TUGAS KOMUNIKASI POLITIK, SEMOGA BERMANFAAT


Maru

bung rulan

  1. Dalam Komunikasi Politik, Fakta politik, seperti Kasus Perpecahan Golkar, dalam sudut pandang Bahasa Politik memunculkan kegaduhan politik dan informasi publik. Menurut analisis anda atas kasus tersebut, apakah secara signifikan memunculkan simbol dan dinamika tertentu, serta mampu menciptakan bahasa politik tertentu?

Jawaban soal nomor 1.

Pasca orde baru tumbang 21 mei 1998, kini Indonesia memasuki satu fase baru dalam pentas politik. Dimana masyarakat yang awalnya dikungkung dan dikerangkeng kebebasan politik Oleh rezim otoriter totaliler. Telah mendapatkan angin segar demokrasi, dimana masyarakat yang secara bebas menentukan sikap politiknya, termasuk mendirikan berbagai macam organisasi, LSM dan partai politik. Kelahiran partai politik diera reformasi bagaikan cendawa dimusim hujan, partai-partai politik tersebut mewakili berbagai macam kepentingan dari sabang sampai merauke. Di antaranya ada partai yang mewakili kaum buruh, nasionalis, agamais, gender, primordial (kesukuan) dan sebagainya. Era ini di anggap sebagai fase kemenangan bagi masyarakat atas menguatnya dominasi politik militer melalui soeharto. Dimana masyarakat dapat melibatkan dirinya secara aktif dalam panggung politik, dengan mendirikan partai politik tentunya mengikuti konstitusi yang berlaku di negri ini.

Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi sudah barang tentu harus memiliki partai politik didalamnya, Termasuk di Negara kita (Indonesia). Partai politik merupakan pengejewantahan kepentingan rakyat terhadap Negara, yang menyampaikan keinginan rakyat terhadap pemerintah yang sah. Sehingga dapat dianulir dengan baik sesuai dengan mekanisme perundang-undanagan kita. Sehingga partai disebut sebagai corong bagi mereka yang ingin yang menyampaikan pendapat, terlepas dari partai politik hari ini hanya di manfaatkan oleh segelintir elit politik untuk mendapatkan kekuasaan semata.

Untuk lebih memahami partai politik tentunya penulis ingin mengetengahkan definisi partai agar kita mendapatkan pemahaman lebih mendalam. Menurut Carl J. Friedrich “partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Dan Sigmund Neuman “partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.

Dari definisi partai politik di atas dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Bahwa partai politik adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan eksekutif maupun legislative melalui proses pemilu yang diselenggarakan secara berkala. Tentunya setelah kekuasaan tersebut sudah di pegang maka langkah selanjutnya adalah mencari cara agar posisi kekuasaan tersebut dapat kembali dipertahankan di pemilu yang mendatang. Bisa saja partai-partai memperkuat kadernya dibawah dengan menjaring lebih banyak anggota partai agar supaya dapat kembali memenangkan pemilu. Masing-masing partai memiliki format dan strategi tersendiri dalam upayanya untuk meraih kekuasaan. Label dan symbol-simbol kebebasaran diperlihatkan atau dipertontonkan agar mendapatkan simpatik dari masyarakat.

Prahara Perpecahan Golkar

Partai golongan karya atau yang disingkat sebagai Golkar merupakan hasil penggambungan dari beberapa organisasi didalamnya. Sehingga itu Golkar selama Orde Baru disebut sebagai golongan karya ketimbang partai politik, namun naasnya golongan karya tetap mengikuti pemilu dan selalu memenangkannya. Karena lebih kurang 300-san anggota dewan merupakan perwakilan dari golkar ditambah dengan perwakilan Abri (sekarang TNI). Golkar adalah partai dimasa rezim orde baru yang sudah memakan asam garam perpolitikan, namun tak jarang kader partainya menjadi tersangka dalam kasus korupsi.

Perpecahan partai golkar semakin menganga dan terlihat jelas ketika partai golkar dilanda prahara diinternal partai sendiri. Partai yang begitu gemuk sudah barang tentu didalamnya terdapat elit-elit yang punya pengaruh satu sama lain, untuk mendapatkan kader diberbagai cabang seluruh Indonesia. Karena elit adalah sekelompok kecil manusia yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisir sebagian yang lebih besar. Dalam kasus partai golkar kita tidak bisa menggunakan pendekatan institusional karena lembaga politik dikendalikan dan dijalankan oleh individu-individu didalamnya. Maka yang cocok untuk mengurai prahara tersebut menggunakan pendekatan perilaku (behavioral aproach).

Dua elit yang mewakili perseteruan partai adalah Abu Rijal Bakrie dan agung laksono. Di kubu Abu Rijal Bakrie (biasa disapa Ical) menyelenggarakan konggres Partai golkar di Pulau Dewata Bali, sementara di kubu Agung Laksono menyelenggarakan konggres di Ancol Jakarta. Masing-masing kubu saling mengklaim satu sama lain sebagai kubu yang sah, sehingga publik dibuat bingung yang mana partai yang sah dan bukan. Sebab tidak mungkin dua-duanya sekaligus partai yang sah, harus ada dari salah satunya atau bukan kedua-duanya. Setelah saling mengklaim kedua kubu bergantian saling membawa kasus tersebut keranah hukum formal. Menurut peraturan Mentri Hukum dan Ham Yasona Laili bahwa kubu Agung Laksonolah yang sah, sehingga Menkumham menerbitkan SK partai golkar versi Agung Laksono. Sementara di pengadilan negri kubu Ical di anggap sah karena pengadilan membatalkan SK Mentri Menkumham. Perseteruan tersebut semakin melebar ketika dua kubu belum sampai pada nota kesepakatan untuk mengembalikan partai pada asalnya.

Sangat jelas sekali apa yang di pertontonkan oleh perselisihan dua elit partai golkar, seolah mengkomunikasikan kepada masyarakat (publik) bahwa partai hanya dijadikan sebagai jembata semata untuk memenuhi hasrat kekuasaan yang tidak terbatas. Partai bukan lagi menjadi Corong bagi rakyat untuk menyampaikan pendapatnya kepada Negara (pemerintah), melainkan dipakai oleh segelintir elit saja. Harusnya partai menjadi alat (tools) bagi rakyat untuk belajar bagaimana cara berdemokrasi dengan baik sesuai dengan tuntunan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah pancasila. Bukannya malah mempertontonkan adega adigum yang tidak baik, bila demikian adanya makan publik beranggapan bahwa wajar kalau politik itu seperti barang haram saja.

Referensi

Budiarjo, Miriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Gramedia.: Jakarta

  1. Propaganda politik sering kita dengar. Dalam level kampanye politik, propaganda berfungsi meningkatkan citra politik dan sekaligus secara tidak langsung menurunkan nilai citra bagi sang lawan politik. Coba analisis kedalam sisi legalitas formal (Peraturan hingga Undang-undang yang mengatur Isi Kampanye) dan perspektif komunikasi politik, dengan konsepsi propaganda?

Jawaban nomor 2.

Dalam kampanye politik masing-masing tim sukses dan kandidat menggunakan teknik komunikasi politik (Kampanye) secara langsung dan tidak langsung. Misalnya kandidat bisa datang langsung ke konstituennya untuk menyampaikan visi misi program yang akan di jalankan setelah menjadi bupati terpilih. Atau melalui media massa untuk menyebarkan pesan kepada khalayak umum. Sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki perangkat-perangkat kecil dibawahnya yang akan melaksanakan tugas di kecamatan dan desa. Satuan tugas seperti KPPS dan PPS melakukan pemungutan suara di tingkat bawah, namun aturan-aturannya tetap dari atas.

Dalam undang-undang RI no. 1 tahun 2015 Bab XI menjelaskan tentang tatacara berkampanye, yang harus dilakukan oleh setiap partai politik atau calon yang di usung secara perseorangan (Independen). Setiap calon secara bebas melakukan kampanye baik di media massa maupun menggunakan cara pertemuan secara langsung. Dalam pasal 66 ayat 1 bab XI mengatakan “Media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan tema, materi, dan iklan Kampanye”.

Kampanye politik dapat disampaikan melalui media massa, baik elektronik maupun percetakan. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah adanya media massa yang tidak mempertahankan cover both side (Independensi). Bisa saja media tertentu memanfaatkan media sebagai alat politik (dalam arti yang sebenarnya), kita dapat menengok media Tvone dan Metrotv yang justru dimiliki oleh ketua partai. Hampir disetiap pemberitaan yang muncul dilayar televisi selalu ada keberpihakan atas partainya sendiri, agar partai tersebut dapat meningkatkan citra politiknya di masyarakat. Kita bisa mengambil contoh beberapa kasus korupsi dinegeri ini yuang melibatkan ketua partai dan elit lainnya. Yang terlibat kasus korupsi dari ketua partai adalah Lutfi Hasan Ishak (LHI) kasus daging sapi, porsi pemberitaan atas LHI sebagai ketua PKS sangatlah banyak dibandingkan dengan kasusnya gayus yang merugikan Negara lebih banyak ketimbang LHI.

Muncul pertanyaan mengapa demikian? Menurut saya media metro maupun Tvone punya kepentingan untuk menampilkan sosok LHI sebagai ketua partai yang tidak patut ditiru dan dicontohi, ketua partainya sudah melakukan tindakan korupsi yang merugikan Negara dan rakyat apalagi kader-kadernya yang lain. Mngkin lebih beringas dan bernafsu lebih dari LHI bila mereka menjadi orang tertinggi di Indonesia. Kepentingan untuk mencitrakan lawan politiknya agar ditinggalkan oleh massa pendukungnya, sehingga dimasa akan datang partai golkar dan nasdem menjadi partai yang disukai oleh massa. Kasus yang lain hadir misalnya Anas Urbaninggrum sebagai Ketua partai Demokrat besutan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Juga dikritik habis-habisan oleh kedua media tersebut. Namun yang menjadi persoalannya adalah ketika dua partai ini dirundung prahara cenderung tidak ditampilkan. Misalnya kasus lumpur lapindo di sidoarjo yang melibatkan anak perusahaan Bakrie Group hanya mendapatkan porsi yang sedikit. Dan kata Lumpur Lapindo dirubah menjadi “Lumpur siduarjo”. Sedangkan kasus Rio capela Anggota DPR RI dari fraksi nasdem pun di soroti hanya sedikit.

Dalam Pasal 70

(1) Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:

  1. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  2. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  3. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

walau sudah ada peraturan legal formal telah di ketukan, namun kandidat tetap saja memanfaatkan pegawai negeri untuk terlibat dalam politik. Demi meraih ambisinya, pegawai negri yang tidak patuh maka besar kemungkinan akan dimutasikan ke daerah terpencil, sebagai wujud balas dendam karena tidak mengikuti calon tertentu. Hal demikian sudah bukan lagi menjadi rahasia umum, sebab di berbagai kabupaten/kota melakukan hal demikian.

Daftar referensi

Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

 

  1. Menurut analisis anda, apakah branding politik telah dilakukan oleh calon kandidat Pilkada serentak 2015 kemarin, atau justru money politics yang menjadi hal utama? Seperti apa proses dan konsep branding politik mereka? Ambil salah satu calon kandidat Pilkada serentak 2015 kemarin?

Jawaban Nomor. 3

Pemilihan umum yang digelar oleh KPU secara serentak telah selesai dilaksanakan, dan pemenangnya pun sudah diumumkan tinggal menunggu pelantikan. Pemilu di anggap sebagai pesta rakyat, dimana rakyat terlibat secara langsung untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin daerahnya lima tahun kedepan. Selama pemilu berlangsung banyak fenomena dan fakta politik kita temukan dilapangan, apakah fakta politik dipemilu serentak bisa dijadikan sebagai pendidikan politik atau justru mendangkalkan arti dan makna demokrasi. Dimana politik tidak hanya sekedar mengejar kekuasaan melainkan menjadi media bagi rakyat untuk dapat belajar agar demokrasi lebih mgnarah pada demokrasi substansi. Masing-masing partai mengusung kandidat untuk berlaga di pilkada kabupaten gowa, dalam memperebutkan kursi orang nomor wahid di gowa. Berbagai macam alat kampanye diperagakan agar mendapatkan simpati dari rakyat dan memilihnya sebagai bupati gowa. Memang hal demikian wajar adanya sebab para calon mencari modal dukungan, sebab bila tidak maka ia akan kalah.

Menurut saya dari lima calon kandidat pilkada Gowa belum memiliki apa yang kita sebut sebagai Brand politik, sebagai jualan di masyarakat. Dengan Brand Politik masyarakat dapat melihat kandidatnya dengan jelas dalam pengertian mulai dari visi besar seperti apa yang ditawarkan kepada darah ketika memenangkan pemilu. Partai dan kandidat seolah hadir hanya pada saat momen-momen pemilihan, sehingga yang terjadi hanyalah proses transaksi yang berubah wajah saja. konsep Brand tersebut biasanya dipakai dalam urusan bisnis. Misalnya perusahaan mengembangkan lebih lanjut prodaknya agar tetap mempertahankan jualannya, namun dalam branding yang diperhatikan bukan saja prodaknya namun simbol seperti apa yang spesifik atas barang tersebut. Firmanzah menjelaskan lebih jauh persoalan Brand “brand dapat di asosiasikan sebagai nama, terminologi, simbol atau logo spesifik atau juga kombinasi dari beberapa elemen tersebut yang bisa digunakan sebagai idntitas suatu produk dan jasa.”

Dari pengertian di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa branding politik merupakan arena bagi para kandidat untuk mengkonstruksi cara pandang masyarakat dalam label dan simbol politik. Simbol tersebut dapat berguna untuk diingat secara langsung dan cepat bila persoalan mengarah pada objek yang dibahas. Mungkin dapat dijadikans sebagai contoh menurut penulis adalah Revolusi Mental ala Jokowi yang kemudian dijabarkan kedalam konsep Nawa Cita. Walau konsep tersebut masih banyak terbilang abstrak namun paling tidak, ini dapat memberikan petunjuk pada kita tentang konsep branding politik.

Justru para elit politik lebih cenderung menggunakan cara-cara lama, maksudnya cara yang sudah sering berulang kali dilakukan oleh para elit dimasa lalu. Cara tersebut adalah menggelondongkan (menghamburkan) anggaran untuk membeli suara di berbagai desa dan kecamatan. Tak anyal lagi perilaku seperti ini sudah mendarah daging dalam kontestasi politik di Indonesia. Bukan menjadi rahasia umum masing-masing tim sukses membagi-bagi uang di daerah konstituen. Mengapa terjadi hal demikian, menurut penulis bahwa untuk dapat meningkatkan keterpilihan kandidat menjadi bupati lebih besar ketimbang cara yang lain, oleh karena kandidat tersebut belum dikenal lebih jauh oleh masyarakat rekam jejaknya di panggung politik. Bisa jadi kandidat tersebut pendatang baru (tiba-tiba muncul) sehingga tidak dikenal. Dan banyak factor lainnya juga yang menjadi hambatan, maka jalan yang singkat adalah menggunakan uang (Money politik).

Walau disadari bahwa calon bupati gowa kemarin rata-rata public figure, orang banyak mengenal calon dengan baik dikarenakan factor Dinasti politik (Klan) dan darah bangsawan. Tercatat pasangan AdnanKio (Jamanta) pernah menjabat sebagai Anggota DPR dan punya kans atau modal social. Akan tetapi modal sosial tersebut belumlah cukup bermain di arena yang mengharuskan kandidat untuk basah kuyup. Didetik-detik terakhir pencoblosan mungkin kita sering mendengar istilah serangan fajar, serangan senyap dan sebagainya. Penulis percaya bahwa apa yang saya sebutkan diatas benar-benar terjadi pada pemilihan bupati gowa, walau secara kasat mata kita belum sanggup untuk membuktikan secara material. Sebab dalam politik kita tidak hanya bisa melihat fakta politik itu adalah apa yang dilihat, melainkan apa yang tidak dilihat (tidak Nampak).

 

Referensi

Firmanzah. 2008 “Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas. Edisi revisi [yayasan obor Indonesia: Jakarta]

J.A Denny. 2006. Membaca isu politik. [LKis: Jogjakarta]

 

  1. Dalam Komunikasi Politik, Media Massa menjadi hal yang tidak terpisahkan. Menurut analisis anda, apakah Media Massa layak disebut sebagai pilar keempat, setelah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif?

Jawaban nomor 4.

Implikasi dari reformasi politik yang relevan dengan perkembangan peradaban masyarakat informasi yakni informasi publik tidak lagi monopoli pemerintah atau otoritas penguasa. Bahkan pemerintah mengalami dilema menghadapi regulasi liberal mengenai kebebasan informasi publik yang tak terkendali. Problem yang muncul yakni media massa yang semakin besar peranannya, bahkan dinilai oleh sebagian kalangan, tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip universal yang menjunjung tinggi etika sosial.

Setelah berakhirnya kekuasaan dibawah otoritas rezim Soeharto yang menggunakan kekuatan Militer sebagai pengawal kekuasaan dari cibiran masyarakat (public) luas. Dengan menggunakan kekuatan militer maka presiden soeharto mampu mempertahankan menjadi preisden selama 32 tahun lamanya, dengan terus memenangkan pemilu setiap pemilihan. Media dibawah kaki soeharto tidak berani secara kritis untuk mengkritik penguasa, mereka dibungkam mulutnya dengan ujung senapan. Dan hampir semua media yang tidak kooperatif di bredel dan dibubarkan. Pengalaman sejarah media massa kita telah menajdi suatu pembelajaran yang berharga bahwa kebebasan itu penting untuk dapat mengekspresikan di ruang publik. Karena masyarakat bebas menentukan pilihan dan sikap politik seperti apa yang di ambil sesuai dengan kebutuhan pribadi maupun kelompok. Tidak ada lagi Negara ikut mengintervensi terlalu jauh persoalan media massa, sebab media harus independent dalam menyampaikan berita.

Sebagai suatu konsekuensi dari Negara demokrasi maka Negara harus memiliki media massa sebagai alat untuk mensetir pemerintah bila keluar dari hukum yang sudah diatur. Artinya peran media dalam mengawal setiap persoalan bangsa sangatlah besar, sehingga Media massa disebut sebagai pilar ke-empat dalam Negara kita. Sebagai sebuah pilar tentunya media harus memiliki martabat dan nilai-nilai etika dalam mencari berita, sebab bila medianya rusak maka negarapun ikut brtanggung jawab.

Salah satu konsep dari sistem Negara yang demokrasi menurut Huntington yaitu adanya peran media massa yang bebas. Hal yang terkait erat dengan hak publik untuk tahu adalah dengan media massa yang bebas yaitu surat kabar, televisi, radio dan media baru yang bisa menginvestigasikan jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan dan hukuman. Media massa merupakan suatu ruang (space) bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi apa saja, entah itu berita kriminal, kenaikan BBM, teroris, sembako dan sebagainya.

Namun seiring berjalannya waktu media yang digadang-gadang menjadi ruang pembelajaran (pendidikan politik) justru akhir-akhir ini sangat disayangkan. Media telah mengalami disorientasi nilai, hilangnya pemaknaan atas independensi, cover both side terhadap media membuat sebagian kalangan merasa pesimis bahwa media diletakan menjadi salah satu pilar Negara. Media hari ini hanya dimanfaatkan oleh elit politik untuk menajdi sebagai kekuatan dan modal politik dalam melanggenkan dirinya masuk ke gelanggang politik. Sebab susah juga bila elit tidak menggunakan media sebagai alat untuk mencitrakan dirinya pada masyarakat, bisa jadi elit seperti ini tidak dikenal baik jejak rekamnya. Karena media dapat menjangkaui seluruh pelosok negeri, mulai dari sabang sampai merauke.

Media dapat mengkonstruksi seorang panjahat menjadi pahlawan begitupun sebaliknya seorang pahlawan menjadi penjahat. Konstruksi media atas prodak sangatlah besar pengaruhnya sehingga masyarakat sebagai konsumen membeli prodak tersebut melalui iklan yang sudah disetting dari awal.

Bila memperhatikan dua media massa mainstream yang diwakili oleh TVONE dan METROTV. Dua media ini masing-masing dipimpin oleh ketua partai, Abu Rijal Bakrie menahkodai TVONE (ketua partai Golkar) sedangkan MetroTV dipimpin oleh surya paloh (ketua umum partai Nasdem).

 

Daftar referensi

Jurdi, Syarifuddin, 2015. Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan, Laboratorium Ilmu Politik, Makassar

Marijan, Kacung, 2011. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, cetakan ke-dua, Kencana: Jakarta

Daftar pustaka

Budiarjo, Miriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Gramedia.: Jakarta

Firmanzah, 2008 “Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas. Edisi revisi [yayasan obor Indonesia: Jakarta]

J.A Denny, 2006. Membaca isu politik. [LKis: Jogjakarta]

Jurdi, Syarifuddin, 2015. Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan, Laboratorium Ilmu Politik, Makassar

Marijan, Kacung, 2011. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, cetakan ke-dua, Kencana: Jakarta

Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s