melakukan perang, bahkan warga non-muslim, perempuan, anak-anak dan laki-laki yang tidak mampu mengangkat senjata dll, justru dilindungi. Namun berbeda halnya ketika fenomena Isis mengumandangkan negara islam dan memerangi masyarakat dan pemerintahan secara brutal, tanpa memandang kaidah-kaidah yang di anjurkan islam.

Kalau kita melihat lebih jauh organisasi tersebut melalui proses pendanaan biaya perang (latihan militer, amunisi, logistik, money, kendaraan perang dll). Sangat luar biasa pesatnya, sehingga mengalahkan anggaran yang digunakan seperti organisasi seperti Alqaidah, fattah, hizbullah, hamas dll. Kitapun tertegun dengan kemajuan demi kemajuan yang dapat mereka lakukan setiap hari, dengan menguasai dan memukul mundur tentara resmi. Ternyata ISIS mendapatkan pasokan dan pendanaan dari negara Amerika Serikat, lihat saja peralatan yang mereka gunakan, peralatan tersebut made ini Amerika dan inggris.

ISIS Bidik Indonesia

Indonesia merupakan penghuni mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, sekaligus negara yang sangat plural dibandingkan dengan negara manapun. Berbagai pandangan dan aliran keagamaan telah ada sudah sejak lama dan terasimilasi dengan kebudayaan lokal masyarakat setempat, sehingga terkadang agama disebandingkan dengan ajaran keagamaan (hanya beberapa kasus saja tidak berlaku umum). Memang cukup sulit membedakan praktek keagamaan dan praktek budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

Akan tetapi pada umumnya kita menganut islam moderat modernis, menerima kemajuan dari luar (barat) baik llmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Sehingga cara pandang keislamanan kita sangat jauh dari pola-pola ekstremis fundamental yang menghalal haramkan sesuatu. Dan tidak cenderung untuk memaksakan kehendak organisasi tertentu untuk di ikuti oleh kelompok lain, sebagai suatu keniscayaan yang harus diterima secara luas. Memang keberislaman kita cukup unik dan berbeda, kita lebih mengutamakan toleransi, pluralisme, tenggang rasa terhadap agama lain, inilah yang dinamakan islam indonesia bukan islam berwajah arab.

Sehingga sampai pada kesimpulan penulis bahwa ISIS tidak akan berkembang dengan pesat di indonesia, mengingat mayoritas islam kita berhaluan moderat. Dan menolak segala bentuk kekerasan apapun atas nama agama, terkadang sebagaian ummat menggunakan ajaran suci alquran untuk mendukung dan melegitimasi gerakan dan aktifitas di luar dari kemanusiaan terseebut. Yang dapat dilakukan warga yaitu membentengi diri dengan pemahaman keagamaan yang benar dan tidak mudah didoktrin dengan label jihad atau semacamnya, pemuda-pemudi yang rentan terhadap pemahaman baru agar nilai budaya dan pendalam kembali terhadap makna pancasila.

NKRI harga Mati titik

Sejarah Penamaan Bima


20150131_200736

Oleh: Bung Rulan

Dahulu kala masyarakat Bima hidup tentram, aman dan berkecukupan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka bercocok tanam di sawah dan diladang, mereka menanam berbagai biji-bijian sebagai persediaan. Selain itu masyarakat yang tinggal di pesisir pantai memilih untuk menjadi nelayan atau penangkap ikan, kemudian di jual di pasar atau ditukarkan dengan barang lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Corak kehidupan keseharian sangat di pengaruhi oleh ajaran yang mereka anut, seperti agama hindu dan budha. Kedua agama ini tidak diketahui kapan masuk di bima, catatan-catatan sejarah tidak menjelaskan tepatnya sejak kapan. Akan tetapi agama tersebut telah lama menjadi kepercayaan masyarakat sebelum Islam masuk menjadi kebudayaan besar.

Bima adalah nama teritorial wilayah yang di huni oleh masyarakat Mbojo yang tinggal di pegunungan dan pesisir pantai. Nama Bima sendiri di percaya datangnya dari seorang putra kerajaan jawa yang datang kebima, ia berlayar dari jawa hingga berlabuh di pulau satonda. Cerita tentang sejarah Bima tidak banyak di temukan dalam bentuk manuskrip atau tulisan, karena masyarakat kita mengenal sejarah Bima berdasarkan pada hasil cerita (Mpama) yang diceritakan secara terus menerus oleh nenek moyang dan diwariskan kepada orang tua kita. Dari cerita tersebut sebagian besar dari sejarahwan Bima menyakini cerita tersebut sebagai sejarah Bima yang asli.

Cerita tersebut terus diwariskan dan diceritakan secara terus menerus kepada generasi selanjutnya, sehingga cikal bakal lahirnya kerajaan Bima berawal dari Maharaja Pandu Dewata yang mempunyai lima orang putra yaitu: 1). Darmawangsa; 2). Sang Bima; 3). Sang Arjuna; 4). Sang Kuta; dan 5). Sang Dewa. Salah satu dari kelima putra raja tersebut berlayar kearah timur dan mendarat tepat di sebuah pulau yang diberi nama pulau Satonda.

Dari cerita (Mpama) yang penulis dapatkan sewaktu kecil di ceritakan oleh seorang guru. Setelah Sang Bima sampai dipulau Satonda ditengah perjalanan, tepatnya disebuah sungai Sang Bima bertemu dengan Putri Ular penunggu sungai. Kemudian dari pertemuan pertama itu akhirnya mereka menikah dan memiliki keturunan dari jenis bangsa Jin. Garis keturunan itu di kuatkan oleh beberapa catatan nama-nama keturunan Sang Bima dari jin yang ada di ASI (tempat kediaman raja sekarang sudah di alih fungsikan menjadi Museum). Selain Sang Bima bertemu dengan Putri Ular di Satonda terdapat sebuah pohon besar nan rindang dengan cabang-cabangnya yang banyak, namun pohon tersebut tidak memiliki daun. Konon Masyarakat setempat memberikan nama pohon dengan nama pohon batu, disebabkan hanya terdapat gantungan batu yang dililitkan lalu di ikat di cabang dan ranting pohon. Masyarakat mempercayai bahwa batu tersebut sebagai sebuah simbol pengharapan kepada yang gaib bahwa semua permintaannya akan di kabulkan.

Masyarakat Bima yang terdiri dari beberapa wilayah kecil di yakini di pimpin oleh seorang raja yang disebut sebagai Ncuhi, ncuhi sendiri merupakan orang yang berkuasa dan menjadi pemimpin adat, secara garis besar bahwa di Bima terdapat beberapa penguasa/ncuhi yang masing-masing membagi wilayahnya kedalam lima ncuhi di antaranya yaitu; pertama Ncuhi Dara yang memiliki wilayah kekuasaan di bagian tengah Bima (Mbojo), kedua; Ncuhi Parewa yang berkuasa penuh pada wilayah Bima bagian selatan, ketiga Ncuhi Padolo yang memegang kekuasaan pada wilayah bagian barat, keempat Ncuhi banggapupa yang memiliki otoritas kekuasaan pada wilayah Bima bagian utara dan kelima; Ncuhi Dorowani yang memegang tampuk kekuasaan pada wilayah Bima bagian timur.

Struktur kekuasaan para Ncuhi masih sangat sederhana bila dibandingkan dengan struktur kekuasaan di era modern sekarang. Sehingga para ncuhi punya otoritas kekuasaan yang cukup besar atas kemaslahatan rakyatnya, para ncuhi punya peran besar terhadap aturan yang boleh dilakukan atau tidak oleh masyarakat. Walau wilayah Bima terbagi kedalam lima bagian yang dipimpin para ncuhi, kehidupan meraka aman, damai, tidak ada perselisihan. Segala macam keputusan yang menyangkut melibatkan teritorial ncuhi lain, maka akan di adakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan proses secara bersama. Yang bertindak sebagai pemimpin rapat biasanya di dominasi oleh Ncuhi Dara, sebab ncuhi dara merupakan pusat Bima yang berada tepat di tengah-tengah kerajaan Bima.

Tepat setelah sang bima putra Maharaja Pandu Dewata datang kebimalah yang telah menyatukan kelima para ncuhi, menjadi satu kerajaan besar yang disebut sebagai Kerajaan Bima. Mulai saat itulah tanah bima (dana Mbojo) disebut sebagai sebutan”BIMA” yang berasal dari nama sang bima sebagai raja pertama, kemudian di beri gelar sebagai Sangaji Mbojo. Artinya nama Bima bukan asli di ciptakan masyarakat setempat yang memiliki nilai kearifan lokal, melainkan nama putra raja jawa yang berhasil menjadi raja pertama.

Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah dari mana nama “Mbojo” di temukan atau sejak kapan nama ini dipakai oleh masyarakat bima. Adakah kemungkinan nama mbojo lebih dahulu ada ketika nama bima resmi menjadi nama kerajaan? Adapun kitab Bo’ Sangaji Kai adalah catatan harian yang ditulis oleh bumi luma rasanae sepanjang periode 1765-1790. Yakni pada masa awal pemerintahan sultan abdul hamid Muhammad syah. Catatan harian tersebut tidak menceritakan sejarah bima melainkan cerita tentang peristiwa, kisah, fakta yang terjadi pada masa kekuasaan sultan Abdul Hamid.

Syarifuddin Jurdi penulis buku (Islam Masyarakat Madani dan Demokrasi Dibima:Membangun Demokrasi Cultural Yang Berbasis Religius) menjelaskan bahwa kata Mbojo mengandung makna-makna teologis keagamaan dan cultural. Mbojo mengandung makna teologi, karena kata mbojo sering dikaitkan dengan babuju yang berorientasi tinggi. Dalam terminologi agama yang tinggi merupakan orientasi religious, bahkan dalam soal lain istilah Babuju, Kabuju dan Kandase merupakan istilah religious tentu sebuah interpretasi atas makna-makna filosofis yang terkandung dalam agama. Istilah mbojo menurutnya terdapat pesan agama didalamnya, entahlah apakah pesan agama Islam, Hindu atau Budha. Sedangkan menurut penulis sendiri nama mbojo jauh sebelum islam datang kebima yang disebar luaskan oleh para datuk dari kerajaan Gowa, Tallo Dan Luwu. Setelah kerajaan bima resmi memeluk islam sebagai agama kerajaan, maka bentuk kerajaan pun berubah menjadi kesultanan. Sedangkan menurut penulis Nama Mbojo sendiri di ambil dari kata Babuju. Babuju sendiri merupakan sebuah istilah yang menggambarkan hasil panen masyarkat mbojo yang sangat banyak, penuh hingga tidak mampu di tampung lagi oleh karung.

Kata Babuju di ambil dari sebuah tempat yang ada di kota bima sekarang tepatnya di pasar tradisional kampung Sumbawa. Disana terdapat ruas tanah yang datar namun di tengahnya memiliki benjolan tanah yang menbentuk semacam bukit kecil. Disinilah kata babuju di ambil lalu di asosiasikan dengan berlimpahnya hasil panen masyarakat setiap tahun. Dari situ muncul motto bima “Ngaha Aina Ngoho” arti bebasnya makan dan jangan tebang kayu di hutan “semacam membakar hutang untuk keperluan tanam padi, kedelai, kacang dan sebagainya. Dan selanjutnya muncul pula motto bima lainnya yang menjadi panduan hidup masyarakat dimanapun ia berada. Yaitu Maja Labo Dahu (malu dan takut) mungkin dikesempatan lain penulis akan membahas khusus tentang motto ini.

Benarkah demikian adanya bahwa nama Bima berasal dari sang bima. Sang penakluk para ncuhi yang punya kekuasaan besar di bima. Inilah mengapa kemudian penulis dan sebagian besar pemuda dan mahasiswa lainnya tidak mendapatkan catatan sejarah yang komprehensif, tentang sejarah bima yang ditulis oleh nenek moyang terdahulu. Generasi sekarang mempelajari sejarah bima hanya mengandalkan cerita (Mpama) dari para tetuah yang sering mengisahkan ketika sebelum tidur. Kalau menelisik lebih jauh yang dimaksud dengan mpama (cerita) merupakan sebuah mitologi yang dibesar-besarkan dengan menambahkan ilusi agar jalannya alur cerita Nampak indah, patriot dan menegangkan. Kita banyak mengenal mitologi yang datang dari yunani, arab, skandanavia dll.

Nah kalau di atas hanyalah sebuah mpama belaka dapatkah kita mempercayainya sebagai sebuah kebenaran sejarah tanpa distorsi dan kontradiksi dimana-mana. Sebab masing-masing dari orang tua kita memiliki cerita sangat beragam pada cerita tertentu, sehingga dari desa satu maupun yang lain memiliki perbedaan cerita. Sejarah bima tentu menjadi cerita yang sangat rumit sekaligus menarik. Sebab mengetahui sejarah diri akan mengantarkan kita menjadi suatu bangsa yang besar. Sebuah bangsa yang tidak mengenal jati diri sejarahnya besar kemungkinan akan menajdi bangsa yang mengulangi kesalahan-kesalahan fatal di masa lampau dan kehilangan identitas lokal wisdom (kearifan lokal). Untuk itu generasi sekarang dituntut untuk mencari tahu sejarahnya sendiri dari berbagai literature dan penelitian yang didukung oleh Mpama para tetuah untuk mendapatkan otensitas sejarah Bima.

Ada yang menarik menurut penulis dari beberapa nama bima yang di yakini secara bersama, datangnya dari sang bima sehingga kata bima menjadi nama daerah. Sebagian kecil masyarakat bima percaya bahwa asal muasal kata bima bukan dari nama sang bima, melainkan kata bima di ambil dari kalimat Al-Quran yaitu Bismillah, yang ditafsirkan secara sederhana sebagai sesuatu yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan islam, adat istiadat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Setelah Islam masuk di Bima dan menjadi agama mayoritas muncul berbagai aliran atau sekte dalam masyarakat seperti aliran tasawuf dll. Memang terbilang masih sedikit orang yang mengaitkan kata Bismillahirrahmanirrahim dengan sebutan nama Bima. Namun satu yang pasti bagi mereka yang percaya bahwa bahwa nama bima di ambil dari kata bismillah. Sebab sampai sekarang catatan sejarah tentang sang bima putra raja jawa juga tidak dapat dijadikan sebagai patokan sebab tidak ada catatan sejarah tertulis yang dijadikan sebagai bukti pembenar.

Masyarakat kita sangat terbatas untuk mengakses informasi sejarah bima, sebuah sejarah yagn ditutur dengan sederhana, lugas tentu terdapat nilai kebenaran yang terkandung didalamnya. Sebab sejarah adalah sebuah fakta yang telah terjadi dan tidak bisa di ubah sesuka penguasa yang ingin melebih-lebihkan kisah mereka. Bila suatu penguasa merekonstruksi sejarah perjalanan bima sama persis dengan rezim orde baru yang telah mengalihkan sejarah Indonesia. Sehingga generasi pelanjut menjadi buta sejarah. Michel Foucoult mengatakan bahwa sejarah cenderung diceritakan sesuai keinginan penguasa karena produksi pengetahuan sangat bergantung kepada siapa yang berkuasa. Untuk itu penulis mengajak kepada pembaca agar menjadi pembaca yang kritis apalagi tentang sejarang bima.

Walahu Alam Bisowad

Referensi:

Syarifuddin Jurdi, 2007, Islam Masyarakat Madani dan Demokrasi Dibima:Membangun Demokrasi Cultural Yang Berbasis Religius, CNBS

Henri Chambert, Siti Maryam dkk, 2010, Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima, Jakarta: KPG

Samata Gowa, Minggu, 04/12/15

 

Inilah kami: Para Pemuda Progresif


20150131_200736oleh: bung rulan

“Kebutuhan kita bukan sekedar keberanian semata lebih pada pengetahuan revolusioner dan kecakapan mengambil sikap revolusioner” Tan Malaka.

Indonesia pasca reformasi bergulir mengalami masalah yang begitu kompleks diberbagai sektor, mulai sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, layanan dasar kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Persoalan mendasar yang di hadapi bangsa ini adalah tidak adanya niat baik atau kemauan politik (Political Will) dari Negara untuk menangani persoalan yang ada. Seolah Negara tidak hadir disetiap sendi kehidupan masyarakat, masyarakat dibiarkan untuk terus mengalami nasib buruk menghadapi perusahaan dan investor asing mengambil alih secara paksa tanah miliknya. Bahkan Negara melalui institusi resmi seperti pengadilan memenangkan gugatan dari perusahaan, untuk mengambil secara resmi tanah rakyat. Apapun alasannya tidak dapat kita terima secara nalar rasional, bahwa Negara lebih mementingkan orang-orang yang memiliki modal besar dibandingkan dengan rakyat yang tidak memiliki apa-apa. Modal (uang) selalu menjadi panglima untuk memuluskan setiap agenda dalam berbagai macam urusan, bila demikian realitasnya yang terjadi lalu bagaimana dengan mereka yang tak memilliki modal untuk membayar uang pelicin.

Eksploitasi dan penindasan terhadap kaum marjinal menjadi tontonan keseharian kita di negri ini, yang berkuasa menindas atas yang dikuasainya, penjarahan sumber daya alam (SDA) terdapat dimana-mana terutama daerah yang memiliki kandungan kekayaan alam melimpah. Kekayaan dan keanekaragaman bangsa Indonesia tak terhitung jumlahnya, potensi tersebut disediakan oleh alam untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Akan tetapi kekayaan alam bukannya malah memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi rakyat lapis bawah, akan tetapi justru menjadi bencana besar bagi mereka. Masuknya investor asing membuka lahan pertambangan di sekitar daerah pemukiman warga, untuk mengelolah sumber daya alam (SDA). Kerusakan ekosistem alam akibat tambang menimbulkan bencana dan erosi yang menimpa manusia, alam tidak lagi bersahabat dengan manusia akan tetapi alam justru murka dengan tingkah laku manusia yang eksploitatif sehingga bencana muncul kapan saja dana dimana saja.

Masih segar dalam ingatan kita kasus yang baru-baru ini terjadi di lumajang, dimana seorang aktifis kontra tambang dipukul, diseret dan dibunuh depan umum tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Salim kancil adalah sosok aktifis yang teguh terhadap komitmen untuk menolak tambang pasir dilumajang yang berujung pada pembunuhan oleh suruhan dari kepala desa selor awar-awar. Tambang selalu menjadi momok yang sangat menakutkan, bukan hanya wajahnya saja yang menakutkan tetapi dampak yang ditimbulkan teramat besar bagi warga. Namun bila melihat Negara kita lebih memposisikan diri pada barisan tambang, mendukung dan mempermudah perizinan dalam mengksploitasi alam sebesar-besarnya. Negara tidak lagi memberikan rasa aman, tentram dan kesejahteraan bagi rakyat, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang dasar kita.

  • Peran Intelektual Muda

Berikan aku 10 pemuda maka akan ku goncangkan dunia, pekikan orasi bung karno menjadi inspirasi gerakan pemuda Indonesia dawasa ini. Sepuluh pemuda yang mempunyai spirit perubahan bagi soekarno dapat menggerakan dunia ini, pemuda yang memiliki inovasi dan kreatifitas semangat membangun bangsa sangat menggebu-gebu, entah itu melalui propaganda ke masyarakat dengan harapan mereka tersadarkan atau dengan cara-cara revolusioner progresif. Semangat perubahan untuk mewujudkan suatu bangsa dengan tatanan kehidupan berkeadilan adalah cita-cita luhur, yang pantas diperjuangkan .

Pemuda memiliki gagasan dan ideologi yang tegak seperti tiang bendera, tahan banting dan tidak mudah roboh oleh hempasan angin pragmatisme. Kita tidak bisa menaruh harapan besar bagi perubahan mendasar negri ini, apabila golongan tua yang konservatif masih memegang kendali kekuasaan. Kalangan tua tidak progresif baik secara gagasan maupun secara tindakan, banyak pertimbangn politis yang muncul bila memutuskan persoalan tentang rakyat.

Rakyat hanya dijadikan sebagai komoditi politik, untuk mendapatkan kekuasaan. Jargon memberantas kemiskinan, ganyang koruptor, kesehatan gratis dan sebagainya menjadi jualan politik yang laris manis, ditengah kehidupan semakin menyempit. Sekali lagi kita tidak bisa memberikan kepercayaan kepada mereka golongan tua untuk merubah tatanan bangsa yang sedang karut marut. Sikap politiknya sering menggunakan standar ganda, yang penting dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri dan partai politik. Jangankan rakyat konstituennya bahkan negarapun dapat mereka jual ke asing, tumbuh suburnya perusahaan asing di Indonesia merupakan bukti bahwa mereka tidak becus mengurus negeri ini.

Disinilah peran penting pemuda untuk mengambil alih agenda perubahan sosial yang menjadi cita-cita bersama. Tranformasi perubahan masyarakat sangat penting di perjuangkan, dimana kondisi rakyat sangat memprihatikan yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin miskin. Akibat sistem liberal dijadikan sebagai sistem dalam Negara, hanya kaum kapitalis yang menguasai sebagian besar hajat hidup orang banyak.

Semangat pemuda yang lahir dari dasar jiwa dan pikiran, tak akan mudah digoyahkan dengan senapan serdadu, bom Molotov, busur, pentungan, watter cannon dan gas air mata. Militer dan kepolisian selalu menjadi alat penguasa untuk menindas, memukul dan menyeret ke sel tahanan. Akan tetapi dalam diri pemuda terdapat gelora semangat berapi-api, bahkan air pun tak dapat memadamkan api semangat pemuda. Karena hanya pada kebenaran dan keadilan lah mereka berkiblat dan tujuan menciptakan suatu konstelasi masyarakat sivil society dan demokratis.

Ada banyak anak-anak muda yang memiliki gagasan-gagasan besar namun tidak semua dari mereka yang revolusioner progresif baik dari gagasan maupun tindakan. Sebab mengambil sikap Revolusioner memiliki konsekuensi besar dinegri ini, yang dihuni sebagian besar dari kalangan konservatif yang menghendaki perubahan dengan gaya yang teramat lambat dan cenderung alot. Akan tetapi mereka yang punya nyali besar, mempertaruhkan segalanya bagi perubahan Indonesia menghendaki agar segera merubah konstelasi dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ke-arah yang lebih santun dan demokrasi.

Meminjam istilah Antonio Gramsci apa yang disebutnya sebagai intelektual organik-lah yang mampu merubah realitas masyarakat ke-arah yang lebih manusiawi ketimbang hidup dibawah kaki rezim yang manut-manut pada asing. Selaras dengan Rausyan-Fiqr Ali Syariati yaitu hanya mereka-mereka yang tercerahkan yang mampu membawa Indonesia kearah yang lebih baik lagi. Yaitu mereka-mereka orang pilihan yang selalu bersama-sama rakyat mengawal, mengadvokasi dan memberikan pendidikan politik, orang pilihan tidaklah mayoritas melainkan minoritas. Akan tetapi mereka mampu memainkan peran strategis dalam mensetting agenda perubahan sosial yang transformative.

Bukanlah kepada mereka (Intelektual Tradisional) yang sibuk merumuskan teori dan berada persis di atas menara gading, bahkan mereka cenderung menjadi alat penguasa melegitimasi kekuasaan dengan pengatahuan (relasi kuasa dan pengatahuan). Sehingga semakin mengokohkan eksistensi kekuasaan, penguasa membutuhkan para aktor intelektual sebagai penyangga jalannya kekuasaan agar tidak mudah digerogoti dan dilengserkan begitu saja oleh lawan politik (oposisi) untuk dilengserkan. Negara kita pernah merasakan kondisi seperti ini, ketika kekuasaan di pegang kendali oleh Soeharto selama 32 tahun lamanya.

Bangsa ini tidak akan maju bila masih dipegang kendali oleh kalangan tua dengan paradigma kolot (konservatif), yang cenderung menggunakan teori pembangunan ala Rostow bagi pembangunan Indonesia. Dalam sekejap saja bangsa kita menjadi bangsa penghutang, terlilit dalam pukat harimau IMF dan Word Bank. Kalau sudah demikian adanya, maka bisa jadi Negara kita akan dijual ke asing.

Hanya kepada pemudalah bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi macan asia. Disegani oleh Negara-negara tetangga karena dalam visi misi pemuda terkandung bara api perubahan yang menggelora.

  • Merumuskan Kembali Gerakan Pemuda

Hampir disetiap perubahan gerak sejarah perjalanan bangsa Indonesia mulai di masa awal-awal pra-kemerdekaan 1908 para pemuda membangun organisasi boedi utomo di stovia. Organisasi ini merupakan cikal bakal lahirnya semangat Negara bangsa (nasional state). Kemudian pada tahun 1928 sumpah pemuda mereka bersepakat untuk menyatakan bahwa kita adalah Indonesia yang satu, walau memiliki banyak perbedaan. Kemudian berlanjut di tahun 1965 pergantian rezim, sampai reformasi ditahun 1998 merupakan buah dari kerja keras anak-anak muda yang gandrung terhadap perubahan.

Mereka banyak belajar dari gerakan perlawanan di berbagai Negara yang sedang melakukan revolusi sosial. Di iran ada Imam Khoimeni, Fidel Castro di cuba, Mao Zedong di cina, Che Guevara dan banyak figur-figur lainnya yang dijadikan sebagai model perlawanan. Tak bisa disangkal lagi peran-peran strategis yang di mainkan pemuda memberikan kontribusi baik pikiran maupun tindakan atas bangsa kita. Pemuda merupakan lokomotif bagi terjadinya perubahan, mereka adalah wadah bagi ide revolusioner.

Dulu kita masih menyaksikan bagaimana pemuda mampu bersatu dan memobilisasi massa untuk bergerak menumbangkan rezim otoriter-totaliter, yang berkuasa selama 32 tahun lamanya. Mereka beramai-ramai menduduki gedung parlemen berhari-hari dan memaksa Soeharto turun dari tahta kekuasaan yang didukung penuh militer. Apa yang membuat gerakan pemuda pada masa itu dapat secara bersama-sama bergerak seolah ada komando dari pimpinan mengharuskan untuk turun. Melainkan mereka sadar bahwa kekuasaan yang represif, menindas rakyat adalah kekuasaan yang semena-mena dan harus ditumbangkan dan menyeret para kroni-kroninya ke pengadilan rakyat.

Namun di akhir-akhir dasawarsa ini justru gerakan pemuda mengalami penurunan drastis, entah itu karena persoalan bahwa mereka tidak lagi memiliki gagasan besar seperti para pendahulu kita ataukah gerakan pemuda telah dikucilkan, diremehkan dan lecehkan karena menghamba pada kekuasaan. Namun tak sedikit juga dari mereka yang tetap komitmen membangun kesadaran pak tani, buruh, nelayan dan kaum miskin kota dengan memberikan pemahaman ekonomi politik Marxian sehingga mereka dapat membangun aliansi perlawanan terhadap rezim.

Kaum tertindas adalah wadah bagi kalangan pemuda untuk tetap mengobarkan api semangat perlawanan dan buruh sebagai pemantik. Sudah saatnya untuk bergerak, bergerilyah keladang-ladang, di sawah, dilaut, digunung dan sebagainya untuk merangkul semua memberikan pendidikan politik dan mengajarkan tentang cara membangun organisasi yang rapi tahan terhadap intervensi luar yang kadang ingin membubarkan. Setelah mereka di ajarkan dengan baik, pemuda tidak boleh meninggalkan mereka untuk berjuang melainkan pemuda harus bersama-sama rakyat membangun semangat perlawan kepada rezim yagn cenderung fasis.

Kelemahan gerakan pemuda dan mahasiswa dewasa ini, yaitu dengan berjuang sendiri-sendiri. Mengangkat bendera masing-masing walau kita tahu bahwa musuhnya adalah sama, egosentrisme organisasi terkadang muncul disaat yang tidak tepat sehingga gerakan mahasiswa terkooptasi oleh orang-orang yang menghendaki gerakan tersebut layu hingga akhirnya mati.

Munculnya organisasi mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi non-pemerintahan (Ornop) serikat buruh dan aliansi gerakan lainnya tumbuh subur bak jamur dimusim hujan. Tumbuhnya lembaga-lembaga tersebut tidak meniscayakan gerakan perlawanan mendapatkan tempat yang layak bagi kalangan publik, justru semakin memperkecil massa aksi dengan adanya berbagai macam organisasi dan aliansi lainnya. Sehingga daya gedor perlawanan kian melemah, maka pihak keamanan baik polisi, militer maupun para preman dengan mudah membubarkan secara paksa aksi-aksi yang digelar.

Kita harus mampu mengevaluasi kembali gerakan selama ini, mengapa kemudia selalu mudah di pecahkan konsentrasinya kedalam berbagai fragmen gerakan. melakukan otokritik terhadap manazemen aksi mencari tahu dimana letak-letak kelemahannya, sehingga dapat dirumuskan kembali model gerakan seperti apa yang tepat dan strategis untuk di pakai. Inilah tugas berat kita bersama dan bila tidak segera dipikirkan maka besar kemungkinan akan mengalami nasib yang sama seperti gerakan perlawanan lainnya yang mudah di pecahkan. Membagun gerakan radikal, militan dan kritis tentu harus melalui pendidikan politik yang membebaskan.

 

Menyoal Aturan Hate Speech


20150131_200736Oleh: Ruslan

Mahasiswa Ilmu Politik UIN Aluddin dan Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat Dan Politik

Baru-baru ini kita dikagetkan dengan sebuah surat yang dikeluarkan Kepala Polisi Jendral Badrodin Haiti terkait ujaran kebencian (hate speech) di ruang publik. Melalui Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech, kepolisian ingin menindak siapa saja yang memanfaatkan media massa untuk menggunakan bahasa atau ujaran penghinaan kepada individu, lembaga negara (presiden) anggota dewan dan seterusnya, akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang tak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya ruang kebebasan bagi warga masyarakat untuk bebas menyampaikan pendapat dimuka umum, khususnya di media sosial (medsos) cenderung menggunakan bahasa yang tidak sedap didengar oleh objek yang menjadi bahan pembicaraannya. Sehingga kerap kali masalah tersebut berujung di meja hijau karena di anggap melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang. Sudah selayaknya para pengguna medsos memanfaatkan media sebaik mungkin dan menghindari efek negative yang dtimbulkan, karena selain menyakitkan orang yang dituju pernyataan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai adat istiadat ketimuran yang kita miliki.

Kategori ucapan kebencian di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Yang tentunya akan berujung pada konflik SARA. Sudah banyak kasus yang membuktikan bahwa penghasutan, provokasi dan penyebaran berita bohong telah melahirkan konflik etnis di negri ini. Konflik di Tolikara (Papua) dan Aceh Singkil (Aceh) merupakan konflik yang ditimbulkan oleh persoalan hasutan dari kelompok yang satu ditujukan kepada kelompok yang lain, sehingga perang antar etnis dan desa kerap kali terjadi.

Kemungkinan Penyalahgunaan

Akan tetapi surat edaran tersebut dapat saja disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum untuk membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah, karena kritikan di anggap sebagai tindakan provokasi dan penghasutan untuk menciderai lembaga Negara. Kalau sudah terjadi demikian maka suara kritikan dari masyarakat lapis bawah termasuk organisasi kemahasiswaan dan serikat buruh yang sering melakukan aksi demonstrasi di jalan-jalan di anggap sebagai penghinaan. Sehingga memudahkan aparat Negara untuk menciduk dan menangkap mereka, melalui legitimasi surat edaran tersebut.

Apalagi Negara kita pernah mengalami masa-masa kelam di zaman orde baru (Orba), kekuasaan yang disokong oleh militerisme menciptakan pemerintahan yang diktator dibawah kekuasaan rezim soeharto yang berkuasa selama 32 tahun lamanya. Rakyat tidak berani untuk berbicara secara bebas untuk mengkritik pemerintahan yang semena-mena, karena kritik di anggap sebagai suatu barang yang ditakuti sehingga penguasa menciptakan teror bagi mereka yang berani berbicara. Demokrasi pancasila hanya dijadikan sebagai simbol-simbol semata dan seolah kitab suci yang tidak boleh dikritik. Akan tetapi kendati demikian adanya para aktifis 1998 tetap melancarkan aksi-aksi protesnya ditengah keseweng-wenangan rezim orba.

Kita tidak ingin terjadi hal demikian di zaman reformasi yang telah kita raih secara bersama, bahkan perjuangan untuk mendapatkan ruang kebebasan berbicara di muka umum telah memakan korban yang begitu banyak. Dimana para aktifis diculik bahkan sampai sekarang kita tidak tahu dimana keberadaannya, Wiji Thukul adalah contoh dari sekian banyak aktifis yang tidak diketahui dimana rimbanya. Lalu dimana relevansi surat edaran tersebut bagi kebebasan berbicara, kalau kritikan sudah di anggap sebagai tindakan provokasi. Sudah saatnya kita harus menghargai para pahlawan reformasi yang telah berjuang dengan darah dan air mata. Dengan cara memberikan ruang kepada masyarakat dan mahasiswa untuk bersuara menyampaikan pendapatnya dimuka umum tanpa harus dicurigai. Sebab baik dan tidaknya pelaksanaan tata kelolah pemerintahan, sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan masukan dan kritikan yang konstruktif dan ini akan mencitpakan pemerintahan yang baik dan bersih (good goverment and good governance).

Kita memang tidak sepakat bila seseorang menggunakan bahasa yang menghina bahkan menjatuhkan martabat orang lain melalui kebebasan berbicara, bahkan kita cenderung mendukung terciptanya hal demikian. Mengingat ujaran penghinaan semakin banyak dan terlampau bebas sehingga memang dituntut adanya mekanisme aturan yang jelas yang mengatur masalah ini. Oleh karena itu aparat kepolisian harus jeli melihat dan menindak seseorang atau kelompok mana yang menggunakan hate speech, jangan sampai dengan aturan tersebut salah digunakan untuk menangkap mereka yang berani mengkritik. Antara kritikan dan penghinaan harus ada tapal batas yang jelas sehingga di kemudian hari tidak terjadi tumpang tindih dan salah tangkap. Terlebih-lebih aparat kepolisian harus diberikan bekal pemahaman untuk dapat membedakan yang mana ekspresi kebebasan dan ujaran kebencian.

 

 

 

Matinya Rasa Kemanusiaan


 20150131_200736

 

Oleh: bung rulan

Semangat positivisme di era digital memungkinkan manusia menjadi subjek bagi dirinya sendiri, sekaligus menegaskan bahwa manusia telah menjadi sangat individual. Kerangka epistemologi dibangun berdasarkan cita-cita kemanusiaan yang hampa dari nilai etik transendental. Manusia tercerabut dari akar sejarah eksistensi, dan mengalami apa yang disebut sebagai hilangnya diri dalam diri. Keadaan ini telah melanda subyek-subyek di era virtual, subyek telah berevolusi kedalam dunia yang tak tercakapkan. Seperti halnya manusia modern yang telah menepaki jejak-jejak peradaban dengan semangat saintis positivistik, mesin teknologi menjadi pusat penghambaan. Ketika relasi manusia dengan mesin menjadi suatu simbiosis mutualisme, mengarahkan cara berpikir rasional instrumental manusia modern kedalam cara berpikir berdasarkan angka-angka (statistik).

Penciptaan mesin untuk menggantikan peran serta subyek, sebagai suatu konsekuensi logis dari sebuah peradaban barat. Yang menghandaki adanya efisiensi dan efektifitas pekerjaan subyek. Mesin memang telah menjadi alat yang membantu pekerjaan manusia, mulai dari alat untuk membuat kopi sampai peralatan perang (Alutsista) milliter yang super canggih. Baru-baru ini misalnya terjadi perang melawan teroris (Isis) di Suriah dan Irak, dimana masing-masing menggunakan peralatan modern yang super canggih untuk mengalahkan satu sama lain. Tak terhitung berapa jumlah peluru yang telah dimuntahkan oleh mesin kecil bernama senjata, namun walau kecil akibatnya sangat besar. Korban manusia jatuh berantakan seiring muntahan peluruh dikeluarkan, mereka mati tanpa punya kesempatan bertanya why must me die?. Orang-orang yang meninggal lebih banyak rakyat sipil dari pada militer maupun kelompok yang di anggap sebagai teroris, mujahid atau sebutan lainnya.

Ya,,, mesin memang sangat efektif menciptakan keadaan yang damai tiba-tiba menjadi momok yang menakutkan. Manusia menciptkan alat-alat tersebut dengan dalih mempertahankan kedaulatan Negara dari ancaman luar. Yang sewaktu-waktu bisa datang kapan saja bila hubungan kedua Negara keruh dan mengambil sikap ofensif maupun defensive. Namun bila Negara adi kuasa yang berseteru, sudah langsung bisa ditebak kekuatan apa yang akan digunakan. Tentu Alutsista yang modern dengan berbagai generasi di munculkan sebagai reaksi. Namun pernahkah kita bertanya bahwa senjata yang diciptakan justru menciptakan hibriditas kemanusiaan. Proyek utamanya adalah dehumanisasi secara besar-besaran, membunuh tanpa memiliki rasa kemanusiaan. Inilah yang saya sebut diatas tadi bahwa rasio instrumental telah tergantikan dengan rasio statistic. Mesin tidak memiliki nilai (Free value) sebab ia objektif, melainkan manusialah yang memasukan nilai kepentingan kepada mesin tersebut. Ketika mesin-mesin telah menjadi alat manusia untuk bebas melakukan apa saja termasuk mengumandangkan perang. Artinya rasa kemanusiaannya telah mati tergerus oleh sahwat kekuasaan. Membunuh rakyat sipil dengan kejam tanpa melakukan perlawanan adalah kejahatan perang yang tidak bisa di terima secara rasio dan hukum internasional.

Rasio statistik hanya dapat menghitung besar kecil kemungkinan menang atau kalah, bila rudal balistik ditembakkan ke daerah pemukiman warga maka secara statistik dapat dihitung besar kecilnya kerugian yang menimpa obyek. Didalam angka (statistik) tidak terdapat rasa kemanusiaan (Humanistik) yang dapat memilih dan memilah kebaikan atau keburukan. Yang menjadi suatu cita-cita seluruh umat manusia, melainkan jumlah angka kerugian yang ditimbulkan oleh mesinlah yang dapat dihitung berdasarkan statistik. Perbedaannya dengan rasio, mereka akan mempertimbangkan dengan rasional apakah membunuh manusia atau tindakan destruktif etis atau tidak.

Akhir-akhir ini kemajuan selalu di persepsikan sebagai usaha rasional manusia menuju penciptaan teknologi. Teknologi sudah menjadi barang yang satu padu dengan manusia, seolah tanpa teknologi kita tak akan banyak berbuat apa-apa. Dari waktu ke waktu selalu muncul barang baru dari generasi ke generasi, sebut saja hand phone (smart phone). Benda ini awalnya belum dilengkapi dengan fasilitas fitur yang memanjakan para pengguna smart phone, tetapi semakin maju pengetahuan manusia maka semakin canggih pula desainnya. Begitu pula dengan motor, mobil, computer, internet dan sebagainya. Alat-alat tersebut seperti nyawa kedua kita, kemana-mana selalu menenteng gadget, rasanya seolah ada yang hilang bila tidak membawa benda pintar ini.

Ketergantungan terhadap teknologi bukan saja datangnya dari Negara adi daya, yang dimana-mana terdapat cerobong asap industry, melainkan Negara berkembangpun turut andil memanfaatkan teknologi untuk penggunaan pembangkitan tenaga listrik berdaya nuklir dan mesin lainnya. Hanya saja walau masing-masing memiliki persamaan tetapi perbedaaan kebutuhan sangatlah besar antara kedua Negara. Sangat bergantung pada roda industry dalam negeri, sehingga pasokannya mengikuti kebutuhan. Disini dapat kita memberikan sebuah kesimpulan walau kadang perlu di evaluasi secara sistematis. Sebuah Negara baik itu Negara maju sampai Negara terbelakang (dunia ketiga), sangat membutuhkan teknologi untuk menunjang kemajuan Negara dan memudahkan kerja manual ke otomatis. Teknologi juga menjadi salah satu ukuran beradab atau tidaknya kita maupun Negara, kita tidak bisa di anggap beradab kalau buta teknologi. Teknologi juga mampu mengkonstruksi cara pandang (red-ideologi) manusia modern untuk menjustic beradab atau tidak beradab, terbelakang atau maju dll.

Patronase: Mengungkung Kebebasan Berpikir


20150730_065110.jpgOleh: bung rulan

Dewasa ini Islam sedang mengalami banyak persoalan dan tantangan, dimana perlu segera mencarikan langkah cepat untuk di tangani. Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya boleh sampai pada ritus-ritus keagamaan dan ritualitas ibadat. Persoalan tersebut hanya menyangkut individu personal seorang, tapi bagaimana kemudian Islam menyentuh persoalan kongkret yang dihadapi masyarakat. Tidak seperti kalangan yang menganggap dirinya punya otoritas sahih untuk memberikan sebuah putusan, dalam tradisi jawa dikenal dengan budaya patron klien (Patron Client). Cukup dengan satu orang yang berpikir yang lainnya mengikuti saja tanpa mempertanyakan secara kritis, mengapa harus mengikuti orang tersebut. Biasanya orang ini dikenal sebagai ahli agama atau para ulama, mereka tidak hanya saja mengurusi persoalan etika, moral, akhlakul karimah dll, melainkan mereka juga terlibat dalam urusan politik sesaat. Saya ingin mengambil contoh tokoh sentral di kalangan Nahdiliyin NU yaitu Abdurrahman Wahid (biasa di panggil dengan nama-Gusdur). Gusdur merupakan sosok utama di partai PKB dan memiliki pengaruh yang sangat luas dimasyarakat. Pengaruh sosok Gusdur di mata masyarakat tidak saja menjadikannya sebagai seorang Kyiai besar, melainkan masyarakat mengkultuskan Gusdur. Seolah apapun yang dilakukannya tidak pernah salah karna akan dibela habis-habisan oleh para pendukungnya dari PKB, GP Ansor dll a man can do wrong. Contoh dari Gusdur sangat memudahkan kita untuk mengetahui lebih jauh tentang budaya patron klien, dimana mayoritas mengikuti satu orang.

Umat Islam hari ini tidak membutuhkan budaya panutan yang tidak memberikan keleluasan kepada umat untuk berpikir kritis dan inovatif. Cara berpikir bertumpu pada satu orang, akan menciptakan rasa malas dari umat. Mereka seharusnya tidak dikungkung dengan karismatik tokoh, melainkan memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir secara bebas dan reflektif. Agar bisa menentukan sendiri langkah apa yang harus dilakukan kedepannya, sehingga umat tidak lagi berada dalam kondisi statis atau dalam pengertian berdiri di tempat. Artinya umat tidak akan maju dan fleksibel terhadap perubahan sosial di era jaman post modern. Tuntutan jaman yang mengharuskan masyarakat untuk cepat beradaptasi dengan kemajuan dari serbuan budaya, neoliberalisme, globalisasi dll. Teknologi sudah merambah pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, mulai dari elektronik, otomotif sampai pada peralatan rumah tangga sudah sebagian besar telah digantikan dengan mesin dan robot. Perusahaan multynasional memproduksi secara besar-besaran mesin untuk di distribusikan keberbagai kota dan kabupaten. Tentu disini nilai bisnis dan pasar sangat terlihat sekali oleh karena negara kita dijadikan sebagai konsumen bagi barang-barang luar negeri.

Apalagi sekarang Indonesia masuk pada masyarakat ekonomi Asean (MEA) terhitung tahun baru 2016. Integrasi ekonomi global sudah pasti dilakukan sebagai konsekuensi dari keberadaan negara dalam sebuah komunitas besar seperti MEA. Bila demikian yang terjadih, lalu, apakah umat Islam sekarang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapinya, karena bagaimanapun ini menjadi tantangan berat untuk dihadapi saat ini. Bila sebagian umat masih menyandarkan pada satu orang sebagai tokoh karismatik yang akan menentukan apakah ini boleh atau tidak boleh dilakukan, maka kita akan menjadi penonton sekaligus yang merasakan dampak negatifnya.

Masyarkat Islam dituntut bisa mengambil pelajaran lebih banyak dari pengalaman-pengalaman negara welfare state (negara kesejahteraan) menciptakan sebuah kondisi kebangsaan yang dapat menjamin baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertahanan dan keamanan Negara dll. Agar di kemudian hari tida hanya sekedar memberikan solusi subjektif dimana gaungan kembali ke Al-Quran dan Hadist menjadi pekikan mayoriti. Simbolitas Islam ingin diwujudkan, karena dengan demikian Islam bisa bangkit kembali sebagai negara yang besar dan berkeadilan. Mereka ingin mendirikan negara Islam (dawulah islamiyah), hukum-hukum yang berdasar pada syariat Islam. Kelompok tersebut meyakini bahwa hanya dengan cara demikian Islam bisa kembali berjaya seperti di masa Rasulllah ketika memimpin madinah. Padahal jikalau mau ditelusuri lebih jauh bahwa perjanjian madinah merupakan kontrak sosial antara beberapa agama dan kepercayaan yang sepakat untuk hidup berdampingan. Menunjuk rasulullah sebagai pemimpinnya. Artinya bila kelompok Islam fundamental yang mengklaim bahwa negara madina merupakan representasi negara islam, yang dipimpin oleh nabi muhammad. Klaiman seperti itu merupakan ahistori terhadap sejarah, sebab nabi tidak mendirikan negara islam. Melainkan sebuah negara yang mengakomodasi berbagai macam kepercayaan didalamnya, dibawah perjanjian madinah.

Kita harus tinggalkan simbolisasi Islam yang membenarkan pendirian negara Islam, menuju penciptaan negara persemakmuran dibawah sistem demokrasi. Kita harus berhenti mencurigai barat yang memproduksi sistem demokrasi sebagai sistem kafir, tidak islami atau apapun sebutan lainnya. Sebab, bila demikian yang terjadi maka tenaga umat terkuras hanya mempersoalkan boleh atau tidak. Artinya perdebatan tersebut tidak produktif dan tidak menghasilkan apa-apa kecuali tenaga yang terkuras. Menurut kuntowijoyo sesuatu yang objektif tidak perlu di islamisasikan agar umat dapat menjalankan syariat Islam secara kaffah. Melainkan sesuatu yang objektif harus diterima, sebab dalam Islam mengakui adanya objektifisme. Demokrasi mengandung nilai-nilai universal didalamnya, seperti keadilan, kesamaan, kebebasan berekspresi (dalam batasan hukum), dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut juga dimiliki oleh islam begitupun juga dengan agama lainnya. Sehingga kita tidak lagi memperdebatkannya terlalu panjang. Lalu kunto memberi penegasan bahwa kita hanya membutuhkan objektifikasi saja terhadap sistem demokrasi, pancasila, NKRI, bhineka tunggal ika. Dan meninggalkan islamisasi terhadap sistem yang tidak islam.

Sehingga demikian tidak saja orang muslim saja yang ikut terlibat merasakan hasil melainkan orang non-muslim merasakan hal yang sama sebagai kita merasakannya. Nilai-nilai universal yang terkandung masing-masing agama di Indonesia itu kemudian dapat menjadi objektif di agama manapun. Misalnya nilai keadilan, kemanusiaan, demokratis, dan negara menjamin kehidupan warga negaranya. Semua agama mengandung muatan universal tersebut sehingga tidak ada lagi klaim kebenaran yang sepihak. Seperti dominasi mayoritas atas minoritas lainnya yang justru menciptakan disentegrasi masyarakat, menyulut api konflik berkepanjangan.

Negara demokrasi yang di anut dari sistem politik barat tidaklah dapat di sebutkan salah, karena tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Islam mengenal sistem demokrasi. Dalam Islam dikenal sistem syurah (musyawarah) untuk mengambil keputusan. Biasanya dipakai memilih pemimpin negara atau ketua dalam lembaga tertentu. Sistem tersebut memiliki kesamaan dalam format dan substansinya dengan demokrasi. Walau tidak dapat di nafikan bahwa terdapat perbedaan yang sering salah di mengerti, oleh sebagian besar ormas Islam. Namun demokrasi adalah objektifikasi dari Islam.

Tantangan Cendekiawan Muslim Indonesia

Umat islam tidak lagi mengungkung cara berpikir dikotomis yang melahirkan halal haram, syiah sunni dll. Pendikotonomian seperti itu dapat menyebabkan perpecahan antar umat beragama, yang berujung semakin melebarnya jurang-jurang permusuhan. Para ulama, fukaha dan pemikir islam di masa awal telah menghabiskan tenaganya dalam pergulatan pemikiran dikotomis, akan tetapi di jaman yang modern kita harus lebih cerdas melihat persoalan dan tantangan yang dihadapi kedepannya.

Pasca masyarakat pra-modern, manusia sudah jauh menemukan tonggak-tonggak peradaban melalui penemuan-penemun dibidang sains. Penelitian (riset) di berbagai perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), telah lama di lakukan sehingga mereka menemukan berbagai macam disipline ilmu dan teknologi. Ini membuktikan barat melangkah lebih jauh bila dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara muslim lainnya. Yang cenderung masih tertinggal dan miskin di negara dunia ketiga. Kita memang perlu mengapresiasi kemajuan barat diberbagai bidang ilmu pengetahuan, karena disanalah muncul para pemikir besar yang mempengaruhi para cendekiawan di Timur Tengah, Asia dan termasuk Indonesia. Kesadaran akan untuk melahirkan ilmu sosial yang lahir dari rahim lokalitas Nusantara atau dalam sebutan sosiologi Indegenousis ilmu-ilmu sosial. Teori-teori barat hampir merambat disemua universitas baik yang menegaskan dirinya sebagai kampus Islam seperti UIN maupun kampus non Islam lainnya. Dominasi tersebut mengimplikasikan bahwa kita tiak memiliki ilmu sosial yang lahir dari semangat lokal tadi, melainkan teori barat berselancar seperti sungai-sungai pengetahuan yang membentang dari hulu sampai ke hilir.

Disadari atau tidak ini juga merupakan bagian dari imperialisme barat terhadap dunia pendidikan. Namun kita merasa seolah tidak dijajah karena keterjajahan tersebut sangat kita nikmati selama ini. Di universitas para mahasiswa dari ilmu sosial sangat mengenal baik dengan pemikiran sosologi karl Marx, yang menjadi inspirasi gerakan kiri seluruh dunia untuk menumbangkan kekuasaan yang disokong oleh kapitalisme. Suatu buku yang ditulis marx Das Kapital yang menjadi “Magnum Opusnya” Marx berusaha menelanjangi sistem kapitalisme dengan kritik ekonomi. Gagasannya menginspirasi pemikir selanjutnya yang mengembangkan lebih lanjut ilmu sosial. Kemudian muncul juga Agust Comte yang memperkenalkan teori Evolusioner yaitu hukum tiga tahap perkembangan sejarah. Selanjutnya Max Weber, Emil Durkheim dan Herber Spencer. Hampir semua terbitan buku yang ditulis oleh cendekiawan Indonesia selalu merujuk pada tokoh di atas sebagai landasan grand teory untuk menjelaskan fenomena dan persoalan yang terjadi.

Namun walau demikian sangat minimnya cendekiawan muslim yang lahir sebagai pemikir, yang mengkonstruksi ilmu sosial menjadi ilmu yang bebas dari pengaruh barat. Akan tetapi tidak sedikit pula cendekiawan yang justru melahirkan gagasan-gagasan baru. Sebut saja ada Moelim Abdurrahman dengan teologi transformatinya, Kuntowijoyo dengan ilmu sosial profetik, gusdur pribumisasi islam, Cak Nur islam keindonesiaan dan kemodernan dll. Akan tetapi kita tidak boleh Berpuas diri, melainkan tetap terus menggali ilmu, sehingga kedepan kita akan mandiri secara ilmu pengetahuan.

Walahu Alam Bisowad

 

Samata, Gowa 5/01/16

TUGAS KOMUNIKASI POLITIK, SEMOGA BERMANFAAT


Maru

bung rulan

  1. Dalam Komunikasi Politik, Fakta politik, seperti Kasus Perpecahan Golkar, dalam sudut pandang Bahasa Politik memunculkan kegaduhan politik dan informasi publik. Menurut analisis anda atas kasus tersebut, apakah secara signifikan memunculkan simbol dan dinamika tertentu, serta mampu menciptakan bahasa politik tertentu?

Jawaban soal nomor 1.

Pasca orde baru tumbang 21 mei 1998, kini Indonesia memasuki satu fase baru dalam pentas politik. Dimana masyarakat yang awalnya dikungkung dan dikerangkeng kebebasan politik Oleh rezim otoriter totaliler. Telah mendapatkan angin segar demokrasi, dimana masyarakat yang secara bebas menentukan sikap politiknya, termasuk mendirikan berbagai macam organisasi, LSM dan partai politik. Kelahiran partai politik diera reformasi bagaikan cendawa dimusim hujan, partai-partai politik tersebut mewakili berbagai macam kepentingan dari sabang sampai merauke. Di antaranya ada partai yang mewakili kaum buruh, nasionalis, agamais, gender, primordial (kesukuan) dan sebagainya. Era ini di anggap sebagai fase kemenangan bagi masyarakat atas menguatnya dominasi politik militer melalui soeharto. Dimana masyarakat dapat melibatkan dirinya secara aktif dalam panggung politik, dengan mendirikan partai politik tentunya mengikuti konstitusi yang berlaku di negri ini.

Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi sudah barang tentu harus memiliki partai politik didalamnya, Termasuk di Negara kita (Indonesia). Partai politik merupakan pengejewantahan kepentingan rakyat terhadap Negara, yang menyampaikan keinginan rakyat terhadap pemerintah yang sah. Sehingga dapat dianulir dengan baik sesuai dengan mekanisme perundang-undanagan kita. Sehingga partai disebut sebagai corong bagi mereka yang ingin yang menyampaikan pendapat, terlepas dari partai politik hari ini hanya di manfaatkan oleh segelintir elit politik untuk mendapatkan kekuasaan semata.

Untuk lebih memahami partai politik tentunya penulis ingin mengetengahkan definisi partai agar kita mendapatkan pemahaman lebih mendalam. Menurut Carl J. Friedrich “partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Dan Sigmund Neuman “partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.

Dari definisi partai politik di atas dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Bahwa partai politik adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan eksekutif maupun legislative melalui proses pemilu yang diselenggarakan secara berkala. Tentunya setelah kekuasaan tersebut sudah di pegang maka langkah selanjutnya adalah mencari cara agar posisi kekuasaan tersebut dapat kembali dipertahankan di pemilu yang mendatang. Bisa saja partai-partai memperkuat kadernya dibawah dengan menjaring lebih banyak anggota partai agar supaya dapat kembali memenangkan pemilu. Masing-masing partai memiliki format dan strategi tersendiri dalam upayanya untuk meraih kekuasaan. Label dan symbol-simbol kebebasaran diperlihatkan atau dipertontonkan agar mendapatkan simpatik dari masyarakat.

Prahara Perpecahan Golkar

Partai golongan karya atau yang disingkat sebagai Golkar merupakan hasil penggambungan dari beberapa organisasi didalamnya. Sehingga itu Golkar selama Orde Baru disebut sebagai golongan karya ketimbang partai politik, namun naasnya golongan karya tetap mengikuti pemilu dan selalu memenangkannya. Karena lebih kurang 300-san anggota dewan merupakan perwakilan dari golkar ditambah dengan perwakilan Abri (sekarang TNI). Golkar adalah partai dimasa rezim orde baru yang sudah memakan asam garam perpolitikan, namun tak jarang kader partainya menjadi tersangka dalam kasus korupsi.

Perpecahan partai golkar semakin menganga dan terlihat jelas ketika partai golkar dilanda prahara diinternal partai sendiri. Partai yang begitu gemuk sudah barang tentu didalamnya terdapat elit-elit yang punya pengaruh satu sama lain, untuk mendapatkan kader diberbagai cabang seluruh Indonesia. Karena elit adalah sekelompok kecil manusia yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisir sebagian yang lebih besar. Dalam kasus partai golkar kita tidak bisa menggunakan pendekatan institusional karena lembaga politik dikendalikan dan dijalankan oleh individu-individu didalamnya. Maka yang cocok untuk mengurai prahara tersebut menggunakan pendekatan perilaku (behavioral aproach).

Dua elit yang mewakili perseteruan partai adalah Abu Rijal Bakrie dan agung laksono. Di kubu Abu Rijal Bakrie (biasa disapa Ical) menyelenggarakan konggres Partai golkar di Pulau Dewata Bali, sementara di kubu Agung Laksono menyelenggarakan konggres di Ancol Jakarta. Masing-masing kubu saling mengklaim satu sama lain sebagai kubu yang sah, sehingga publik dibuat bingung yang mana partai yang sah dan bukan. Sebab tidak mungkin dua-duanya sekaligus partai yang sah, harus ada dari salah satunya atau bukan kedua-duanya. Setelah saling mengklaim kedua kubu bergantian saling membawa kasus tersebut keranah hukum formal. Menurut peraturan Mentri Hukum dan Ham Yasona Laili bahwa kubu Agung Laksonolah yang sah, sehingga Menkumham menerbitkan SK partai golkar versi Agung Laksono. Sementara di pengadilan negri kubu Ical di anggap sah karena pengadilan membatalkan SK Mentri Menkumham. Perseteruan tersebut semakin melebar ketika dua kubu belum sampai pada nota kesepakatan untuk mengembalikan partai pada asalnya.

Sangat jelas sekali apa yang di pertontonkan oleh perselisihan dua elit partai golkar, seolah mengkomunikasikan kepada masyarakat (publik) bahwa partai hanya dijadikan sebagai jembata semata untuk memenuhi hasrat kekuasaan yang tidak terbatas. Partai bukan lagi menjadi Corong bagi rakyat untuk menyampaikan pendapatnya kepada Negara (pemerintah), melainkan dipakai oleh segelintir elit saja. Harusnya partai menjadi alat (tools) bagi rakyat untuk belajar bagaimana cara berdemokrasi dengan baik sesuai dengan tuntunan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah pancasila. Bukannya malah mempertontonkan adega adigum yang tidak baik, bila demikian adanya makan publik beranggapan bahwa wajar kalau politik itu seperti barang haram saja.

Referensi

Budiarjo, Miriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Gramedia.: Jakarta

  1. Propaganda politik sering kita dengar. Dalam level kampanye politik, propaganda berfungsi meningkatkan citra politik dan sekaligus secara tidak langsung menurunkan nilai citra bagi sang lawan politik. Coba analisis kedalam sisi legalitas formal (Peraturan hingga Undang-undang yang mengatur Isi Kampanye) dan perspektif komunikasi politik, dengan konsepsi propaganda?

Jawaban nomor 2.

Dalam kampanye politik masing-masing tim sukses dan kandidat menggunakan teknik komunikasi politik (Kampanye) secara langsung dan tidak langsung. Misalnya kandidat bisa datang langsung ke konstituennya untuk menyampaikan visi misi program yang akan di jalankan setelah menjadi bupati terpilih. Atau melalui media massa untuk menyebarkan pesan kepada khalayak umum. Sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki perangkat-perangkat kecil dibawahnya yang akan melaksanakan tugas di kecamatan dan desa. Satuan tugas seperti KPPS dan PPS melakukan pemungutan suara di tingkat bawah, namun aturan-aturannya tetap dari atas.

Dalam undang-undang RI no. 1 tahun 2015 Bab XI menjelaskan tentang tatacara berkampanye, yang harus dilakukan oleh setiap partai politik atau calon yang di usung secara perseorangan (Independen). Setiap calon secara bebas melakukan kampanye baik di media massa maupun menggunakan cara pertemuan secara langsung. Dalam pasal 66 ayat 1 bab XI mengatakan “Media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan tema, materi, dan iklan Kampanye”.

Kampanye politik dapat disampaikan melalui media massa, baik elektronik maupun percetakan. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah adanya media massa yang tidak mempertahankan cover both side (Independensi). Bisa saja media tertentu memanfaatkan media sebagai alat politik (dalam arti yang sebenarnya), kita dapat menengok media Tvone dan Metrotv yang justru dimiliki oleh ketua partai. Hampir disetiap pemberitaan yang muncul dilayar televisi selalu ada keberpihakan atas partainya sendiri, agar partai tersebut dapat meningkatkan citra politiknya di masyarakat. Kita bisa mengambil contoh beberapa kasus korupsi dinegeri ini yuang melibatkan ketua partai dan elit lainnya. Yang terlibat kasus korupsi dari ketua partai adalah Lutfi Hasan Ishak (LHI) kasus daging sapi, porsi pemberitaan atas LHI sebagai ketua PKS sangatlah banyak dibandingkan dengan kasusnya gayus yang merugikan Negara lebih banyak ketimbang LHI.

Muncul pertanyaan mengapa demikian? Menurut saya media metro maupun Tvone punya kepentingan untuk menampilkan sosok LHI sebagai ketua partai yang tidak patut ditiru dan dicontohi, ketua partainya sudah melakukan tindakan korupsi yang merugikan Negara dan rakyat apalagi kader-kadernya yang lain. Mngkin lebih beringas dan bernafsu lebih dari LHI bila mereka menjadi orang tertinggi di Indonesia. Kepentingan untuk mencitrakan lawan politiknya agar ditinggalkan oleh massa pendukungnya, sehingga dimasa akan datang partai golkar dan nasdem menjadi partai yang disukai oleh massa. Kasus yang lain hadir misalnya Anas Urbaninggrum sebagai Ketua partai Demokrat besutan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Juga dikritik habis-habisan oleh kedua media tersebut. Namun yang menjadi persoalannya adalah ketika dua partai ini dirundung prahara cenderung tidak ditampilkan. Misalnya kasus lumpur lapindo di sidoarjo yang melibatkan anak perusahaan Bakrie Group hanya mendapatkan porsi yang sedikit. Dan kata Lumpur Lapindo dirubah menjadi “Lumpur siduarjo”. Sedangkan kasus Rio capela Anggota DPR RI dari fraksi nasdem pun di soroti hanya sedikit.

Dalam Pasal 70

(1) Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:

  1. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  2. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  3. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

walau sudah ada peraturan legal formal telah di ketukan, namun kandidat tetap saja memanfaatkan pegawai negeri untuk terlibat dalam politik. Demi meraih ambisinya, pegawai negri yang tidak patuh maka besar kemungkinan akan dimutasikan ke daerah terpencil, sebagai wujud balas dendam karena tidak mengikuti calon tertentu. Hal demikian sudah bukan lagi menjadi rahasia umum, sebab di berbagai kabupaten/kota melakukan hal demikian.

Daftar referensi

Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

 

  1. Menurut analisis anda, apakah branding politik telah dilakukan oleh calon kandidat Pilkada serentak 2015 kemarin, atau justru money politics yang menjadi hal utama? Seperti apa proses dan konsep branding politik mereka? Ambil salah satu calon kandidat Pilkada serentak 2015 kemarin?

Jawaban Nomor. 3

Pemilihan umum yang digelar oleh KPU secara serentak telah selesai dilaksanakan, dan pemenangnya pun sudah diumumkan tinggal menunggu pelantikan. Pemilu di anggap sebagai pesta rakyat, dimana rakyat terlibat secara langsung untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin daerahnya lima tahun kedepan. Selama pemilu berlangsung banyak fenomena dan fakta politik kita temukan dilapangan, apakah fakta politik dipemilu serentak bisa dijadikan sebagai pendidikan politik atau justru mendangkalkan arti dan makna demokrasi. Dimana politik tidak hanya sekedar mengejar kekuasaan melainkan menjadi media bagi rakyat untuk dapat belajar agar demokrasi lebih mgnarah pada demokrasi substansi. Masing-masing partai mengusung kandidat untuk berlaga di pilkada kabupaten gowa, dalam memperebutkan kursi orang nomor wahid di gowa. Berbagai macam alat kampanye diperagakan agar mendapatkan simpati dari rakyat dan memilihnya sebagai bupati gowa. Memang hal demikian wajar adanya sebab para calon mencari modal dukungan, sebab bila tidak maka ia akan kalah.

Menurut saya dari lima calon kandidat pilkada Gowa belum memiliki apa yang kita sebut sebagai Brand politik, sebagai jualan di masyarakat. Dengan Brand Politik masyarakat dapat melihat kandidatnya dengan jelas dalam pengertian mulai dari visi besar seperti apa yang ditawarkan kepada darah ketika memenangkan pemilu. Partai dan kandidat seolah hadir hanya pada saat momen-momen pemilihan, sehingga yang terjadi hanyalah proses transaksi yang berubah wajah saja. konsep Brand tersebut biasanya dipakai dalam urusan bisnis. Misalnya perusahaan mengembangkan lebih lanjut prodaknya agar tetap mempertahankan jualannya, namun dalam branding yang diperhatikan bukan saja prodaknya namun simbol seperti apa yang spesifik atas barang tersebut. Firmanzah menjelaskan lebih jauh persoalan Brand “brand dapat di asosiasikan sebagai nama, terminologi, simbol atau logo spesifik atau juga kombinasi dari beberapa elemen tersebut yang bisa digunakan sebagai idntitas suatu produk dan jasa.”

Dari pengertian di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa branding politik merupakan arena bagi para kandidat untuk mengkonstruksi cara pandang masyarakat dalam label dan simbol politik. Simbol tersebut dapat berguna untuk diingat secara langsung dan cepat bila persoalan mengarah pada objek yang dibahas. Mungkin dapat dijadikans sebagai contoh menurut penulis adalah Revolusi Mental ala Jokowi yang kemudian dijabarkan kedalam konsep Nawa Cita. Walau konsep tersebut masih banyak terbilang abstrak namun paling tidak, ini dapat memberikan petunjuk pada kita tentang konsep branding politik.

Justru para elit politik lebih cenderung menggunakan cara-cara lama, maksudnya cara yang sudah sering berulang kali dilakukan oleh para elit dimasa lalu. Cara tersebut adalah menggelondongkan (menghamburkan) anggaran untuk membeli suara di berbagai desa dan kecamatan. Tak anyal lagi perilaku seperti ini sudah mendarah daging dalam kontestasi politik di Indonesia. Bukan menjadi rahasia umum masing-masing tim sukses membagi-bagi uang di daerah konstituen. Mengapa terjadi hal demikian, menurut penulis bahwa untuk dapat meningkatkan keterpilihan kandidat menjadi bupati lebih besar ketimbang cara yang lain, oleh karena kandidat tersebut belum dikenal lebih jauh oleh masyarakat rekam jejaknya di panggung politik. Bisa jadi kandidat tersebut pendatang baru (tiba-tiba muncul) sehingga tidak dikenal. Dan banyak factor lainnya juga yang menjadi hambatan, maka jalan yang singkat adalah menggunakan uang (Money politik).

Walau disadari bahwa calon bupati gowa kemarin rata-rata public figure, orang banyak mengenal calon dengan baik dikarenakan factor Dinasti politik (Klan) dan darah bangsawan. Tercatat pasangan AdnanKio (Jamanta) pernah menjabat sebagai Anggota DPR dan punya kans atau modal social. Akan tetapi modal sosial tersebut belumlah cukup bermain di arena yang mengharuskan kandidat untuk basah kuyup. Didetik-detik terakhir pencoblosan mungkin kita sering mendengar istilah serangan fajar, serangan senyap dan sebagainya. Penulis percaya bahwa apa yang saya sebutkan diatas benar-benar terjadi pada pemilihan bupati gowa, walau secara kasat mata kita belum sanggup untuk membuktikan secara material. Sebab dalam politik kita tidak hanya bisa melihat fakta politik itu adalah apa yang dilihat, melainkan apa yang tidak dilihat (tidak Nampak).

 

Referensi

Firmanzah. 2008 “Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas. Edisi revisi [yayasan obor Indonesia: Jakarta]

J.A Denny. 2006. Membaca isu politik. [LKis: Jogjakarta]

 

  1. Dalam Komunikasi Politik, Media Massa menjadi hal yang tidak terpisahkan. Menurut analisis anda, apakah Media Massa layak disebut sebagai pilar keempat, setelah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif?

Jawaban nomor 4.

Implikasi dari reformasi politik yang relevan dengan perkembangan peradaban masyarakat informasi yakni informasi publik tidak lagi monopoli pemerintah atau otoritas penguasa. Bahkan pemerintah mengalami dilema menghadapi regulasi liberal mengenai kebebasan informasi publik yang tak terkendali. Problem yang muncul yakni media massa yang semakin besar peranannya, bahkan dinilai oleh sebagian kalangan, tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip universal yang menjunjung tinggi etika sosial.

Setelah berakhirnya kekuasaan dibawah otoritas rezim Soeharto yang menggunakan kekuatan Militer sebagai pengawal kekuasaan dari cibiran masyarakat (public) luas. Dengan menggunakan kekuatan militer maka presiden soeharto mampu mempertahankan menjadi preisden selama 32 tahun lamanya, dengan terus memenangkan pemilu setiap pemilihan. Media dibawah kaki soeharto tidak berani secara kritis untuk mengkritik penguasa, mereka dibungkam mulutnya dengan ujung senapan. Dan hampir semua media yang tidak kooperatif di bredel dan dibubarkan. Pengalaman sejarah media massa kita telah menajdi suatu pembelajaran yang berharga bahwa kebebasan itu penting untuk dapat mengekspresikan di ruang publik. Karena masyarakat bebas menentukan pilihan dan sikap politik seperti apa yang di ambil sesuai dengan kebutuhan pribadi maupun kelompok. Tidak ada lagi Negara ikut mengintervensi terlalu jauh persoalan media massa, sebab media harus independent dalam menyampaikan berita.

Sebagai suatu konsekuensi dari Negara demokrasi maka Negara harus memiliki media massa sebagai alat untuk mensetir pemerintah bila keluar dari hukum yang sudah diatur. Artinya peran media dalam mengawal setiap persoalan bangsa sangatlah besar, sehingga Media massa disebut sebagai pilar ke-empat dalam Negara kita. Sebagai sebuah pilar tentunya media harus memiliki martabat dan nilai-nilai etika dalam mencari berita, sebab bila medianya rusak maka negarapun ikut brtanggung jawab.

Salah satu konsep dari sistem Negara yang demokrasi menurut Huntington yaitu adanya peran media massa yang bebas. Hal yang terkait erat dengan hak publik untuk tahu adalah dengan media massa yang bebas yaitu surat kabar, televisi, radio dan media baru yang bisa menginvestigasikan jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan dan hukuman. Media massa merupakan suatu ruang (space) bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi apa saja, entah itu berita kriminal, kenaikan BBM, teroris, sembako dan sebagainya.

Namun seiring berjalannya waktu media yang digadang-gadang menjadi ruang pembelajaran (pendidikan politik) justru akhir-akhir ini sangat disayangkan. Media telah mengalami disorientasi nilai, hilangnya pemaknaan atas independensi, cover both side terhadap media membuat sebagian kalangan merasa pesimis bahwa media diletakan menjadi salah satu pilar Negara. Media hari ini hanya dimanfaatkan oleh elit politik untuk menajdi sebagai kekuatan dan modal politik dalam melanggenkan dirinya masuk ke gelanggang politik. Sebab susah juga bila elit tidak menggunakan media sebagai alat untuk mencitrakan dirinya pada masyarakat, bisa jadi elit seperti ini tidak dikenal baik jejak rekamnya. Karena media dapat menjangkaui seluruh pelosok negeri, mulai dari sabang sampai merauke.

Media dapat mengkonstruksi seorang panjahat menjadi pahlawan begitupun sebaliknya seorang pahlawan menjadi penjahat. Konstruksi media atas prodak sangatlah besar pengaruhnya sehingga masyarakat sebagai konsumen membeli prodak tersebut melalui iklan yang sudah disetting dari awal.

Bila memperhatikan dua media massa mainstream yang diwakili oleh TVONE dan METROTV. Dua media ini masing-masing dipimpin oleh ketua partai, Abu Rijal Bakrie menahkodai TVONE (ketua partai Golkar) sedangkan MetroTV dipimpin oleh surya paloh (ketua umum partai Nasdem).

 

Daftar referensi

Jurdi, Syarifuddin, 2015. Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan, Laboratorium Ilmu Politik, Makassar

Marijan, Kacung, 2011. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, cetakan ke-dua, Kencana: Jakarta

Daftar pustaka

Budiarjo, Miriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Gramedia.: Jakarta

Firmanzah, 2008 “Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas. Edisi revisi [yayasan obor Indonesia: Jakarta]

J.A Denny, 2006. Membaca isu politik. [LKis: Jogjakarta]

Jurdi, Syarifuddin, 2015. Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan, Laboratorium Ilmu Politik, Makassar

Marijan, Kacung, 2011. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, cetakan ke-dua, Kencana: Jakarta

Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.