Menyoal Aturan Hate Speech


20150131_200736Oleh: Ruslan

Mahasiswa Ilmu Politik UIN Aluddin dan Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat Dan Politik

Baru-baru ini kita dikagetkan dengan sebuah surat yang dikeluarkan Kepala Polisi Jendral Badrodin Haiti terkait ujaran kebencian (hate speech) di ruang publik. Melalui Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech, kepolisian ingin menindak siapa saja yang memanfaatkan media massa untuk menggunakan bahasa atau ujaran penghinaan kepada individu, lembaga negara (presiden) anggota dewan dan seterusnya, akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang tak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya ruang kebebasan bagi warga masyarakat untuk bebas menyampaikan pendapat dimuka umum, khususnya di media sosial (medsos) cenderung menggunakan bahasa yang tidak sedap didengar oleh objek yang menjadi bahan pembicaraannya. Sehingga kerap kali masalah tersebut berujung di meja hijau karena di anggap melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang. Sudah selayaknya para pengguna medsos memanfaatkan media sebaik mungkin dan menghindari efek negative yang dtimbulkan, karena selain menyakitkan orang yang dituju pernyataan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai adat istiadat ketimuran yang kita miliki.

Kategori ucapan kebencian di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Yang tentunya akan berujung pada konflik SARA. Sudah banyak kasus yang membuktikan bahwa penghasutan, provokasi dan penyebaran berita bohong telah melahirkan konflik etnis di negri ini. Konflik di Tolikara (Papua) dan Aceh Singkil (Aceh) merupakan konflik yang ditimbulkan oleh persoalan hasutan dari kelompok yang satu ditujukan kepada kelompok yang lain, sehingga perang antar etnis dan desa kerap kali terjadi.

Kemungkinan Penyalahgunaan

Akan tetapi surat edaran tersebut dapat saja disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum untuk membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah, karena kritikan di anggap sebagai tindakan provokasi dan penghasutan untuk menciderai lembaga Negara. Kalau sudah terjadi demikian maka suara kritikan dari masyarakat lapis bawah termasuk organisasi kemahasiswaan dan serikat buruh yang sering melakukan aksi demonstrasi di jalan-jalan di anggap sebagai penghinaan. Sehingga memudahkan aparat Negara untuk menciduk dan menangkap mereka, melalui legitimasi surat edaran tersebut.

Apalagi Negara kita pernah mengalami masa-masa kelam di zaman orde baru (Orba), kekuasaan yang disokong oleh militerisme menciptakan pemerintahan yang diktator dibawah kekuasaan rezim soeharto yang berkuasa selama 32 tahun lamanya. Rakyat tidak berani untuk berbicara secara bebas untuk mengkritik pemerintahan yang semena-mena, karena kritik di anggap sebagai suatu barang yang ditakuti sehingga penguasa menciptakan teror bagi mereka yang berani berbicara. Demokrasi pancasila hanya dijadikan sebagai simbol-simbol semata dan seolah kitab suci yang tidak boleh dikritik. Akan tetapi kendati demikian adanya para aktifis 1998 tetap melancarkan aksi-aksi protesnya ditengah keseweng-wenangan rezim orba.

Kita tidak ingin terjadi hal demikian di zaman reformasi yang telah kita raih secara bersama, bahkan perjuangan untuk mendapatkan ruang kebebasan berbicara di muka umum telah memakan korban yang begitu banyak. Dimana para aktifis diculik bahkan sampai sekarang kita tidak tahu dimana keberadaannya, Wiji Thukul adalah contoh dari sekian banyak aktifis yang tidak diketahui dimana rimbanya. Lalu dimana relevansi surat edaran tersebut bagi kebebasan berbicara, kalau kritikan sudah di anggap sebagai tindakan provokasi. Sudah saatnya kita harus menghargai para pahlawan reformasi yang telah berjuang dengan darah dan air mata. Dengan cara memberikan ruang kepada masyarakat dan mahasiswa untuk bersuara menyampaikan pendapatnya dimuka umum tanpa harus dicurigai. Sebab baik dan tidaknya pelaksanaan tata kelolah pemerintahan, sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan masukan dan kritikan yang konstruktif dan ini akan mencitpakan pemerintahan yang baik dan bersih (good goverment and good governance).

Kita memang tidak sepakat bila seseorang menggunakan bahasa yang menghina bahkan menjatuhkan martabat orang lain melalui kebebasan berbicara, bahkan kita cenderung mendukung terciptanya hal demikian. Mengingat ujaran penghinaan semakin banyak dan terlampau bebas sehingga memang dituntut adanya mekanisme aturan yang jelas yang mengatur masalah ini. Oleh karena itu aparat kepolisian harus jeli melihat dan menindak seseorang atau kelompok mana yang menggunakan hate speech, jangan sampai dengan aturan tersebut salah digunakan untuk menangkap mereka yang berani mengkritik. Antara kritikan dan penghinaan harus ada tapal batas yang jelas sehingga di kemudian hari tidak terjadi tumpang tindih dan salah tangkap. Terlebih-lebih aparat kepolisian harus diberikan bekal pemahaman untuk dapat membedakan yang mana ekspresi kebebasan dan ujaran kebencian.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s