Matinya Rasa Kemanusiaan


 20150131_200736

 

Oleh: bung rulan

Semangat positivisme di era digital memungkinkan manusia menjadi subjek bagi dirinya sendiri, sekaligus menegaskan bahwa manusia telah menjadi sangat individual. Kerangka epistemologi dibangun berdasarkan cita-cita kemanusiaan yang hampa dari nilai etik transendental. Manusia tercerabut dari akar sejarah eksistensi, dan mengalami apa yang disebut sebagai hilangnya diri dalam diri. Keadaan ini telah melanda subyek-subyek di era virtual, subyek telah berevolusi kedalam dunia yang tak tercakapkan. Seperti halnya manusia modern yang telah menepaki jejak-jejak peradaban dengan semangat saintis positivistik, mesin teknologi menjadi pusat penghambaan. Ketika relasi manusia dengan mesin menjadi suatu simbiosis mutualisme, mengarahkan cara berpikir rasional instrumental manusia modern kedalam cara berpikir berdasarkan angka-angka (statistik).

Penciptaan mesin untuk menggantikan peran serta subyek, sebagai suatu konsekuensi logis dari sebuah peradaban barat. Yang menghandaki adanya efisiensi dan efektifitas pekerjaan subyek. Mesin memang telah menjadi alat yang membantu pekerjaan manusia, mulai dari alat untuk membuat kopi sampai peralatan perang (Alutsista) milliter yang super canggih. Baru-baru ini misalnya terjadi perang melawan teroris (Isis) di Suriah dan Irak, dimana masing-masing menggunakan peralatan modern yang super canggih untuk mengalahkan satu sama lain. Tak terhitung berapa jumlah peluru yang telah dimuntahkan oleh mesin kecil bernama senjata, namun walau kecil akibatnya sangat besar. Korban manusia jatuh berantakan seiring muntahan peluruh dikeluarkan, mereka mati tanpa punya kesempatan bertanya why must me die?. Orang-orang yang meninggal lebih banyak rakyat sipil dari pada militer maupun kelompok yang di anggap sebagai teroris, mujahid atau sebutan lainnya.

Ya,,, mesin memang sangat efektif menciptakan keadaan yang damai tiba-tiba menjadi momok yang menakutkan. Manusia menciptkan alat-alat tersebut dengan dalih mempertahankan kedaulatan Negara dari ancaman luar. Yang sewaktu-waktu bisa datang kapan saja bila hubungan kedua Negara keruh dan mengambil sikap ofensif maupun defensive. Namun bila Negara adi kuasa yang berseteru, sudah langsung bisa ditebak kekuatan apa yang akan digunakan. Tentu Alutsista yang modern dengan berbagai generasi di munculkan sebagai reaksi. Namun pernahkah kita bertanya bahwa senjata yang diciptakan justru menciptakan hibriditas kemanusiaan. Proyek utamanya adalah dehumanisasi secara besar-besaran, membunuh tanpa memiliki rasa kemanusiaan. Inilah yang saya sebut diatas tadi bahwa rasio instrumental telah tergantikan dengan rasio statistic. Mesin tidak memiliki nilai (Free value) sebab ia objektif, melainkan manusialah yang memasukan nilai kepentingan kepada mesin tersebut. Ketika mesin-mesin telah menjadi alat manusia untuk bebas melakukan apa saja termasuk mengumandangkan perang. Artinya rasa kemanusiaannya telah mati tergerus oleh sahwat kekuasaan. Membunuh rakyat sipil dengan kejam tanpa melakukan perlawanan adalah kejahatan perang yang tidak bisa di terima secara rasio dan hukum internasional.

Rasio statistik hanya dapat menghitung besar kecil kemungkinan menang atau kalah, bila rudal balistik ditembakkan ke daerah pemukiman warga maka secara statistik dapat dihitung besar kecilnya kerugian yang menimpa obyek. Didalam angka (statistik) tidak terdapat rasa kemanusiaan (Humanistik) yang dapat memilih dan memilah kebaikan atau keburukan. Yang menjadi suatu cita-cita seluruh umat manusia, melainkan jumlah angka kerugian yang ditimbulkan oleh mesinlah yang dapat dihitung berdasarkan statistik. Perbedaannya dengan rasio, mereka akan mempertimbangkan dengan rasional apakah membunuh manusia atau tindakan destruktif etis atau tidak.

Akhir-akhir ini kemajuan selalu di persepsikan sebagai usaha rasional manusia menuju penciptaan teknologi. Teknologi sudah menjadi barang yang satu padu dengan manusia, seolah tanpa teknologi kita tak akan banyak berbuat apa-apa. Dari waktu ke waktu selalu muncul barang baru dari generasi ke generasi, sebut saja hand phone (smart phone). Benda ini awalnya belum dilengkapi dengan fasilitas fitur yang memanjakan para pengguna smart phone, tetapi semakin maju pengetahuan manusia maka semakin canggih pula desainnya. Begitu pula dengan motor, mobil, computer, internet dan sebagainya. Alat-alat tersebut seperti nyawa kedua kita, kemana-mana selalu menenteng gadget, rasanya seolah ada yang hilang bila tidak membawa benda pintar ini.

Ketergantungan terhadap teknologi bukan saja datangnya dari Negara adi daya, yang dimana-mana terdapat cerobong asap industry, melainkan Negara berkembangpun turut andil memanfaatkan teknologi untuk penggunaan pembangkitan tenaga listrik berdaya nuklir dan mesin lainnya. Hanya saja walau masing-masing memiliki persamaan tetapi perbedaaan kebutuhan sangatlah besar antara kedua Negara. Sangat bergantung pada roda industry dalam negeri, sehingga pasokannya mengikuti kebutuhan. Disini dapat kita memberikan sebuah kesimpulan walau kadang perlu di evaluasi secara sistematis. Sebuah Negara baik itu Negara maju sampai Negara terbelakang (dunia ketiga), sangat membutuhkan teknologi untuk menunjang kemajuan Negara dan memudahkan kerja manual ke otomatis. Teknologi juga menjadi salah satu ukuran beradab atau tidaknya kita maupun Negara, kita tidak bisa di anggap beradab kalau buta teknologi. Teknologi juga mampu mengkonstruksi cara pandang (red-ideologi) manusia modern untuk menjustic beradab atau tidak beradab, terbelakang atau maju dll.

Patronase: Mengungkung Kebebasan Berpikir


20150730_065110.jpgOleh: bung rulan

Dewasa ini Islam sedang mengalami banyak persoalan dan tantangan, dimana perlu segera mencarikan langkah cepat untuk di tangani. Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya boleh sampai pada ritus-ritus keagamaan dan ritualitas ibadat. Persoalan tersebut hanya menyangkut individu personal seorang, tapi bagaimana kemudian Islam menyentuh persoalan kongkret yang dihadapi masyarakat. Tidak seperti kalangan yang menganggap dirinya punya otoritas sahih untuk memberikan sebuah putusan, dalam tradisi jawa dikenal dengan budaya patron klien (Patron Client). Cukup dengan satu orang yang berpikir yang lainnya mengikuti saja tanpa mempertanyakan secara kritis, mengapa harus mengikuti orang tersebut. Biasanya orang ini dikenal sebagai ahli agama atau para ulama, mereka tidak hanya saja mengurusi persoalan etika, moral, akhlakul karimah dll, melainkan mereka juga terlibat dalam urusan politik sesaat. Saya ingin mengambil contoh tokoh sentral di kalangan Nahdiliyin NU yaitu Abdurrahman Wahid (biasa di panggil dengan nama-Gusdur). Gusdur merupakan sosok utama di partai PKB dan memiliki pengaruh yang sangat luas dimasyarakat. Pengaruh sosok Gusdur di mata masyarakat tidak saja menjadikannya sebagai seorang Kyiai besar, melainkan masyarakat mengkultuskan Gusdur. Seolah apapun yang dilakukannya tidak pernah salah karna akan dibela habis-habisan oleh para pendukungnya dari PKB, GP Ansor dll a man can do wrong. Contoh dari Gusdur sangat memudahkan kita untuk mengetahui lebih jauh tentang budaya patron klien, dimana mayoritas mengikuti satu orang.

Umat Islam hari ini tidak membutuhkan budaya panutan yang tidak memberikan keleluasan kepada umat untuk berpikir kritis dan inovatif. Cara berpikir bertumpu pada satu orang, akan menciptakan rasa malas dari umat. Mereka seharusnya tidak dikungkung dengan karismatik tokoh, melainkan memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir secara bebas dan reflektif. Agar bisa menentukan sendiri langkah apa yang harus dilakukan kedepannya, sehingga umat tidak lagi berada dalam kondisi statis atau dalam pengertian berdiri di tempat. Artinya umat tidak akan maju dan fleksibel terhadap perubahan sosial di era jaman post modern. Tuntutan jaman yang mengharuskan masyarakat untuk cepat beradaptasi dengan kemajuan dari serbuan budaya, neoliberalisme, globalisasi dll. Teknologi sudah merambah pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, mulai dari elektronik, otomotif sampai pada peralatan rumah tangga sudah sebagian besar telah digantikan dengan mesin dan robot. Perusahaan multynasional memproduksi secara besar-besaran mesin untuk di distribusikan keberbagai kota dan kabupaten. Tentu disini nilai bisnis dan pasar sangat terlihat sekali oleh karena negara kita dijadikan sebagai konsumen bagi barang-barang luar negeri.

Apalagi sekarang Indonesia masuk pada masyarakat ekonomi Asean (MEA) terhitung tahun baru 2016. Integrasi ekonomi global sudah pasti dilakukan sebagai konsekuensi dari keberadaan negara dalam sebuah komunitas besar seperti MEA. Bila demikian yang terjadih, lalu, apakah umat Islam sekarang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapinya, karena bagaimanapun ini menjadi tantangan berat untuk dihadapi saat ini. Bila sebagian umat masih menyandarkan pada satu orang sebagai tokoh karismatik yang akan menentukan apakah ini boleh atau tidak boleh dilakukan, maka kita akan menjadi penonton sekaligus yang merasakan dampak negatifnya.

Masyarkat Islam dituntut bisa mengambil pelajaran lebih banyak dari pengalaman-pengalaman negara welfare state (negara kesejahteraan) menciptakan sebuah kondisi kebangsaan yang dapat menjamin baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertahanan dan keamanan Negara dll. Agar di kemudian hari tida hanya sekedar memberikan solusi subjektif dimana gaungan kembali ke Al-Quran dan Hadist menjadi pekikan mayoriti. Simbolitas Islam ingin diwujudkan, karena dengan demikian Islam bisa bangkit kembali sebagai negara yang besar dan berkeadilan. Mereka ingin mendirikan negara Islam (dawulah islamiyah), hukum-hukum yang berdasar pada syariat Islam. Kelompok tersebut meyakini bahwa hanya dengan cara demikian Islam bisa kembali berjaya seperti di masa Rasulllah ketika memimpin madinah. Padahal jikalau mau ditelusuri lebih jauh bahwa perjanjian madinah merupakan kontrak sosial antara beberapa agama dan kepercayaan yang sepakat untuk hidup berdampingan. Menunjuk rasulullah sebagai pemimpinnya. Artinya bila kelompok Islam fundamental yang mengklaim bahwa negara madina merupakan representasi negara islam, yang dipimpin oleh nabi muhammad. Klaiman seperti itu merupakan ahistori terhadap sejarah, sebab nabi tidak mendirikan negara islam. Melainkan sebuah negara yang mengakomodasi berbagai macam kepercayaan didalamnya, dibawah perjanjian madinah.

Kita harus tinggalkan simbolisasi Islam yang membenarkan pendirian negara Islam, menuju penciptaan negara persemakmuran dibawah sistem demokrasi. Kita harus berhenti mencurigai barat yang memproduksi sistem demokrasi sebagai sistem kafir, tidak islami atau apapun sebutan lainnya. Sebab, bila demikian yang terjadi maka tenaga umat terkuras hanya mempersoalkan boleh atau tidak. Artinya perdebatan tersebut tidak produktif dan tidak menghasilkan apa-apa kecuali tenaga yang terkuras. Menurut kuntowijoyo sesuatu yang objektif tidak perlu di islamisasikan agar umat dapat menjalankan syariat Islam secara kaffah. Melainkan sesuatu yang objektif harus diterima, sebab dalam Islam mengakui adanya objektifisme. Demokrasi mengandung nilai-nilai universal didalamnya, seperti keadilan, kesamaan, kebebasan berekspresi (dalam batasan hukum), dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut juga dimiliki oleh islam begitupun juga dengan agama lainnya. Sehingga kita tidak lagi memperdebatkannya terlalu panjang. Lalu kunto memberi penegasan bahwa kita hanya membutuhkan objektifikasi saja terhadap sistem demokrasi, pancasila, NKRI, bhineka tunggal ika. Dan meninggalkan islamisasi terhadap sistem yang tidak islam.

Sehingga demikian tidak saja orang muslim saja yang ikut terlibat merasakan hasil melainkan orang non-muslim merasakan hal yang sama sebagai kita merasakannya. Nilai-nilai universal yang terkandung masing-masing agama di Indonesia itu kemudian dapat menjadi objektif di agama manapun. Misalnya nilai keadilan, kemanusiaan, demokratis, dan negara menjamin kehidupan warga negaranya. Semua agama mengandung muatan universal tersebut sehingga tidak ada lagi klaim kebenaran yang sepihak. Seperti dominasi mayoritas atas minoritas lainnya yang justru menciptakan disentegrasi masyarakat, menyulut api konflik berkepanjangan.

Negara demokrasi yang di anut dari sistem politik barat tidaklah dapat di sebutkan salah, karena tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Islam mengenal sistem demokrasi. Dalam Islam dikenal sistem syurah (musyawarah) untuk mengambil keputusan. Biasanya dipakai memilih pemimpin negara atau ketua dalam lembaga tertentu. Sistem tersebut memiliki kesamaan dalam format dan substansinya dengan demokrasi. Walau tidak dapat di nafikan bahwa terdapat perbedaan yang sering salah di mengerti, oleh sebagian besar ormas Islam. Namun demokrasi adalah objektifikasi dari Islam.

Tantangan Cendekiawan Muslim Indonesia

Umat islam tidak lagi mengungkung cara berpikir dikotomis yang melahirkan halal haram, syiah sunni dll. Pendikotonomian seperti itu dapat menyebabkan perpecahan antar umat beragama, yang berujung semakin melebarnya jurang-jurang permusuhan. Para ulama, fukaha dan pemikir islam di masa awal telah menghabiskan tenaganya dalam pergulatan pemikiran dikotomis, akan tetapi di jaman yang modern kita harus lebih cerdas melihat persoalan dan tantangan yang dihadapi kedepannya.

Pasca masyarakat pra-modern, manusia sudah jauh menemukan tonggak-tonggak peradaban melalui penemuan-penemun dibidang sains. Penelitian (riset) di berbagai perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), telah lama di lakukan sehingga mereka menemukan berbagai macam disipline ilmu dan teknologi. Ini membuktikan barat melangkah lebih jauh bila dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara muslim lainnya. Yang cenderung masih tertinggal dan miskin di negara dunia ketiga. Kita memang perlu mengapresiasi kemajuan barat diberbagai bidang ilmu pengetahuan, karena disanalah muncul para pemikir besar yang mempengaruhi para cendekiawan di Timur Tengah, Asia dan termasuk Indonesia. Kesadaran akan untuk melahirkan ilmu sosial yang lahir dari rahim lokalitas Nusantara atau dalam sebutan sosiologi Indegenousis ilmu-ilmu sosial. Teori-teori barat hampir merambat disemua universitas baik yang menegaskan dirinya sebagai kampus Islam seperti UIN maupun kampus non Islam lainnya. Dominasi tersebut mengimplikasikan bahwa kita tiak memiliki ilmu sosial yang lahir dari semangat lokal tadi, melainkan teori barat berselancar seperti sungai-sungai pengetahuan yang membentang dari hulu sampai ke hilir.

Disadari atau tidak ini juga merupakan bagian dari imperialisme barat terhadap dunia pendidikan. Namun kita merasa seolah tidak dijajah karena keterjajahan tersebut sangat kita nikmati selama ini. Di universitas para mahasiswa dari ilmu sosial sangat mengenal baik dengan pemikiran sosologi karl Marx, yang menjadi inspirasi gerakan kiri seluruh dunia untuk menumbangkan kekuasaan yang disokong oleh kapitalisme. Suatu buku yang ditulis marx Das Kapital yang menjadi “Magnum Opusnya” Marx berusaha menelanjangi sistem kapitalisme dengan kritik ekonomi. Gagasannya menginspirasi pemikir selanjutnya yang mengembangkan lebih lanjut ilmu sosial. Kemudian muncul juga Agust Comte yang memperkenalkan teori Evolusioner yaitu hukum tiga tahap perkembangan sejarah. Selanjutnya Max Weber, Emil Durkheim dan Herber Spencer. Hampir semua terbitan buku yang ditulis oleh cendekiawan Indonesia selalu merujuk pada tokoh di atas sebagai landasan grand teory untuk menjelaskan fenomena dan persoalan yang terjadi.

Namun walau demikian sangat minimnya cendekiawan muslim yang lahir sebagai pemikir, yang mengkonstruksi ilmu sosial menjadi ilmu yang bebas dari pengaruh barat. Akan tetapi tidak sedikit pula cendekiawan yang justru melahirkan gagasan-gagasan baru. Sebut saja ada Moelim Abdurrahman dengan teologi transformatinya, Kuntowijoyo dengan ilmu sosial profetik, gusdur pribumisasi islam, Cak Nur islam keindonesiaan dan kemodernan dll. Akan tetapi kita tidak boleh Berpuas diri, melainkan tetap terus menggali ilmu, sehingga kedepan kita akan mandiri secara ilmu pengetahuan.

Walahu Alam Bisowad

 

Samata, Gowa 5/01/16

TUGAS KOMUNIKASI POLITIK, SEMOGA BERMANFAAT


Maru

bung rulan

  1. Dalam Komunikasi Politik, Fakta politik, seperti Kasus Perpecahan Golkar, dalam sudut pandang Bahasa Politik memunculkan kegaduhan politik dan informasi publik. Menurut analisis anda atas kasus tersebut, apakah secara signifikan memunculkan simbol dan dinamika tertentu, serta mampu menciptakan bahasa politik tertentu?

Jawaban soal nomor 1.

Pasca orde baru tumbang 21 mei 1998, kini Indonesia memasuki satu fase baru dalam pentas politik. Dimana masyarakat yang awalnya dikungkung dan dikerangkeng kebebasan politik Oleh rezim otoriter totaliler. Telah mendapatkan angin segar demokrasi, dimana masyarakat yang secara bebas menentukan sikap politiknya, termasuk mendirikan berbagai macam organisasi, LSM dan partai politik. Kelahiran partai politik diera reformasi bagaikan cendawa dimusim hujan, partai-partai politik tersebut mewakili berbagai macam kepentingan dari sabang sampai merauke. Di antaranya ada partai yang mewakili kaum buruh, nasionalis, agamais, gender, primordial (kesukuan) dan sebagainya. Era ini di anggap sebagai fase kemenangan bagi masyarakat atas menguatnya dominasi politik militer melalui soeharto. Dimana masyarakat dapat melibatkan dirinya secara aktif dalam panggung politik, dengan mendirikan partai politik tentunya mengikuti konstitusi yang berlaku di negri ini.

Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi sudah barang tentu harus memiliki partai politik didalamnya, Termasuk di Negara kita (Indonesia). Partai politik merupakan pengejewantahan kepentingan rakyat terhadap Negara, yang menyampaikan keinginan rakyat terhadap pemerintah yang sah. Sehingga dapat dianulir dengan baik sesuai dengan mekanisme perundang-undanagan kita. Sehingga partai disebut sebagai corong bagi mereka yang ingin yang menyampaikan pendapat, terlepas dari partai politik hari ini hanya di manfaatkan oleh segelintir elit politik untuk mendapatkan kekuasaan semata.

Untuk lebih memahami partai politik tentunya penulis ingin mengetengahkan definisi partai agar kita mendapatkan pemahaman lebih mendalam. Menurut Carl J. Friedrich “partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Dan Sigmund Neuman “partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.

Dari definisi partai politik di atas dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Bahwa partai politik adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan eksekutif maupun legislative melalui proses pemilu yang diselenggarakan secara berkala. Tentunya setelah kekuasaan tersebut sudah di pegang maka langkah selanjutnya adalah mencari cara agar posisi kekuasaan tersebut dapat kembali dipertahankan di pemilu yang mendatang. Bisa saja partai-partai memperkuat kadernya dibawah dengan menjaring lebih banyak anggota partai agar supaya dapat kembali memenangkan pemilu. Masing-masing partai memiliki format dan strategi tersendiri dalam upayanya untuk meraih kekuasaan. Label dan symbol-simbol kebebasaran diperlihatkan atau dipertontonkan agar mendapatkan simpatik dari masyarakat.

Prahara Perpecahan Golkar

Partai golongan karya atau yang disingkat sebagai Golkar merupakan hasil penggambungan dari beberapa organisasi didalamnya. Sehingga itu Golkar selama Orde Baru disebut sebagai golongan karya ketimbang partai politik, namun naasnya golongan karya tetap mengikuti pemilu dan selalu memenangkannya. Karena lebih kurang 300-san anggota dewan merupakan perwakilan dari golkar ditambah dengan perwakilan Abri (sekarang TNI). Golkar adalah partai dimasa rezim orde baru yang sudah memakan asam garam perpolitikan, namun tak jarang kader partainya menjadi tersangka dalam kasus korupsi.

Perpecahan partai golkar semakin menganga dan terlihat jelas ketika partai golkar dilanda prahara diinternal partai sendiri. Partai yang begitu gemuk sudah barang tentu didalamnya terdapat elit-elit yang punya pengaruh satu sama lain, untuk mendapatkan kader diberbagai cabang seluruh Indonesia. Karena elit adalah sekelompok kecil manusia yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisir sebagian yang lebih besar. Dalam kasus partai golkar kita tidak bisa menggunakan pendekatan institusional karena lembaga politik dikendalikan dan dijalankan oleh individu-individu didalamnya. Maka yang cocok untuk mengurai prahara tersebut menggunakan pendekatan perilaku (behavioral aproach).

Dua elit yang mewakili perseteruan partai adalah Abu Rijal Bakrie dan agung laksono. Di kubu Abu Rijal Bakrie (biasa disapa Ical) menyelenggarakan konggres Partai golkar di Pulau Dewata Bali, sementara di kubu Agung Laksono menyelenggarakan konggres di Ancol Jakarta. Masing-masing kubu saling mengklaim satu sama lain sebagai kubu yang sah, sehingga publik dibuat bingung yang mana partai yang sah dan bukan. Sebab tidak mungkin dua-duanya sekaligus partai yang sah, harus ada dari salah satunya atau bukan kedua-duanya. Setelah saling mengklaim kedua kubu bergantian saling membawa kasus tersebut keranah hukum formal. Menurut peraturan Mentri Hukum dan Ham Yasona Laili bahwa kubu Agung Laksonolah yang sah, sehingga Menkumham menerbitkan SK partai golkar versi Agung Laksono. Sementara di pengadilan negri kubu Ical di anggap sah karena pengadilan membatalkan SK Mentri Menkumham. Perseteruan tersebut semakin melebar ketika dua kubu belum sampai pada nota kesepakatan untuk mengembalikan partai pada asalnya.

Sangat jelas sekali apa yang di pertontonkan oleh perselisihan dua elit partai golkar, seolah mengkomunikasikan kepada masyarakat (publik) bahwa partai hanya dijadikan sebagai jembata semata untuk memenuhi hasrat kekuasaan yang tidak terbatas. Partai bukan lagi menjadi Corong bagi rakyat untuk menyampaikan pendapatnya kepada Negara (pemerintah), melainkan dipakai oleh segelintir elit saja. Harusnya partai menjadi alat (tools) bagi rakyat untuk belajar bagaimana cara berdemokrasi dengan baik sesuai dengan tuntunan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah pancasila. Bukannya malah mempertontonkan adega adigum yang tidak baik, bila demikian adanya makan publik beranggapan bahwa wajar kalau politik itu seperti barang haram saja.

Referensi

Budiarjo, Miriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Gramedia.: Jakarta

  1. Propaganda politik sering kita dengar. Dalam level kampanye politik, propaganda berfungsi meningkatkan citra politik dan sekaligus secara tidak langsung menurunkan nilai citra bagi sang lawan politik. Coba analisis kedalam sisi legalitas formal (Peraturan hingga Undang-undang yang mengatur Isi Kampanye) dan perspektif komunikasi politik, dengan konsepsi propaganda?

Jawaban nomor 2.

Dalam kampanye politik masing-masing tim sukses dan kandidat menggunakan teknik komunikasi politik (Kampanye) secara langsung dan tidak langsung. Misalnya kandidat bisa datang langsung ke konstituennya untuk menyampaikan visi misi program yang akan di jalankan setelah menjadi bupati terpilih. Atau melalui media massa untuk menyebarkan pesan kepada khalayak umum. Sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki perangkat-perangkat kecil dibawahnya yang akan melaksanakan tugas di kecamatan dan desa. Satuan tugas seperti KPPS dan PPS melakukan pemungutan suara di tingkat bawah, namun aturan-aturannya tetap dari atas.

Dalam undang-undang RI no. 1 tahun 2015 Bab XI menjelaskan tentang tatacara berkampanye, yang harus dilakukan oleh setiap partai politik atau calon yang di usung secara perseorangan (Independen). Setiap calon secara bebas melakukan kampanye baik di media massa maupun menggunakan cara pertemuan secara langsung. Dalam pasal 66 ayat 1 bab XI mengatakan “Media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan tema, materi, dan iklan Kampanye”.

Kampanye politik dapat disampaikan melalui media massa, baik elektronik maupun percetakan. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah adanya media massa yang tidak mempertahankan cover both side (Independensi). Bisa saja media tertentu memanfaatkan media sebagai alat politik (dalam arti yang sebenarnya), kita dapat menengok media Tvone dan Metrotv yang justru dimiliki oleh ketua partai. Hampir disetiap pemberitaan yang muncul dilayar televisi selalu ada keberpihakan atas partainya sendiri, agar partai tersebut dapat meningkatkan citra politiknya di masyarakat. Kita bisa mengambil contoh beberapa kasus korupsi dinegeri ini yuang melibatkan ketua partai dan elit lainnya. Yang terlibat kasus korupsi dari ketua partai adalah Lutfi Hasan Ishak (LHI) kasus daging sapi, porsi pemberitaan atas LHI sebagai ketua PKS sangatlah banyak dibandingkan dengan kasusnya gayus yang merugikan Negara lebih banyak ketimbang LHI.

Muncul pertanyaan mengapa demikian? Menurut saya media metro maupun Tvone punya kepentingan untuk menampilkan sosok LHI sebagai ketua partai yang tidak patut ditiru dan dicontohi, ketua partainya sudah melakukan tindakan korupsi yang merugikan Negara dan rakyat apalagi kader-kadernya yang lain. Mngkin lebih beringas dan bernafsu lebih dari LHI bila mereka menjadi orang tertinggi di Indonesia. Kepentingan untuk mencitrakan lawan politiknya agar ditinggalkan oleh massa pendukungnya, sehingga dimasa akan datang partai golkar dan nasdem menjadi partai yang disukai oleh massa. Kasus yang lain hadir misalnya Anas Urbaninggrum sebagai Ketua partai Demokrat besutan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Juga dikritik habis-habisan oleh kedua media tersebut. Namun yang menjadi persoalannya adalah ketika dua partai ini dirundung prahara cenderung tidak ditampilkan. Misalnya kasus lumpur lapindo di sidoarjo yang melibatkan anak perusahaan Bakrie Group hanya mendapatkan porsi yang sedikit. Dan kata Lumpur Lapindo dirubah menjadi “Lumpur siduarjo”. Sedangkan kasus Rio capela Anggota DPR RI dari fraksi nasdem pun di soroti hanya sedikit.

Dalam Pasal 70

(1) Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:

  1. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  2. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  3. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

walau sudah ada peraturan legal formal telah di ketukan, namun kandidat tetap saja memanfaatkan pegawai negeri untuk terlibat dalam politik. Demi meraih ambisinya, pegawai negri yang tidak patuh maka besar kemungkinan akan dimutasikan ke daerah terpencil, sebagai wujud balas dendam karena tidak mengikuti calon tertentu. Hal demikian sudah bukan lagi menjadi rahasia umum, sebab di berbagai kabupaten/kota melakukan hal demikian.

Daftar referensi

Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

 

  1. Menurut analisis anda, apakah branding politik telah dilakukan oleh calon kandidat Pilkada serentak 2015 kemarin, atau justru money politics yang menjadi hal utama? Seperti apa proses dan konsep branding politik mereka? Ambil salah satu calon kandidat Pilkada serentak 2015 kemarin?

Jawaban Nomor. 3

Pemilihan umum yang digelar oleh KPU secara serentak telah selesai dilaksanakan, dan pemenangnya pun sudah diumumkan tinggal menunggu pelantikan. Pemilu di anggap sebagai pesta rakyat, dimana rakyat terlibat secara langsung untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin daerahnya lima tahun kedepan. Selama pemilu berlangsung banyak fenomena dan fakta politik kita temukan dilapangan, apakah fakta politik dipemilu serentak bisa dijadikan sebagai pendidikan politik atau justru mendangkalkan arti dan makna demokrasi. Dimana politik tidak hanya sekedar mengejar kekuasaan melainkan menjadi media bagi rakyat untuk dapat belajar agar demokrasi lebih mgnarah pada demokrasi substansi. Masing-masing partai mengusung kandidat untuk berlaga di pilkada kabupaten gowa, dalam memperebutkan kursi orang nomor wahid di gowa. Berbagai macam alat kampanye diperagakan agar mendapatkan simpati dari rakyat dan memilihnya sebagai bupati gowa. Memang hal demikian wajar adanya sebab para calon mencari modal dukungan, sebab bila tidak maka ia akan kalah.

Menurut saya dari lima calon kandidat pilkada Gowa belum memiliki apa yang kita sebut sebagai Brand politik, sebagai jualan di masyarakat. Dengan Brand Politik masyarakat dapat melihat kandidatnya dengan jelas dalam pengertian mulai dari visi besar seperti apa yang ditawarkan kepada darah ketika memenangkan pemilu. Partai dan kandidat seolah hadir hanya pada saat momen-momen pemilihan, sehingga yang terjadi hanyalah proses transaksi yang berubah wajah saja. konsep Brand tersebut biasanya dipakai dalam urusan bisnis. Misalnya perusahaan mengembangkan lebih lanjut prodaknya agar tetap mempertahankan jualannya, namun dalam branding yang diperhatikan bukan saja prodaknya namun simbol seperti apa yang spesifik atas barang tersebut. Firmanzah menjelaskan lebih jauh persoalan Brand “brand dapat di asosiasikan sebagai nama, terminologi, simbol atau logo spesifik atau juga kombinasi dari beberapa elemen tersebut yang bisa digunakan sebagai idntitas suatu produk dan jasa.”

Dari pengertian di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa branding politik merupakan arena bagi para kandidat untuk mengkonstruksi cara pandang masyarakat dalam label dan simbol politik. Simbol tersebut dapat berguna untuk diingat secara langsung dan cepat bila persoalan mengarah pada objek yang dibahas. Mungkin dapat dijadikans sebagai contoh menurut penulis adalah Revolusi Mental ala Jokowi yang kemudian dijabarkan kedalam konsep Nawa Cita. Walau konsep tersebut masih banyak terbilang abstrak namun paling tidak, ini dapat memberikan petunjuk pada kita tentang konsep branding politik.

Justru para elit politik lebih cenderung menggunakan cara-cara lama, maksudnya cara yang sudah sering berulang kali dilakukan oleh para elit dimasa lalu. Cara tersebut adalah menggelondongkan (menghamburkan) anggaran untuk membeli suara di berbagai desa dan kecamatan. Tak anyal lagi perilaku seperti ini sudah mendarah daging dalam kontestasi politik di Indonesia. Bukan menjadi rahasia umum masing-masing tim sukses membagi-bagi uang di daerah konstituen. Mengapa terjadi hal demikian, menurut penulis bahwa untuk dapat meningkatkan keterpilihan kandidat menjadi bupati lebih besar ketimbang cara yang lain, oleh karena kandidat tersebut belum dikenal lebih jauh oleh masyarakat rekam jejaknya di panggung politik. Bisa jadi kandidat tersebut pendatang baru (tiba-tiba muncul) sehingga tidak dikenal. Dan banyak factor lainnya juga yang menjadi hambatan, maka jalan yang singkat adalah menggunakan uang (Money politik).

Walau disadari bahwa calon bupati gowa kemarin rata-rata public figure, orang banyak mengenal calon dengan baik dikarenakan factor Dinasti politik (Klan) dan darah bangsawan. Tercatat pasangan AdnanKio (Jamanta) pernah menjabat sebagai Anggota DPR dan punya kans atau modal social. Akan tetapi modal sosial tersebut belumlah cukup bermain di arena yang mengharuskan kandidat untuk basah kuyup. Didetik-detik terakhir pencoblosan mungkin kita sering mendengar istilah serangan fajar, serangan senyap dan sebagainya. Penulis percaya bahwa apa yang saya sebutkan diatas benar-benar terjadi pada pemilihan bupati gowa, walau secara kasat mata kita belum sanggup untuk membuktikan secara material. Sebab dalam politik kita tidak hanya bisa melihat fakta politik itu adalah apa yang dilihat, melainkan apa yang tidak dilihat (tidak Nampak).

 

Referensi

Firmanzah. 2008 “Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas. Edisi revisi [yayasan obor Indonesia: Jakarta]

J.A Denny. 2006. Membaca isu politik. [LKis: Jogjakarta]

 

  1. Dalam Komunikasi Politik, Media Massa menjadi hal yang tidak terpisahkan. Menurut analisis anda, apakah Media Massa layak disebut sebagai pilar keempat, setelah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif?

Jawaban nomor 4.

Implikasi dari reformasi politik yang relevan dengan perkembangan peradaban masyarakat informasi yakni informasi publik tidak lagi monopoli pemerintah atau otoritas penguasa. Bahkan pemerintah mengalami dilema menghadapi regulasi liberal mengenai kebebasan informasi publik yang tak terkendali. Problem yang muncul yakni media massa yang semakin besar peranannya, bahkan dinilai oleh sebagian kalangan, tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip universal yang menjunjung tinggi etika sosial.

Setelah berakhirnya kekuasaan dibawah otoritas rezim Soeharto yang menggunakan kekuatan Militer sebagai pengawal kekuasaan dari cibiran masyarakat (public) luas. Dengan menggunakan kekuatan militer maka presiden soeharto mampu mempertahankan menjadi preisden selama 32 tahun lamanya, dengan terus memenangkan pemilu setiap pemilihan. Media dibawah kaki soeharto tidak berani secara kritis untuk mengkritik penguasa, mereka dibungkam mulutnya dengan ujung senapan. Dan hampir semua media yang tidak kooperatif di bredel dan dibubarkan. Pengalaman sejarah media massa kita telah menajdi suatu pembelajaran yang berharga bahwa kebebasan itu penting untuk dapat mengekspresikan di ruang publik. Karena masyarakat bebas menentukan pilihan dan sikap politik seperti apa yang di ambil sesuai dengan kebutuhan pribadi maupun kelompok. Tidak ada lagi Negara ikut mengintervensi terlalu jauh persoalan media massa, sebab media harus independent dalam menyampaikan berita.

Sebagai suatu konsekuensi dari Negara demokrasi maka Negara harus memiliki media massa sebagai alat untuk mensetir pemerintah bila keluar dari hukum yang sudah diatur. Artinya peran media dalam mengawal setiap persoalan bangsa sangatlah besar, sehingga Media massa disebut sebagai pilar ke-empat dalam Negara kita. Sebagai sebuah pilar tentunya media harus memiliki martabat dan nilai-nilai etika dalam mencari berita, sebab bila medianya rusak maka negarapun ikut brtanggung jawab.

Salah satu konsep dari sistem Negara yang demokrasi menurut Huntington yaitu adanya peran media massa yang bebas. Hal yang terkait erat dengan hak publik untuk tahu adalah dengan media massa yang bebas yaitu surat kabar, televisi, radio dan media baru yang bisa menginvestigasikan jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan dan hukuman. Media massa merupakan suatu ruang (space) bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi apa saja, entah itu berita kriminal, kenaikan BBM, teroris, sembako dan sebagainya.

Namun seiring berjalannya waktu media yang digadang-gadang menjadi ruang pembelajaran (pendidikan politik) justru akhir-akhir ini sangat disayangkan. Media telah mengalami disorientasi nilai, hilangnya pemaknaan atas independensi, cover both side terhadap media membuat sebagian kalangan merasa pesimis bahwa media diletakan menjadi salah satu pilar Negara. Media hari ini hanya dimanfaatkan oleh elit politik untuk menajdi sebagai kekuatan dan modal politik dalam melanggenkan dirinya masuk ke gelanggang politik. Sebab susah juga bila elit tidak menggunakan media sebagai alat untuk mencitrakan dirinya pada masyarakat, bisa jadi elit seperti ini tidak dikenal baik jejak rekamnya. Karena media dapat menjangkaui seluruh pelosok negeri, mulai dari sabang sampai merauke.

Media dapat mengkonstruksi seorang panjahat menjadi pahlawan begitupun sebaliknya seorang pahlawan menjadi penjahat. Konstruksi media atas prodak sangatlah besar pengaruhnya sehingga masyarakat sebagai konsumen membeli prodak tersebut melalui iklan yang sudah disetting dari awal.

Bila memperhatikan dua media massa mainstream yang diwakili oleh TVONE dan METROTV. Dua media ini masing-masing dipimpin oleh ketua partai, Abu Rijal Bakrie menahkodai TVONE (ketua partai Golkar) sedangkan MetroTV dipimpin oleh surya paloh (ketua umum partai Nasdem).

 

Daftar referensi

Jurdi, Syarifuddin, 2015. Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan, Laboratorium Ilmu Politik, Makassar

Marijan, Kacung, 2011. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, cetakan ke-dua, Kencana: Jakarta

Daftar pustaka

Budiarjo, Miriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Gramedia.: Jakarta

Firmanzah, 2008 “Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas. Edisi revisi [yayasan obor Indonesia: Jakarta]

J.A Denny, 2006. Membaca isu politik. [LKis: Jogjakarta]

Jurdi, Syarifuddin, 2015. Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan, Laboratorium Ilmu Politik, Makassar

Marijan, Kacung, 2011. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, cetakan ke-dua, Kencana: Jakarta

Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

 

Analisis Kepentingan Geopolitik Amerika Terhadap Iran


Camera 360
Bung rulan

Oleh; bung rulan

Iran atau Persia merupakan sebuah Negara ditimur tengah yang terletak di asia barat daya. Meski didalam negeri Negara ini telah terkenal sebagai sebutan Iran sejak jaman kuno hingga tahun 1953 iran masih dipanggil Persia didunia barat. Nama iran berasal dari bahasa Persia kuno yang berarti “negeri bangsa arya” nama iran sudah digunakan sejak era sassania.

Sebelum terjadi revolusi iran tahun 1979, iran dibawah kekuasaan syah Muhammad reza pahlevi yang sangat dictator. Meski iran merupakan Negara penghasil minyak terbesar nomor tiga didunia, akan tetapi iran dibawah rezim dictator pahlewi rakyatnya hidup sangat menderita dan miskin disebabkan besarnya pengaruh amerika serikat dalam mensetir Negara iran. Bahkan tak heran bila di Negara tersebut terdapat banyak pekerja yang datang dari Negara paman sam tersebut. Hubungan amerika dengan reza pahlevi sangatlah erat sehingga menguatkan posisi rezim di tampuk kekuasaan oleh karena amreika ada dibelakangnya sebagai pendukung setia. Bukan tanpa alasan amerika membangun hubungan kerja sama dengan rezim, agar kepentingan amerika serikat dapat di akomodir.

Amerika adalah salah satu Negara industry dimana didalamnya terdapat berbgai macam industry dibangun, artinya Negara ini sangat bergantung pada pasokan minyak dari negara timur tengah yang memiliki sumber daya minyak yang sangat kaya di dunia. Untuk memenuhi kebutuhan akan minyak maka amerika menciptakan Negara boneka dengan cara menitipkan orang-orang tertentu yang pro terhadap kebijakan negaranya, sehingga pemenuhan kebutuhan minyak dapat di atasi melalui rezim yang mereka dukung.

Salah satu kebijakan politik Negara paman sam adalah persoalan minyak. Ini bisa kita lacak melalui kebijakan-kebijakan yang diambil dalam kebikan politik nasionalnya yang mengharuskan adanya pemenuhan kebutuhan pasokan minyak. Dibeberapa Negara timur tengah seperti Afganistan, Libya, yaman, quwait Qatar dll. Selalu saja ada pangkalan militer USA yang dibangun. Alih-alih ingin memberantas kelompok-kelompok yang di anggap sebagai teroris, mereka masuk sebenarnya melakukan invasi secara militer. Walau awalnya dengan dalil hukum internasional menghancurkan teroris dan lama kelamaan mereka menggunakan tentaranya yang sudah ditempatkan dimedan untuk menyerang pemerintahan yang sah. Ada banyak alasan yang mereka kemukakan sebagai dalil pembenar atas serangan yang dilakukan. Kita dapat menjadikan contoh di afganistas bagaimana wajah yang sebenarnya yang ditampakkan ketiak mereka memburuh sadam Husain. Sadam Husain di anggap sebagai teroris yang telah mendirikan organsasi alqaedah yang ekstrem dan melakukan terror diberbgai tempat. Hinga berujung pada penyerangan gedung Word Trade Center [WTC] yang menelan korban yang sangat banyak sekali.

Namun tanpa kita sadari bahwa hal tersebut merupakan strategi amerika untuk menjadikan islam sebagai kambing hitam yang mendalangi penyerangan tersebut. Hingga pada akhirnya mereka harus mencari siapa yang harus dijadikan sebagai sasaran objek yang dikenai sebagai pelaku penyerangan. Disinilah islam pertama kali disebut-sebt sebagai agama yang mengajari tindakan kekerasan dan mengajari jihad dengan jalan tidak mengenal kompromi. Dan resmilah islam dianggap sebagai kelompok teroris.

Pengaruh amerika serikat terhadap pemerintahan pahlevi sangatlah dominan, sebab rezim tersebut adalah kaki tangan merekayang siap menampung seluruh kebutuhan minyak. Secara factual iran sangat bergantung pada amerika serikat, sebab perjanjian yang sduah ditandatangani oleh pemerintahan dengan amerika meliputi kerja sama di berbgai bidang terutama bidang militer dan ekonomi. Sehingga mau tidak mau iran harus patuh pada tuannya. Kondisi seperti ini semakin memperburuk keadaan masyarakat, sehingga mulailah terjadi letupan-letupan revolusi di gelorankan.

Rakyat iran segera tergerak untuk melepaskan diri dari cengkeraman penguasa kejam yang tega berbuat apa saja terhadap rakyatnyaselagi ia mampu, yang sekarang harus patuh kepada pengaruh asing hingga menampakan sikap lunak terhadaprakyatnya. Aliansi kaum ulama dan cendekiawan dibawah panji-panji islam dibangkitkan untuk menemukan momentum revolusi. Isu-isu yang berkaitan dengan dominasi asing, pelestarian identitas dan otonomi nasional, konstitualisme dan kedudukan hukum islam adalah grans issue untuk menumbangkan rezim otoriter.

Pasca revolusi Iran yang dikumandai oleh para tokoh intelektual di antaranya terdapat nama-nama besar seperti Imam Khoimeni dan ali syariati sebagai pelatak batu perlawan atas pemerintahan yang dictator. Setelah rezah syah pahlevi lengser dari tampuk kekuasaan yang disokong penuh Amerika, maka berakhir pula dominasi Negara industry tersebut di iran. Iran memproklamsirkan negaranya sebagai Negara republic islam iran (wilayatul faqih) dimana presiden sebagai pelaksana pemerintahan dan para mullah memiliki kedudukan yang paling tinggi walau tidak masuk dalam struktur Negara.

Iran tumbuh menjadi salah satu Negara Republik Islam yang sangat maju baik dibidang pengetahuan, ekonomi dan pengembangan kemampuan militer (Alutsista), yang harus diperhitungkan oleh Negara-negara maju. Terbilang dua Negara maju ditimur tengah yang mewakili Islam, namun memiliki perbedaan pandangan yang cukup besar di antaranya. Bukan saja pada persoalan bentuk pemerintahannya yang berbeda melainkan dari sikap pengambilan keputusan politik yang cenderung konservatif dan progress. Negara tersebut adalah Arab Saudi mewakili Negara konservatif dan cenderung mendukung langkah-langkah Amerika dalam mengatasi persoalan Timur Tengah dibandingkan dengan Iran yang mengambil jalan progres untuk mencarikan solusi Timur Tengah.

Iran dipandang sebagai Negara yang memiliki kemampuan militer yang cukup kuat dan menyamai kekuatan Amerika Serikat, kemampuan republik islam iran menciptakan negaranya menjadi Negara maju tak terlepas dari penolakannya terhadap dominasi asing di negerinya. seperti yang mereka alami di masa rezim pahlevi. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk dapat menentukan sikapnya secara regional maupun internasional. Beberapa kali Iran membuat amerika merasa berang dengan uji coba nuklir, pengembangan nuklir dengan dalih untuk menjaga wilayah territorial dari ancaman musuh. Maka amerika melakukan sanksi ekonomi terhadap iran, sebagai upaya menghentikan langkah mereka untuk tidak mengembangkan Nuklir. Negara paman sam tersebut berdalih bahwa perjanjian pembatasan pengembangan nuklir telah disepakati namun pemerintah iran tetap memproduksi nuklir.

Selain dari Arab Saudi Negara ditimur tengah Iran salah satu kekuatan yang dihitung oleh Amerika untuk diwaspadai, karena mereka mampu mengancam pertahanan Amerika dengan kemampuan Alutsistanya. Beberapa kali Amerika menggunakan berbagai macam dalih untuk menghambat pasokan nuklir bahkan menghentikan sama sekali pengembangannya. Namun negeri para Mullah tersebut tetap berkomitmen melanjutkan pembuatan Nuklir sebagai alat perdamaian dan pertahanan.

Beda Pendapat Soal Suriah

Negara Islam Irak dan Suryah (ISIS) sangat populer dalam dua tahun terakhir, gerakan sempalan Islam yang didirikan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi dan dibaiat sebagai pemimpin [khalifah]. Khalifah merupakan sebutan pemimpin umat Islam yang menaungi seluruh negeri Islam. Seperti disebutkan dalam kitab suci bahwa manusia diturunkan dibumi sebagai khalifah bagi alam semesta, menciptakan kedamaian dan ketentraman di kerajaan bumi. Akan tetapi proses penunjukan khalifah cukup beragam pendapat yang muncul, sehingga melahirkan perdebatan yang amat alot mulai dari pasca meninggal Rasulullah SAW hingga sekarang. Ditengah kontroversi tersebut beberapa organisasi yang mengatas namakan islam justru bergerak lebih cepat, selangkah lebih cepat dari yang lain. dengan menunjuk sendiri khalifah dibawah naungan daulah khilafah, namun dilain sisi banyak penolakan yang justru datang dari Umat Islam itu sendiri karna mereka menganggap terlalu menggampangkan pengangkatan Khalifah. Perbedaan pandangan ini bukan hal baru dan trendy, namun sudah terjadi sejak awal.

Ada juga yang beraggapan bahwa ini adalah kebangkitan Islam diseluruh dunia. Negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi Uni Emirat Arab tidak mampu saling bahu menbahu melawan musuh bersama (Common Sense), dimana pihak Israel telah melakukan genosida kemanusiaan terhadap Palestina. Dunia Islam hanya bisa terdiam seribu bahasa ketika menyaksikan kebrutalan Israel, membombardil ditempat tinggal warga sipil yang tak bersalah. Sehingga dukungan terhadap pembentukan Negara Islam Irak dan Suryah cukup banyak dikalangan Islam yang merasa bahwa Negara Islam tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan yang paling menyakitkan hati sesama Muslim ketika Mesir menutup perbatasan dan tidak mengijinkan warga Palestina berobat dirumah Sakit dan berlindung dari rudal Israil.

Kekerasan dengan menggunakan nama Islam tak dapat dibenarkan jika dilakukan secara sporadis tanpa menggunakan ushul fikhi perang Islam. Sebab Islam sendiri pada masa-masa kenabian memiliki syarat-syarat tertentu ketika melakukan perang, bahkan warga non-muslim, perempuan, anak-anak dan laki-laki yang tidak mampu mengangkat senjata dll, justru dilindungi. Namun berbeda halnya ketika fenomena Isis mengumandangkan negara islam dan memerangi masyarakat dan pemerintahan secara brutal, tanpa memandang kaidah-kaidah yang di anjurkan islam.

Kalau kita melihat lebih jauh organisasi tersebut melalui proses pendanaan biaya perang (latihan militer, amunisi, logistik, money, kendaraan perang dll). Sangat luar biasa pesatnya, sehingga mengalahkan anggaran yang digunakan seperti organisasi seperti Alqaidah, fattah, hizbullah, hamas dll. Kitapun tertegun dengan kemajuan demi kemajuan yang dapat mereka lakukan setiap hari, dengan menguasai dan memukul mundur tentara resmi. Ternyata ISIS mendapatkan pasokan dan pendanaan dari negara Amerika Serikat, lihat saja peralatan yang mereka gunakan, peralatan tersebut made ini Amerika dan inggris.

Menurut hemat penulis disinilah peran Amerika untuk menjadi Negara yang bisa menyulutkan kobaran api yang di tiupkan oleh kelompok teroris. Amerika pasca runtuhnya gedung WTC di New York menegeskan dirinya sebagai Negara yang memberantas kelompok teroris internasional. sehingga tentara mereka tersebar luas di negeri arab dan mendirikan pangkalan militer. Amerika punya kepentingan nasional untuk menempatkan militernya, bukan saja menumpas para teroris melainkan mereka mengincar sumber minyak sebagai kebutuhan utama industri dinegaranya.

Kemunculan ISIS banyak pengamat dan bahkan orang berpengaruhi di Amerika mantan mentri luar negri Hilarry Clinton mengatakan bahwa ISIS adalah bentukan dari USA, untuk tetap merawat eskalasi konflik. Sehingga mereka mudah menyebarkan militer mereka diberbagai Negara. Begitupun Snowden mantan pekerja di NASA yang mengatakan hal yang sama pula. Ditimur tengah memang sengaja diciptakan konflik supaya amerika memiliki dalih untuk masuk ke Negara tersebut dan lama kelamaan melakukan invansi secara militer dan politik. Tentunya untuk menguasai pangkalan minyak yang kaya raya tersebut.

Namun yang menjadi tantangan bagi Amerika di timur tengah adalah kemunculan iran sebagai kekuatan penyeimbang. Poros kekuatan dunia tidak berpusat pada USA dan Rusia, melainkan Iran dengan cepat menjadi Negara yang disegani. Secara geopolitik ameriak punya kepentingan untuk menundukan iran agar kepentingan mereka tidka dihambat oleh iran. Beberapa kali iran mengancam USA dengan rudal-rudal jelajahnya, dan USA merasa perlu untuk mempertimbangkan ancaman tersebut. Artinya bisa kita baca bahwa Iran punya kemampuan untuk menghancurkan negri paman sam tersebut. Ketegangan sering kali muncul antara USA dan Iran mulai ari persoalan sanksi ekonomi yang diklaim bahwa Iran tengah mengembangankan Nuklir, perseteruan soal proses penyelesaian konflik Suriah dan Irak.

Menurut hemat penulis jika Amerika tidak mampu menundukkan negri para Mullah tersebut, maka akan menjadi serius bagi Amerika dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya di timur tengah. Walau Amerika punya hubungan yang dekat dengan kerajaan Saudi, namun secara kekuatan perang Iran lebih maju dalam pengembangan bidang militer.

Begini ngawurnya kalau nulis kaga pake data dan referensi hehehe.