Antara Kritik dan Menghina


20150131_200736

Oleh: bung rulan

Mungkin kita sering mendengar istilah kritik dalam keseharian, lantaran kata kritik selalu kita dengar baik di kehidupan nyata maupun di pertelevisian. biasanya individu, organisasi, ormas, partai politik dll sering menggunakan istilah kritik, apabila kelompok tersebut tidak merasa puas atas kebijakan baik oleh pimpinan perusahaan maupun pemerintah setempat. Maka dapat dipastikan kelompok tersebut akan melakukan kritik, terhadap institusi yang bersangkutan.

Memang tradisi kritik sudah menjadi suatu hal yang lumrah di negeri ini, mengingat ruang keterbukaan informasi semakin lebar dan konstitusi melegitimasinya. Sehingga siapa saja, baik dari berbagai lembaga dapat melakukan kritikan. Yang jelas kritikan tersebut tidak menyerang secara pribadi seseorang dan dapat dipertanggunjawabkan. Namun lain halnya dengan beberapa oknum yang melancarkan kritikannya, biasanya mereka tidak obyektif dan sering tendensius. Walah-walah kalau bahas kritikan tapi cenderung tendesius, biasanya akan tambah runyem. Bukan solusi yang dihasilkan melainkan akan menambah masalah baru.

Mungkin masih teringat jelas dalam memory publik, beberapa waktu lalu salah satu komisioner komisi pemberantasan korupsi (KPK). Menyebutkan bahwa kader HMI yang lulusan LK1 mereka semua cerdas, namun setelah mereka menjabat mereka cenderung korupsi dan jahat. Kira-kira seperti itu pernyataan Saut Sitomurang, pada salah satu acara TV swasta yang bertajuk “harga sebuah perkara”.

Bukan pujian dan tepuk tangan yang didapatkan Saut situmorang, melainkan kader HMI merasa dilecehkan oleh pernyataan wakil ketua KPK. Tak ayal secara serentak organisasi kemahasiswaan ini, melakukan demonstrasi secara besar-besaran. Mereka merasa dihina dipublik, apalagi pernyataan saut di media massa.

Contoh kasus ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia dalam menata sistem berdemokrasi. Demokrasi tidak saja dinilai bebas dalam pengertian bebas sebebasnya mengkritik dan menghina ornop tertentu tanpa memberikan bukti yang jelas. Akan tetapi kita harus kritik seobjektif mungkin, memang betul terdapat beberapa alumni HMI, ingat beberapa saja. Bukan secara keseluruhan melakukan generalisasi terhadap organsisasi, melainkan terdapat beberapa oknum yang telah malah melintang di HMI. Ketika memegang posisi tertentu memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Sebut saja ada Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Wa Ode Nurhayati sampai Zulkarnaen Djabbar.

Namun yang jelas kita tidak boleh anti pati terhadap kritikan, menganggap kritikan sebagai suatu yang selalu ingin menjatuhkan, menurut saya tidaklah tepat dan perlu di evaluasi kembali tuh orang. Sebab dengan kritikan kita dapat memperbaiki dan berbenah diri agar dikemudian hari tidak melakukan hal yang serupa. Anggap saja kritik sebagai vitamin plus untuk memonpa motivasi lebih tinggi lagi, menurutku bukan saja buku sebagai guru terbaik, melainkan kritik juga di anggap sebagai guru yang mengarahkan dan menuntut kejalan kebenaran.

Akan tetapi Naas memang hari ini, kita tidak lagi dapat membedakan mana kritikan dan mana yang bukan kritikan. mungkin dalam prespektif seseorang itu kritik, namun disisi lain orang menganggap itu sebagai ucapan kebencian (hate speech). Tak sedikit orang merasa risih dengan peryantaan-peryataan yang menghina orang lain, dan melaporkan kepolisian. Ada juga artis yang tanpa sengaja mengucapkan sesuatu dan itu di anggap menghina. Sebut saja zaskia gotik yang menplesetkan pancasila sebagai bebek nungging. Secara serentak publik merasa marah dengan ucapan Zaskia Gotik yang dinilai menghina simbol Negara dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Pada akhirnya Zaskia Gotik meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas ucapannya tersebut dan ia malah di dapuk sebagai duta pancasila oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pasca reformasi bergulir 18 tahun lamanya, bangsa Indonesia berada pada eforia reformasi. Kran demokrasi dibuka selebar-lebarnya sehingga bermunculan berbagai macam partai, organisasi, media massa dan berbagai macam lembaga non-pemerintahan yang bergerak di berbagai macam sektor. Ada yang fokus pada lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan sampai pada lembaga advokasi pada kaum marjinal.

Era Kebebasan berbicara ini menuntut siapa saja agar berani mengkritik apa saja, entah itu kebijakan pemerintahan yang tidak pro terhadap masyarakat maupun yang hal-hal yang menyangkut eksistensi diri dimasyarakat. Sayapun berharap ruang kebebasan berbicara dimuka publik tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menyerang lawan politiknya.

Nama : ruslan

Akun media : FB- rulan bebas merdeka

Twitter- aktivis Indonesia

Web: www.ruslanbima.wordpress.com

Instagram: bung rulan

Profil singkat

Ruslan adalah salah satu penulis pemula yang kesehariannya banyak menghabiskan waktu untuk mengurus organisasi HMI komisariat ushuluddin filsafat dan politik. Selain itu ia bergerak dibidan penulisan di komunitas literasi, yang dibentuk dengan teman-teman mahasiswa penggiat menulis lainnya di “Komunitas Tanpa Nama” Makassar.

Membakar buku termasuk kejahatan kemanusiaan


bukuoleh: bung rulan

Akhir-akhir ini dunia maya ramai dibicarakan tentang usaha segerombolan orang yang ingin membakar buku bacaan, entah apa yang ada dalam benak pikiran mereka sampai ingin menghancurkan buku. Padahal kita ketahui dengan buku kita bisa membuka jendela dunia selebar-lebarnya. Tidak bisa dibayangkan ketika dunia sudah tak lagi memiliki buku untuk dibaca, mungkin negeri ini akan menjadi negeri yang dikutuk oleh tuhan karena membenci ilmu pengetahuan.

Pelarangan terhadap beredarnya buku-buku yang beraliran kiri, mulai dari cendekiawan abal-abalan sampai kepada kepala perpustakaan nasional Indonesia. Ia mendukung upaya pembakaran buku marxisme yang mengandung ajaran/ideology komunisme. Bila kita mencermati seobyektif mungkin terkait komunisme, saya berpikir kita akan merasa malu dengan sendirinya. Karena sumbangsih ideologi komunisme terhadap semangat perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kolonialisme belanda. walau saya tak bisa menampik adanya partai komunis Indonesia PKI yang menggunakan cara-cara keji membunuh para jendral, dibawah payung ideologi komunisme. Akan tetapi kita tiddak boleh melakukan generalisasi bahwa PKI mewakili komunisme. Saya bukan simpatisan PKI namun saya membela apa yang sudah seharusnya dibela, agar Negara ini tidak gagap sejarah.

Saya berdiskusi panjang lebar dengan beberapa teman di twitter yang mendukung buku-buku kiri dibakar. Komentar-komentar mereka bernada tendesius dan ambisius, tidak mampu menghadirkan fakta objektif mengapa mereka seperti predator buku. alasan-alasannya sangat sederhana menyamakan buku kiri dengan buku jihad yang membuat masyarakat merasa resah terhadap perkembangan terorisme di Indonesia. Sinisme muncul disebabkan mereka lebih suka dengan budaya diam dan menerima kapitalisme sebagai sebuah ideologi yang mensejahterahkan masyarakat luas. Padahal Negara dibawah kendali kapitalisme, menciptakan turbulensi kemiskinan disegenap penjuru negeri ini. Kemiskinan menjadi tontonan murah meriah, sementara disisi lain, elit dan konglomerat berpesta pora ditengah keadaan yang semakin menggila. Pantaskan sebuah kemiskinan seperti dagelan politik saja, atau mengajak mereka untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Ajaran kiri seperti memberikan sejuta harapan bagi masyarakat miskin dibawah bayang-bayang kapitalisme, untuk bangkit dan mengatakan tidak pada penindasan.

Entah apa yang terlintas dalam pikiran penguasa, mendukung cara biadab dan tidak beradab dengan membakar buku. Suatu bangsa yang baik harus menghargai karya dari generasi mereka sebelumnya. Saya percaya orang macam itu tidak pernah menulis buku atau karya lainnya yang bermanfaat. Masih terlintas dalam pikiran kita, bagaimana keadaan masyarakat eropa di abad kegelapan (dark age), kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan masih banyak istilah lainnya yang bisa dijadikan padanan kata untuk menyebut kondisi eropa diabad ke-13-14. Mereka terbelakang jauh dari ilmu pengetahuan, lantaran ilmu pengetahuan yang tidak sejalan dengan pihak geraja akan dimusnahkan. Dan bahkan para ilmuwan dihukum gantung, karena tidak sejalan dengan doktrin gereja.

Negara-negara tetangga setiap tahun bisa memproduksi buku dalam jutaan judul buku, sehingga para warga engaranya dapat membaca dan belajar dengan pilihan tema-tema yang menurut mereka menarik. Sementara di Indonesia jumlah produksi buku saja masih terbilang sangat kurang, kita masih kalah dengan Malaysia, singapura dan beberapa Negara tetatangga lainnya dalam jumlah produksi buku. Dalam kekurangan tersebut kitapun hendak ingin memberangus sejumlah buku-buku yang di anggap bersebrangan dengan pemikiran dan ideology yang kita pakai. Seharusnya perbedaan pandangan tersebut harus kita syukuri sebagai sebuah keregaman yang di pelihara.

Gagasan komunisme Karl Marx telah menginspirasi jutaan pemikir setelahnya untuk menghasilkan buah gagasan dan ide. Lewat Marxlah ilmu sosial nusantara dikembangkan dan praxiskan. Saya piker ilmu sosiologi tidak akan menemukan momentum besarnya bila tidak Mar yang memberikan warna terbesar dalam perkembangan sosiologi. Bukan hanya saja sosiologi tapi sudah merambat ke setiap dimensi ilmu pengetahuan lainnya.

Kritik Terhadap Pemikiran Antonio Gramsci


Gramsci_1922

Siapa yang tidak mengenal sosok satu ini, yang sangat piawai mengkhatamkan ajaran Marx. ia adalah Antonio Gramsci seorang pemikir jebolan beraliran Marxis, lahir di sebuah kota di Sardinia Italia pada tahun 22 januari 1891. Sebagai seorang pemikir intelektual marxis, yang berkecimpung dalam sebuah partai politik buruh yang progresif. Gramsci sukses membawa partai buruh sosialis menjadi partai yang tangguh dan besar, berkat dari kematangan berorganisasi untuk memobilisasi massa dalam melakukan aktifitas kerja partai. Selain itu gramsci menelurkan berbagai gagasan-gagasannya dalam bentuk buku, dan disebar luaskan keberbagai Negara. Salah satu buku yang terkenal yang pernah ia tulis adalah catatan gramsci didalam penjara (Prison of note book), yang kemudian diselundupkan oleh istrinya saat ia berkunjung ke penjara untuk bertemu dengan Gramsci. Buku catatan dari penjara ke penjara, menceritakan banyak hal didalamnya, termasuk konsep hegemoninya. Gagasan tersebut berbicara seputar usaha seseorang untuk menguasai orang lain, agar mengikuti keinginan dari orang yang mengajak. Mereka menggunakan kemampuan komunikasi politik dan loby politik untuk mengajak massa, melakukan hal yang ia inginkan.

Buku gramsci catatan dalam penjara mengingatkan kita pada tokoh komunis Indonesia Tan Malaka yang menulis buku yang serupa juga yaitu catatan dari penjara ke penjara. Namun naasnya tokoh ini dibunuh oleh masyarakat Indonesia sendiri oleh karena perbedaan pandangan politik, padahal perbedaan itu suatu keniscayaan bagi manusia. Konsep hegemoni Gramsci banyak dipakai oleh berbagai macam orang, untuk menundukkan orang lain. Oleh karena konsep tersebut sangat praktis dan elegant dibandingkan dengan cara-cara penggunaan kekuatan melalui koersif (kekerasan), agar orang lain dapat mengikuti kita. Disadari atau tidak Antonio Gramsci telah memberikan sumbangan yang amat besar terhadap perubahan dinamika politik, ia mampu merubah dan mempengaruhi paradigma pemikir-pemikir setelahnya. Karena gramsci merupakan pemikir yang berani melakukan sedikit perubahan terhadap doktrin keras marxisme ortodoks. Karena pada saat itu marxisme sudah paten dan tidak bisa dirubah sedikitpun, merubahnya sama dengan murtad kepada ajaran marx.

Disini penulis ingin melakukan kritik terhadap gagasan Gramsci sebagai salah satu upaya merekonstruksi kembali gagasan tersebut. Sehingga selain kita dapat mengambil gagasan intelektual Marxian ini secara Taken of graden mengambil begitu saja, namun kita bisa memperbaiki berbagai sisi termasuk memasukkan nilai islami kedalam pemikiran tersebut. Dan perlu diperjelas adalah saya tidak hendak melakukankan islamisasi terhadap konsep gramsci melainkan melakukan internalisasi terhadap ajaran islam kedalam pandangan dunia (epistemologi) ilmu sosial kritis. Dalam hal ini saya akan mengkritik gagasan gramsci dengan menggunakan beberapa alternative, termasuk didalamnya mengambil pemikiran islam Kuntowijoyo. Salah satu sumbangsih terbesar kuntowijoyo adalah ia mampu melahirkan gagasan Ilmu Sosial Profetik (ISP), yang mendasarkan pada etika kenabian melalui pemaknaan kreatif terhadap surat Al-Imran ayat 110. Didalam kandungan ayat tersebut tersirat tiga muatan nilai utama yang menjadi dasar dari peletakan dasar ISP, di antaranya Humanisasi, yaitu memanusiakan manusia dalam pengertian manusia seutuhnya. Liberasi melakukan pembebasan terhadap kelompok mustadafin dari penindasan sistem yang dihegemonik oleh kapitalisme dan yang terakhir transendensi yaitu segala perbuatan manusia pasti ada ikut campur tangan tuhan di dalamnya.

Sebagai mana ilmu sosial kritis yang dijelaskan, cenderung memisahkan diri dengan konsep agama. Agama justru dipandang sebagai salah satu penyebab dari kemunduran ilmu pengetahuan dan membuat masyarakat dinina bobokan dengan janji-janji agama. Ilmu sosial kritis cenderung menuduh agama sebagai salah satu penyebab dari melemahnya gerakan sosial, karena tidak menyentuh kedasar persoalan kemasyarkatan. Sebagaimana yang menajdi doktrin marxisme bahwa ekonomi merupakan basic struktur sedangkan agama, politik, hukum dan sebagainnya hanyalah suprastruktur. Jadi perubahan suprastruktur sangat bergantung pada perubahan kebutuhan dasar manusia yaitu ekonomi. Namun kaum agamawan akan banyak yang tidak sepakat dengan cara pandang kelompok marxis tersebut, lantaran islam salah satunya bukan hanya sekedar mengajarkan tentang persoalan ibadah kepada tuhan, melainkan islam juga menjadi salah satu agama perlawanan terhadap penindasan dan penghisapan. Islam mengajarkan hidup egalitarian dan tidak boleh hidup hura-hura seperti kelompok hedonisme (Kapitalisme-red).

Ilmu sosial kritis menurut kuntowijoyo tidak memberikan jalan atau pedoman bagi kita, melainkan ilmu tersebut hanya sampai pada siapa subyek yang akan menjalankannya. Sedangkan ilmu sosial profetik memberikan jalan bagi mereka pedoman sampai pada lahirnya tujuan etika profetik. Dengan ilmu tersebut islam dapat melakukan proses transformasi secara besar-besaran terhadap cara pandang yang menganggap islam tidak memberikan sumbangan untuk melakukan perubahan dan sebagai agama perlawanan.

 

Menyoal Aturan Hate Speech


20150131_200736Oleh: Ruslan

Mahasiswa Ilmu Politik UIN Aluddin dan Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat Dan Politik

Baru-baru ini kita dikagetkan dengan sebuah surat yang dikeluarkan Kepala Polisi Jendral Badrodin Haiti terkait ujaran kebencian (hate speech) di ruang publik. Melalui Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech, kepolisian ingin menindak siapa saja yang memanfaatkan media massa untuk menggunakan bahasa atau ujaran penghinaan kepada individu, lembaga negara (presiden) anggota dewan dan seterusnya, akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang tak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya ruang kebebasan bagi warga masyarakat untuk bebas menyampaikan pendapat dimuka umum, khususnya di media sosial (medsos) cenderung menggunakan bahasa yang tidak sedap didengar oleh objek yang menjadi bahan pembicaraannya. Sehingga kerap kali masalah tersebut berujung di meja hijau karena di anggap melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang. Sudah selayaknya para pengguna medsos memanfaatkan media sebaik mungkin dan menghindari efek negative yang dtimbulkan, karena selain menyakitkan orang yang dituju pernyataan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai adat istiadat ketimuran yang kita miliki.

Kategori ucapan kebencian di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Yang tentunya akan berujung pada konflik SARA. Sudah banyak kasus yang membuktikan bahwa penghasutan, provokasi dan penyebaran berita bohong telah melahirkan konflik etnis di negri ini. Konflik di Tolikara (Papua) dan Aceh Singkil (Aceh) merupakan konflik yang ditimbulkan oleh persoalan hasutan dari kelompok yang satu ditujukan kepada kelompok yang lain, sehingga perang antar etnis dan desa kerap kali terjadi.

Kemungkinan Penyalahgunaan

Akan tetapi surat edaran tersebut dapat saja disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum untuk membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah, karena kritikan di anggap sebagai tindakan provokasi dan penghasutan untuk menciderai lembaga Negara. Kalau sudah terjadi demikian maka suara kritikan dari masyarakat lapis bawah termasuk organisasi kemahasiswaan dan serikat buruh yang sering melakukan aksi demonstrasi di jalan-jalan di anggap sebagai penghinaan. Sehingga memudahkan aparat Negara untuk menciduk dan menangkap mereka, melalui legitimasi surat edaran tersebut.

Apalagi Negara kita pernah mengalami masa-masa kelam di zaman orde baru (Orba), kekuasaan yang disokong oleh militerisme menciptakan pemerintahan yang diktator dibawah kekuasaan rezim soeharto yang berkuasa selama 32 tahun lamanya. Rakyat tidak berani untuk berbicara secara bebas untuk mengkritik pemerintahan yang semena-mena, karena kritik di anggap sebagai suatu barang yang ditakuti sehingga penguasa menciptakan teror bagi mereka yang berani berbicara. Demokrasi pancasila hanya dijadikan sebagai simbol-simbol semata dan seolah kitab suci yang tidak boleh dikritik. Akan tetapi kendati demikian adanya para aktifis 1998 tetap melancarkan aksi-aksi protesnya ditengah keseweng-wenangan rezim orba.

Kita tidak ingin terjadi hal demikian di zaman reformasi yang telah kita raih secara bersama, bahkan perjuangan untuk mendapatkan ruang kebebasan berbicara di muka umum telah memakan korban yang begitu banyak. Dimana para aktifis diculik bahkan sampai sekarang kita tidak tahu dimana keberadaannya, Wiji Thukul adalah contoh dari sekian banyak aktifis yang tidak diketahui dimana rimbanya. Lalu dimana relevansi surat edaran tersebut bagi kebebasan berbicara, kalau kritikan sudah di anggap sebagai tindakan provokasi. Sudah saatnya kita harus menghargai para pahlawan reformasi yang telah berjuang dengan darah dan air mata. Dengan cara memberikan ruang kepada masyarakat dan mahasiswa untuk bersuara menyampaikan pendapatnya dimuka umum tanpa harus dicurigai. Sebab baik dan tidaknya pelaksanaan tata kelolah pemerintahan, sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan masukan dan kritikan yang konstruktif dan ini akan mencitpakan pemerintahan yang baik dan bersih (good goverment and good governance).

Kita memang tidak sepakat bila seseorang menggunakan bahasa yang menghina bahkan menjatuhkan martabat orang lain melalui kebebasan berbicara, bahkan kita cenderung mendukung terciptanya hal demikian. Mengingat ujaran penghinaan semakin banyak dan terlampau bebas sehingga memang dituntut adanya mekanisme aturan yang jelas yang mengatur masalah ini. Oleh karena itu aparat kepolisian harus jeli melihat dan menindak seseorang atau kelompok mana yang menggunakan hate speech, jangan sampai dengan aturan tersebut salah digunakan untuk menangkap mereka yang berani mengkritik. Antara kritikan dan penghinaan harus ada tapal batas yang jelas sehingga di kemudian hari tidak terjadi tumpang tindih dan salah tangkap. Terlebih-lebih aparat kepolisian harus diberikan bekal pemahaman untuk dapat membedakan yang mana ekspresi kebebasan dan ujaran kebencian.

 

 

 

TUGAS KOMUNIKASI POLITIK, SEMOGA BERMANFAAT


Maru

bung rulan

  1. Dalam Komunikasi Politik, Fakta politik, seperti Kasus Perpecahan Golkar, dalam sudut pandang Bahasa Politik memunculkan kegaduhan politik dan informasi publik. Menurut analisis anda atas kasus tersebut, apakah secara signifikan memunculkan simbol dan dinamika tertentu, serta mampu menciptakan bahasa politik tertentu?

Jawaban soal nomor 1.

Pasca orde baru tumbang 21 mei 1998, kini Indonesia memasuki satu fase baru dalam pentas politik. Dimana masyarakat yang awalnya dikungkung dan dikerangkeng kebebasan politik Oleh rezim otoriter totaliler. Telah mendapatkan angin segar demokrasi, dimana masyarakat yang secara bebas menentukan sikap politiknya, termasuk mendirikan berbagai macam organisasi, LSM dan partai politik. Kelahiran partai politik diera reformasi bagaikan cendawa dimusim hujan, partai-partai politik tersebut mewakili berbagai macam kepentingan dari sabang sampai merauke. Di antaranya ada partai yang mewakili kaum buruh, nasionalis, agamais, gender, primordial (kesukuan) dan sebagainya. Era ini di anggap sebagai fase kemenangan bagi masyarakat atas menguatnya dominasi politik militer melalui soeharto. Dimana masyarakat dapat melibatkan dirinya secara aktif dalam panggung politik, dengan mendirikan partai politik tentunya mengikuti konstitusi yang berlaku di negri ini.

Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi sudah barang tentu harus memiliki partai politik didalamnya, Termasuk di Negara kita (Indonesia). Partai politik merupakan pengejewantahan kepentingan rakyat terhadap Negara, yang menyampaikan keinginan rakyat terhadap pemerintah yang sah. Sehingga dapat dianulir dengan baik sesuai dengan mekanisme perundang-undanagan kita. Sehingga partai disebut sebagai corong bagi mereka yang ingin yang menyampaikan pendapat, terlepas dari partai politik hari ini hanya di manfaatkan oleh segelintir elit politik untuk mendapatkan kekuasaan semata.

Untuk lebih memahami partai politik tentunya penulis ingin mengetengahkan definisi partai agar kita mendapatkan pemahaman lebih mendalam. Menurut Carl J. Friedrich “partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Dan Sigmund Neuman “partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.

Dari definisi partai politik di atas dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Bahwa partai politik adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan eksekutif maupun legislative melalui proses pemilu yang diselenggarakan secara berkala. Tentunya setelah kekuasaan tersebut sudah di pegang maka langkah selanjutnya adalah mencari cara agar posisi kekuasaan tersebut dapat kembali dipertahankan di pemilu yang mendatang. Bisa saja partai-partai memperkuat kadernya dibawah dengan menjaring lebih banyak anggota partai agar supaya dapat kembali memenangkan pemilu. Masing-masing partai memiliki format dan strategi tersendiri dalam upayanya untuk meraih kekuasaan. Label dan symbol-simbol kebebasaran diperlihatkan atau dipertontonkan agar mendapatkan simpatik dari masyarakat.

Prahara Perpecahan Golkar

Partai golongan karya atau yang disingkat sebagai Golkar merupakan hasil penggambungan dari beberapa organisasi didalamnya. Sehingga itu Golkar selama Orde Baru disebut sebagai golongan karya ketimbang partai politik, namun naasnya golongan karya tetap mengikuti pemilu dan selalu memenangkannya. Karena lebih kurang 300-san anggota dewan merupakan perwakilan dari golkar ditambah dengan perwakilan Abri (sekarang TNI). Golkar adalah partai dimasa rezim orde baru yang sudah memakan asam garam perpolitikan, namun tak jarang kader partainya menjadi tersangka dalam kasus korupsi.

Perpecahan partai golkar semakin menganga dan terlihat jelas ketika partai golkar dilanda prahara diinternal partai sendiri. Partai yang begitu gemuk sudah barang tentu didalamnya terdapat elit-elit yang punya pengaruh satu sama lain, untuk mendapatkan kader diberbagai cabang seluruh Indonesia. Karena elit adalah sekelompok kecil manusia yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisir sebagian yang lebih besar. Dalam kasus partai golkar kita tidak bisa menggunakan pendekatan institusional karena lembaga politik dikendalikan dan dijalankan oleh individu-individu didalamnya. Maka yang cocok untuk mengurai prahara tersebut menggunakan pendekatan perilaku (behavioral aproach).

Dua elit yang mewakili perseteruan partai adalah Abu Rijal Bakrie dan agung laksono. Di kubu Abu Rijal Bakrie (biasa disapa Ical) menyelenggarakan konggres Partai golkar di Pulau Dewata Bali, sementara di kubu Agung Laksono menyelenggarakan konggres di Ancol Jakarta. Masing-masing kubu saling mengklaim satu sama lain sebagai kubu yang sah, sehingga publik dibuat bingung yang mana partai yang sah dan bukan. Sebab tidak mungkin dua-duanya sekaligus partai yang sah, harus ada dari salah satunya atau bukan kedua-duanya. Setelah saling mengklaim kedua kubu bergantian saling membawa kasus tersebut keranah hukum formal. Menurut peraturan Mentri Hukum dan Ham Yasona Laili bahwa kubu Agung Laksonolah yang sah, sehingga Menkumham menerbitkan SK partai golkar versi Agung Laksono. Sementara di pengadilan negri kubu Ical di anggap sah karena pengadilan membatalkan SK Mentri Menkumham. Perseteruan tersebut semakin melebar ketika dua kubu belum sampai pada nota kesepakatan untuk mengembalikan partai pada asalnya.

Sangat jelas sekali apa yang di pertontonkan oleh perselisihan dua elit partai golkar, seolah mengkomunikasikan kepada masyarakat (publik) bahwa partai hanya dijadikan sebagai jembata semata untuk memenuhi hasrat kekuasaan yang tidak terbatas. Partai bukan lagi menjadi Corong bagi rakyat untuk menyampaikan pendapatnya kepada Negara (pemerintah), melainkan dipakai oleh segelintir elit saja. Harusnya partai menjadi alat (tools) bagi rakyat untuk belajar bagaimana cara berdemokrasi dengan baik sesuai dengan tuntunan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah pancasila. Bukannya malah mempertontonkan adega adigum yang tidak baik, bila demikian adanya makan publik beranggapan bahwa wajar kalau politik itu seperti barang haram saja.

Referensi

Budiarjo, Miriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Gramedia.: Jakarta

  1. Propaganda politik sering kita dengar. Dalam level kampanye politik, propaganda berfungsi meningkatkan citra politik dan sekaligus secara tidak langsung menurunkan nilai citra bagi sang lawan politik. Coba analisis kedalam sisi legalitas formal (Peraturan hingga Undang-undang yang mengatur Isi Kampanye) dan perspektif komunikasi politik, dengan konsepsi propaganda?

Jawaban nomor 2.

Dalam kampanye politik masing-masing tim sukses dan kandidat menggunakan teknik komunikasi politik (Kampanye) secara langsung dan tidak langsung. Misalnya kandidat bisa datang langsung ke konstituennya untuk menyampaikan visi misi program yang akan di jalankan setelah menjadi bupati terpilih. Atau melalui media massa untuk menyebarkan pesan kepada khalayak umum. Sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki perangkat-perangkat kecil dibawahnya yang akan melaksanakan tugas di kecamatan dan desa. Satuan tugas seperti KPPS dan PPS melakukan pemungutan suara di tingkat bawah, namun aturan-aturannya tetap dari atas.

Dalam undang-undang RI no. 1 tahun 2015 Bab XI menjelaskan tentang tatacara berkampanye, yang harus dilakukan oleh setiap partai politik atau calon yang di usung secara perseorangan (Independen). Setiap calon secara bebas melakukan kampanye baik di media massa maupun menggunakan cara pertemuan secara langsung. Dalam pasal 66 ayat 1 bab XI mengatakan “Media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan tema, materi, dan iklan Kampanye”.

Kampanye politik dapat disampaikan melalui media massa, baik elektronik maupun percetakan. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah adanya media massa yang tidak mempertahankan cover both side (Independensi). Bisa saja media tertentu memanfaatkan media sebagai alat politik (dalam arti yang sebenarnya), kita dapat menengok media Tvone dan Metrotv yang justru dimiliki oleh ketua partai. Hampir disetiap pemberitaan yang muncul dilayar televisi selalu ada keberpihakan atas partainya sendiri, agar partai tersebut dapat meningkatkan citra politiknya di masyarakat. Kita bisa mengambil contoh beberapa kasus korupsi dinegeri ini yuang melibatkan ketua partai dan elit lainnya. Yang terlibat kasus korupsi dari ketua partai adalah Lutfi Hasan Ishak (LHI) kasus daging sapi, porsi pemberitaan atas LHI sebagai ketua PKS sangatlah banyak dibandingkan dengan kasusnya gayus yang merugikan Negara lebih banyak ketimbang LHI.

Muncul pertanyaan mengapa demikian? Menurut saya media metro maupun Tvone punya kepentingan untuk menampilkan sosok LHI sebagai ketua partai yang tidak patut ditiru dan dicontohi, ketua partainya sudah melakukan tindakan korupsi yang merugikan Negara dan rakyat apalagi kader-kadernya yang lain. Mngkin lebih beringas dan bernafsu lebih dari LHI bila mereka menjadi orang tertinggi di Indonesia. Kepentingan untuk mencitrakan lawan politiknya agar ditinggalkan oleh massa pendukungnya, sehingga dimasa akan datang partai golkar dan nasdem menjadi partai yang disukai oleh massa. Kasus yang lain hadir misalnya Anas Urbaninggrum sebagai Ketua partai Demokrat besutan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Juga dikritik habis-habisan oleh kedua media tersebut. Namun yang menjadi persoalannya adalah ketika dua partai ini dirundung prahara cenderung tidak ditampilkan. Misalnya kasus lumpur lapindo di sidoarjo yang melibatkan anak perusahaan Bakrie Group hanya mendapatkan porsi yang sedikit. Dan kata Lumpur Lapindo dirubah menjadi “Lumpur siduarjo”. Sedangkan kasus Rio capela Anggota DPR RI dari fraksi nasdem pun di soroti hanya sedikit.

Dalam Pasal 70

(1) Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:

  1. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  2. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  3. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

walau sudah ada peraturan legal formal telah di ketukan, namun kandidat tetap saja memanfaatkan pegawai negeri untuk terlibat dalam politik. Demi meraih ambisinya, pegawai negri yang tidak patuh maka besar kemungkinan akan dimutasikan ke daerah terpencil, sebagai wujud balas dendam karena tidak mengikuti calon tertentu. Hal demikian sudah bukan lagi menjadi rahasia umum, sebab di berbagai kabupaten/kota melakukan hal demikian.

Daftar referensi

Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

 

  1. Menurut analisis anda, apakah branding politik telah dilakukan oleh calon kandidat Pilkada serentak 2015 kemarin, atau justru money politics yang menjadi hal utama? Seperti apa proses dan konsep branding politik mereka? Ambil salah satu calon kandidat Pilkada serentak 2015 kemarin?

Jawaban Nomor. 3

Pemilihan umum yang digelar oleh KPU secara serentak telah selesai dilaksanakan, dan pemenangnya pun sudah diumumkan tinggal menunggu pelantikan. Pemilu di anggap sebagai pesta rakyat, dimana rakyat terlibat secara langsung untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin daerahnya lima tahun kedepan. Selama pemilu berlangsung banyak fenomena dan fakta politik kita temukan dilapangan, apakah fakta politik dipemilu serentak bisa dijadikan sebagai pendidikan politik atau justru mendangkalkan arti dan makna demokrasi. Dimana politik tidak hanya sekedar mengejar kekuasaan melainkan menjadi media bagi rakyat untuk dapat belajar agar demokrasi lebih mgnarah pada demokrasi substansi. Masing-masing partai mengusung kandidat untuk berlaga di pilkada kabupaten gowa, dalam memperebutkan kursi orang nomor wahid di gowa. Berbagai macam alat kampanye diperagakan agar mendapatkan simpati dari rakyat dan memilihnya sebagai bupati gowa. Memang hal demikian wajar adanya sebab para calon mencari modal dukungan, sebab bila tidak maka ia akan kalah.

Menurut saya dari lima calon kandidat pilkada Gowa belum memiliki apa yang kita sebut sebagai Brand politik, sebagai jualan di masyarakat. Dengan Brand Politik masyarakat dapat melihat kandidatnya dengan jelas dalam pengertian mulai dari visi besar seperti apa yang ditawarkan kepada darah ketika memenangkan pemilu. Partai dan kandidat seolah hadir hanya pada saat momen-momen pemilihan, sehingga yang terjadi hanyalah proses transaksi yang berubah wajah saja. konsep Brand tersebut biasanya dipakai dalam urusan bisnis. Misalnya perusahaan mengembangkan lebih lanjut prodaknya agar tetap mempertahankan jualannya, namun dalam branding yang diperhatikan bukan saja prodaknya namun simbol seperti apa yang spesifik atas barang tersebut. Firmanzah menjelaskan lebih jauh persoalan Brand “brand dapat di asosiasikan sebagai nama, terminologi, simbol atau logo spesifik atau juga kombinasi dari beberapa elemen tersebut yang bisa digunakan sebagai idntitas suatu produk dan jasa.”

Dari pengertian di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa branding politik merupakan arena bagi para kandidat untuk mengkonstruksi cara pandang masyarakat dalam label dan simbol politik. Simbol tersebut dapat berguna untuk diingat secara langsung dan cepat bila persoalan mengarah pada objek yang dibahas. Mungkin dapat dijadikans sebagai contoh menurut penulis adalah Revolusi Mental ala Jokowi yang kemudian dijabarkan kedalam konsep Nawa Cita. Walau konsep tersebut masih banyak terbilang abstrak namun paling tidak, ini dapat memberikan petunjuk pada kita tentang konsep branding politik.

Justru para elit politik lebih cenderung menggunakan cara-cara lama, maksudnya cara yang sudah sering berulang kali dilakukan oleh para elit dimasa lalu. Cara tersebut adalah menggelondongkan (menghamburkan) anggaran untuk membeli suara di berbagai desa dan kecamatan. Tak anyal lagi perilaku seperti ini sudah mendarah daging dalam kontestasi politik di Indonesia. Bukan menjadi rahasia umum masing-masing tim sukses membagi-bagi uang di daerah konstituen. Mengapa terjadi hal demikian, menurut penulis bahwa untuk dapat meningkatkan keterpilihan kandidat menjadi bupati lebih besar ketimbang cara yang lain, oleh karena kandidat tersebut belum dikenal lebih jauh oleh masyarakat rekam jejaknya di panggung politik. Bisa jadi kandidat tersebut pendatang baru (tiba-tiba muncul) sehingga tidak dikenal. Dan banyak factor lainnya juga yang menjadi hambatan, maka jalan yang singkat adalah menggunakan uang (Money politik).

Walau disadari bahwa calon bupati gowa kemarin rata-rata public figure, orang banyak mengenal calon dengan baik dikarenakan factor Dinasti politik (Klan) dan darah bangsawan. Tercatat pasangan AdnanKio (Jamanta) pernah menjabat sebagai Anggota DPR dan punya kans atau modal social. Akan tetapi modal sosial tersebut belumlah cukup bermain di arena yang mengharuskan kandidat untuk basah kuyup. Didetik-detik terakhir pencoblosan mungkin kita sering mendengar istilah serangan fajar, serangan senyap dan sebagainya. Penulis percaya bahwa apa yang saya sebutkan diatas benar-benar terjadi pada pemilihan bupati gowa, walau secara kasat mata kita belum sanggup untuk membuktikan secara material. Sebab dalam politik kita tidak hanya bisa melihat fakta politik itu adalah apa yang dilihat, melainkan apa yang tidak dilihat (tidak Nampak).

 

Referensi

Firmanzah. 2008 “Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas. Edisi revisi [yayasan obor Indonesia: Jakarta]

J.A Denny. 2006. Membaca isu politik. [LKis: Jogjakarta]

 

  1. Dalam Komunikasi Politik, Media Massa menjadi hal yang tidak terpisahkan. Menurut analisis anda, apakah Media Massa layak disebut sebagai pilar keempat, setelah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif?

Jawaban nomor 4.

Implikasi dari reformasi politik yang relevan dengan perkembangan peradaban masyarakat informasi yakni informasi publik tidak lagi monopoli pemerintah atau otoritas penguasa. Bahkan pemerintah mengalami dilema menghadapi regulasi liberal mengenai kebebasan informasi publik yang tak terkendali. Problem yang muncul yakni media massa yang semakin besar peranannya, bahkan dinilai oleh sebagian kalangan, tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip universal yang menjunjung tinggi etika sosial.

Setelah berakhirnya kekuasaan dibawah otoritas rezim Soeharto yang menggunakan kekuatan Militer sebagai pengawal kekuasaan dari cibiran masyarakat (public) luas. Dengan menggunakan kekuatan militer maka presiden soeharto mampu mempertahankan menjadi preisden selama 32 tahun lamanya, dengan terus memenangkan pemilu setiap pemilihan. Media dibawah kaki soeharto tidak berani secara kritis untuk mengkritik penguasa, mereka dibungkam mulutnya dengan ujung senapan. Dan hampir semua media yang tidak kooperatif di bredel dan dibubarkan. Pengalaman sejarah media massa kita telah menajdi suatu pembelajaran yang berharga bahwa kebebasan itu penting untuk dapat mengekspresikan di ruang publik. Karena masyarakat bebas menentukan pilihan dan sikap politik seperti apa yang di ambil sesuai dengan kebutuhan pribadi maupun kelompok. Tidak ada lagi Negara ikut mengintervensi terlalu jauh persoalan media massa, sebab media harus independent dalam menyampaikan berita.

Sebagai suatu konsekuensi dari Negara demokrasi maka Negara harus memiliki media massa sebagai alat untuk mensetir pemerintah bila keluar dari hukum yang sudah diatur. Artinya peran media dalam mengawal setiap persoalan bangsa sangatlah besar, sehingga Media massa disebut sebagai pilar ke-empat dalam Negara kita. Sebagai sebuah pilar tentunya media harus memiliki martabat dan nilai-nilai etika dalam mencari berita, sebab bila medianya rusak maka negarapun ikut brtanggung jawab.

Salah satu konsep dari sistem Negara yang demokrasi menurut Huntington yaitu adanya peran media massa yang bebas. Hal yang terkait erat dengan hak publik untuk tahu adalah dengan media massa yang bebas yaitu surat kabar, televisi, radio dan media baru yang bisa menginvestigasikan jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan dan hukuman. Media massa merupakan suatu ruang (space) bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi apa saja, entah itu berita kriminal, kenaikan BBM, teroris, sembako dan sebagainya.

Namun seiring berjalannya waktu media yang digadang-gadang menjadi ruang pembelajaran (pendidikan politik) justru akhir-akhir ini sangat disayangkan. Media telah mengalami disorientasi nilai, hilangnya pemaknaan atas independensi, cover both side terhadap media membuat sebagian kalangan merasa pesimis bahwa media diletakan menjadi salah satu pilar Negara. Media hari ini hanya dimanfaatkan oleh elit politik untuk menajdi sebagai kekuatan dan modal politik dalam melanggenkan dirinya masuk ke gelanggang politik. Sebab susah juga bila elit tidak menggunakan media sebagai alat untuk mencitrakan dirinya pada masyarakat, bisa jadi elit seperti ini tidak dikenal baik jejak rekamnya. Karena media dapat menjangkaui seluruh pelosok negeri, mulai dari sabang sampai merauke.

Media dapat mengkonstruksi seorang panjahat menjadi pahlawan begitupun sebaliknya seorang pahlawan menjadi penjahat. Konstruksi media atas prodak sangatlah besar pengaruhnya sehingga masyarakat sebagai konsumen membeli prodak tersebut melalui iklan yang sudah disetting dari awal.

Bila memperhatikan dua media massa mainstream yang diwakili oleh TVONE dan METROTV. Dua media ini masing-masing dipimpin oleh ketua partai, Abu Rijal Bakrie menahkodai TVONE (ketua partai Golkar) sedangkan MetroTV dipimpin oleh surya paloh (ketua umum partai Nasdem).

 

Daftar referensi

Jurdi, Syarifuddin, 2015. Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan, Laboratorium Ilmu Politik, Makassar

Marijan, Kacung, 2011. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, cetakan ke-dua, Kencana: Jakarta

Daftar pustaka

Budiarjo, Miriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. Gramedia.: Jakarta

Firmanzah, 2008 “Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas. Edisi revisi [yayasan obor Indonesia: Jakarta]

J.A Denny, 2006. Membaca isu politik. [LKis: Jogjakarta]

Jurdi, Syarifuddin, 2015. Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan, Laboratorium Ilmu Politik, Makassar

Marijan, Kacung, 2011. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, cetakan ke-dua, Kencana: Jakarta

Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

 

PERILAKU DAN ETIKA ANGGOTA DPR


imagesj

Nama   : Ruslan

Gagasan mengenai trias politica pertama kali di perkenalkan oleh tokoh berkebangsaan prancis montesqiau yang menginginkan adanya pemisahan kekuasaan dalam lembaga negara secara radikal (separatioan of power). Dimana lembaga negara tersebut terdiri dari legislatif yang akan membuat undang-undang, eksekutif sebagai lembaga operasional yang menjalankan aturan tersebut dan yudikatif sebagai lembaga pengawasn terhadap kedua lembaga negara eksekutif dan legislatif. Dimana pada masa kehidupan montesqiaua kekuasaan eksekutif tidak memiliki batasan yang jelas sehingga ada anggapan yang menyatakan negara sama dengan dirinnya. Disini hukum tidak mempunyai kekuatan untuk membatasi, dan apapun yang menjadi ucapan dari pemimpin/raja bisa menjadi hukum. Gagasan montesqiau ini di ilhami oleh pemikiran tokoh jhon lock berkebangsaan inggris dia membagi kedalam tiga lembaga yang pertama eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Indonesia menggunakan gagasan montesqiau secara tidak konsisten kerena kita tidak mengenal adanya pemisahan secara tegas, akan tetapi indonesia membagi kekuasaan (distribusi of power) karena antara eksekutif dan legislatif memiliki wewenang untuk merancang undang-undang. Ketiga lembaga negara ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda walaupun disisi lain ada kesamaan. Di dalam penulisan ini penulis hanya menyoroti satu dari ketiga lembaga yaitu lembaga legislatif atau dewan perwakilan rakyat dalam perilaku dan etika.

Dewan perwakilan rakyat adalah lembaga penyalur aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Dimana masyarakat memiliki perwakilan yang akan menyampaikan suaranya, artinya DPR adalah jembatan atau penghubung. Sebagai perwakilan rakyat sudah seharusnya menjalankan misi tersebut, bukan malah sebaliknya melakukan tindakan diluar dari yang di amanahkan. Dasawarsa terakhir ini rakyat di kejutkan oleh perilaku anggota dewan yang terhormat yang menginginkan pembuatan gedung yang baru dengan memakan anggaran negara yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat yang di himpit kemiskinan dan kelaparan. Dengan berbagai rasionalisasi yang tak masuk akal DPR melakukan upaya untuk tetap memaksakan kehendak membuat gedung yang baru walaupun di satu sisi rakyat berteriak menolak pembangunan tersebut. Kemudian pada saat rapat pleno dewan kita tercinta ini melakukan hal-hal yang diluar dari kebiasaan dimana mereka pada saat sidang untuk membuat aturan untuk rakyat adanya yang tidur, bolos mengikuti rapat, menonton flem porno di tengah-tengah sidang, menyanyi kayak anak TK dan bahkan sampai hal-hal yang konyol sekalipun melempar botol aqua ke pimpinan sidang waktu memutuskan pilihan yang mana untuk di ambil dalam isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Perilaku yang di tampilkan oleh anggota dewan terhormat ini sangat jauh dari etika dan profesionalisme anggota, seharusnya mereka yang telah di amanahkan tugas dan tanggung jawab untuk menjawab semua kebutuhan dan tuntutan rakyat yang ingin memperbaiki nasib mereka, dimana kemiskinan menjadi hal yang sangat substansial untuk di selesaikan akan tetapi yang di tunjukan oleh mereka hanyalah parade konyol ketidak senonohan dan vulgaritas kehidupan yang serba wah dan menggoda. Sudah berapa banyak anggota dewan yang terlibat dalam skandal korupsi dan perbuatan tindakan asusila dan tidak banyak mereka juga menjalani hidup sebagai tahanan negara (penjara) karena perilaku menyimpang.

Apalagi yang bisa kita harapkan kepada dewan kita dewan terhormat yang notabene mewakili suara rakyat, malah melakukan penekanan tehadap rakyat dengan melegalkan undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat. Sebagai wakil rakyat yang duduk di kursi yang empuk dengan hawa ruangan yang dingin di kelilingi oleh pendingin ruangan serta gaji yang cukup menggiurkan beserta tunjangan-tunjangan lainnya. Sebernanya dengan fasilitas yang sudah diberikan seperti itu seharusnya mereka para wakil rakyat bekerja secara maksimal yang menghasilkan keputusan yang memihak terhadap masyarakat, akan tetap semua itu sangat jauh dari panggang api. Mereka lihai dalam memanfaatkan kesempatan, pada saat reses para wakil menggunakannya untuk berkunjung ke beberapa negara dengan dalil untuk belajar etika, hukum, sperbandingan sistem dan lain-lain yang tak masuk akan, mereka melegitimasi dengan menggunakan koalisi yang nantinya akan mendukung program tersebut. Dan yang menjadi sesuatu yang aneh dan tak masuk akal yaitu mereka membawa beserta keluarganya untuk mengujungi negara yang di tuju dengan menggunakan anggaran negara atau lebih tepatnya uang dari rakyat yang di kumpulkan melalui pajak.

Perilaku seperti ini banyak yang di tampilkan oleh anggota dewan yaitu perilaku yang tidak memberikan pembelajaran secara eedukatif maupun ssecara moral. Seharusnya mereka yang di jadikan sebagai publik figur bisa menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat di tengah-tengah dekadensi kepercayaan yang semakin merosot, akan tetapi tidak bagi DPR. Penulis sendiri melihat mengapa kemudian perilaku dan etika anggota dewan rakyat seperti yanag kita lihat dan rasakan hari ini, menurut pribadi penulis ini di sebabkan oleh pengrekrutan kader partai yang memiliki kepentingan politik yang cukup besar sehingga partai mencari sosok calon anggota yang mampu dan dapat untuk meningkatkan kuantitas kader. Dan ini di buktikan dengan membludaknya anggota dewan yang datang dari golongan artis, pengusaha, preman dan hartawan yang pada substansialnya mereka tidak paham dan profesiaonalisme dalam bidangnya, contohnya pengusaha di masukan ke dalam komisi banggar, preman di masukan dalam komisi hukum dan lain-lain.

 

Kontestasi politik


pengertian-komunikasi-politik.jpg

Oleh: Ruslan

Berbicara tentang politik memang cukup menarik, walau kadang membuat dahi kita berkerut karena mendengarkan hal-hal aneh. Aneh,,,, wah kok politik di anggap aneh, maksudnya apa? Kelihatan aneh saja kalau ternyata banyak orang yang gemar berpolitik namun sering pula dikecewain. Politik kalau di ibaratkan dengan benda maka saya mengibaratkanya dengan “bola”. Bayangkan dalam permainan sepak bola, disediakan lapangan luas lengkap dengan fasilitasnya, bahkan stadionnya memuat ribuan manusia untuk menyaksikan permainan satu ini. Dari masing-masing team terdiri dari sebelas pemain plus tiga cadangan, mereka sepanjang Sembilan puluh menit merebut bola satu sama lain dan menunjukan atraksi bola yang membuat mata penonton tak berkedip-kedip. Satu bola diperebutkan oleh banyak orang serta mata penonton tak beranjak dari bola mini. Ditendang sana di oper sini hingga mengkalkulasi gol digawang lawan hingga menjadi campiun lapangan.

Mungkin politik ibaratnya permainan sepak bola di perebutkan orang banyak namun yang menang tetap satu team. rasa Kecewa, sedih, bahagia, terharu dan sederetan perasaan lainnya yang mengitari emosi pemain itulah yang dirasakan orang ketika menjadi pemain. Begitu pula halnya politik, sering di perebutkan banyak orang dengan kontestasi pemilu yang semarak. Namun permainan satu ini terbilang eksekutif hanya orang-orang berduit yang bisa menjadi pemain.

Kendati demikian adanya, akan tetapi tak sedikit pula orang yang berani mengaduh nasib lewat permainan ini (politik), walau terkadang orang rela untuk menjual kepercayaan, mengorbankan wibawa, melelang harga diri, melacurkan intelektualnya. Sebagai modal politik tentu sumber daya tersebut harus dipersiapkan dan dimanfaatkan sebisa mungkin, karna itu merupakan tiket menuju kekuasaan. Dijaman edan ini tak satupun orang yang tak ingin menguasai orang lain, sebab jika tidak berkuasa maka akan dikuasai itulah hukum politik. Senada dengan ungkapan seorang filsuf prancis nietchze “will to power/kehendak berkuasa”. Pada dasarnya manusia memiliki kehendak untuk menguasai yang lain walau dengan cara apapun yang ditempuh, bahkan seseorang siap menjadi diktator yang melindas, berdarah dingin membantai ummat manusia dan lain sebagainya. Senada dengan anjuran machiavelli bahwa politik merupakan upaya untuk menghalalkan segala cara, untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.

Wah kedengarannya cukup aneh dan unik juga ya, meminjam istilah pak sutan batugana DPP Partai Demokrat “ngeri-ngeri sedap”. Istilah apalagi satu ini, kok di kaitkan dengan pak sutan segala dimana nyambungnya ya. Walau tidak nyambung di sambung-sambung aja kali ya, karna dalam politik pun selalu mengait-ngaitkan dengan sesuatu yang lain, Bahkan sering dicari sambungannya (kabel kali di sambung). Kalau anda tidak percaya saya akan ceritakan sedikit, walau cerita ini agak disambung-sambung tapi gak apa-apalah yang penting baca aja. Dan kesimpulannya bisa anda percaya atau tidak terserah, itu bukan urusan gw.

Ada seorang politisi kaya raya, perut buncit, kepala botak dan kikir. ia dari salah satu partai ternama di negri ini. Rencananya dia ingin mencalonkan diri kembali dalam pilcaleg bulan april nanti, sebagai incumbent ia sudah banyak mempersiapkan segala sesuatu termasuk ongkos politik yang jumlahnya bejubel. Sebagai anggota DPR tentunya dia menikmati fasilitas Negara seperti mobil, rumah, gaji, tunjangan bonus dll. Dengan fasilitas tersebut sang anggota dewan memiliki gaya hidup baru, hidup alay kayak anak mudah malas hidup mati tak mau. Kemana-mana selalu didampingi oleh istrinya yang cantik sambil mengendarai mobil mercy, stelan baju mahal pun tak luput ia pakai.

Bila mengunjungi konstituennya di desa-desa yang jauh dari pusat kota, belum lagi jaraknya yang amat jauh. Dan harus memasuki wilayah hutan yang menghabiskan berjam-jam lamanya untuk sampai ke daerah tujuan, jalan yang berlubang menjadi pemandangan disepanjang perjalanan. Ya tepatnya jalan yang selama puluhan tahun tak pernah disentuh itu menjadi bertambah rusak ketika hujan deras datang dan menggenangi seluruh badan jalan. Keadaan dalam mobil seperti di hantam gempa bumi berkekuatan 5,1 skala licter, menggoncang seluruh isi mobil.

Namun karna tekad sang dewan untuk duduk kembali di kursi legislatif sangat kuat, walau harus mendatangi rumah penduduk yang cukup jauh. Akan tetapi ia tetap bersikeras untuk mendatangi warga tersebut walau bersusah payah untuk sampai kesana. kata yang tepat bagi perjuangan sang calon ini, mungkin ada dalam liriknya bang rhoma irama “Berakit-rakit ke hulu berenang ketepian” susah-susah dahulu baru senang kemudian.

Aneh memang selama ia duduk di parlemen bisa dihitung berapa kali ia mendatangi konstituennya dan menyampaikan aspirasi warga. Kira-kira ia datang setelah menjadi anggota dewan hanya satu kali dan itupun hanya datang untuk meresmikan pertandingan sepak bola antar desa. Pada saat pertama kali ia datang sebagai calon anggota dewan, dia memberikan berbagai bantuan seperti bahan sembako, memperbaiki rumah tak layak huni, membagi-bagikan uang pecahan lima puluh ribu bahkan ada yang mendapatkan seratus ribu dan berbagai macam janjinya termasuk untuk memperbaiki jalan yang rusak, membangkitkan tenga listrik berbasik tanega surya, membangun waduk untuk pengairan sawah dan mesin traktor. Janji itu bagaikan sihir merasuk dalam otak warga merembes kesemua orang dengan cepat, sehingga banyak warga yang mau pasang badan sebagai martil.

Semua masyarakat senang dengan janji kampanye caleg ini, bahkan memperlakukannya sebagai orang terpandang dan dihormati sebab ia datang bak dewa mengilhami desa ini. Namun setelah kemenangannya di pilcaleg 2009 lalu, ia pergi dengan janjinya tanpa memperdulikan nasib konstituennya.

Dari penggelan cerita pendek diatas dapat kita tarik benang merahnya, bahwa elit politik memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi hasrat politiknya walau penduduk desa menjadi korban. Kekuasaan memang cukup seksi diperebutkan para elit politik. Hingga tak jarang kita saksikan di media sosial (TV) mereka secara vulgar memperlihatkan hasratnya.

Pada dasarnya politik adalah usaha untuk menciptkan masyarakat sejahterah, seperti yang dikatakan seorang tokoh klasik abad yunani Aristoteles “political zoon” (binatang politik). Aristoteles telah merumuskan satu pondasi dasar tentang etika politik santun di abad ke-450 SM. Namun amat berbeda ketika manusia telah menemukan teknologi dan kemajuan (peradaban), pasca revolusi industry di inggris eropa telah menjadi satu kekuatan yang mampu menandingi kemajuan islam di masa kejayaan khalifa. Revolusi industry telah mendorong eropa mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan khususnya teknologi, setelah ditemukan mesin uap, mesin ketik dan kapal. Mereka melakukan ekspansi secara besar-besaran untuk mengkolonialisasi Negara-negara terbelakang dunia ketiga.

Di abad ke-20 lahirlah pemikir jenius dari kalangan aristokrat menengah di italia, dialah pemikir tersohor sepanjang abad, dicaci maki sebab ia menganjurkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Nicolo Machiavelli sang pemikir terkemuka itulah namanya, dalam surat yang ia tujukan kepada mediccin penguasa Florence berisi nasehat-nasehat agar mendapatkan perhatian dari raja. Buku yang terkenal ia tulis adalah il princes (sang pangeran), namun ia di anggap sebagai orang yang tidak memperhatikan aspek moral dalam politik dan di cap hitam. Akan tetapi bagi penulis sendiri melihat secara obyektif usaha-usaha yang dilakukan oleh Machiavelli untuk mempertahankan negaranya dari musuh sangatlah wajar, apalagi italia pada saat itu mengalami krisis politik. Sehingga ia menjelaskan politik berdasarkan pengelamanya selama menjadi pejabat Negara urusan luar negri. Anjuran dalam il princes juga mendapat sambutan yang cukup baik bagi kalangan selanjutnya

Maka tak heran kalau kita berbicara politik banyak mengadung anomali disana sini, sebab praktek tersebut sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Misal saja dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), selalu saja terjadi sengketa antar kandidat dan hampir semua diselesaikan di mahkama konstitusi (MK).